Menko Polhukam Mahfud MD tengah memanen pujian positif setelah membongkar dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tidak sedikit yang menyebut Mahfud layak menjadi cawapres hingga capres di Pilpres 2024. Mungkinkah harapan itu terwujud?
PinterPolitik.com
Pada Pilpres 2019 kita semua melihat raut kekecewaan Mahfud MD. Di detik-detik akhir, ia kandas menjadi cawapres Joko Widodo (Jokowi). Kala itu Mahfud begitu yakin akan terpilih. “Ini panggilan sejarah,” ungkapnya saat itu.
Kekecewaan itu sepertinya akan berbuah manis. Seperti yang sering kita dengar, sejarah itu mengulangi dirinya. Panggilan sejarah yang dimaksud Mahfud mungkin akan terwujud pada Pilpres 2024 mendatang.
Akhir-akhir ini sosoknya banyak disebut akan maju sebagai cawapres hingga capres di Pilpres 2024. Derasnya simpati itu bertolak dari keberanian Mahfud dalam mengungkap dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penampilan Mahfud di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR adalah klimaksnya. Penuturan yang tenang, menguasai isu, dan determinasi intelijensia menarik perhatian luas publik.
Dengan mudah kita dapat menemukan usulan untuk mengusung Mahfud di berbagai lini media sosial. Mahfud dipasangkan dengan berbagai pihak, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, hingga Anies Baswedan.
Lantas, mungkinkah Mahfud akan dipanggil oleh sejarah pada Pilpres 2024 mendatang?
Sensasi adalah Kunci
Fenomena dukungan luas yang menghampiri Mahfud saat ini adalah buah dari transformasi politik. Pramod K. Nayar dalam bukunya Seeing Stars: Spectacle, Society and Celebrity Culture menyebut saat ini kita hidup dalam budaya selebriti (culture of celebrity). Politisi ibarat selebriti. Pengaruhnya dinilai berdasarkan popularitas.
Penetrasi internet, khususnya media sosial yang telah menjadi kebutuhan primer membuat popularitas menjadi kekuatan politik terdepan. Di tengah banjirnya informasi, otak kita fokus mencari informasi yang sensasional.
Mengutip pernyataan satir Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, “yang relevan adalah yang sensasional”.
Dukungan deras terhadap Mahfud terjadi karena dua hal. Pertama, informasi yang disampaikan Mahfud begitu sensasional. Terdapat ratusan triliun transaksi janggal di Kemenkeu. Momentumnya juga sangat pas di tengah sorotan publik terhadap kasus Rafael Alun.
Kedua, Mahfud menampilkan dirinya sebagai sosok yang berani dan berbeda. Ia tidak hanya berani membuka data tersebut dan berdebat dengan Komisi III DPR, melainkan juga menunjukkan intelijensianya yang memukau.
Di tengah dahaga publik untuk melihat pejabat yang kompeten, apa yang ditampilkan Mahfud benar-benar menjawab kebutuhan pasar politik.
Konteks ini juga persis disebutkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy). “Politik itu adalah persepsi, dan politisi adalah aktor. Seorang aktor harus mengikuti skenario yang paling marketable, yang paling diterima publik,” ungkap Rommy pada 8 Maret 2023.
Lantas, dengan Mahfud berhasil merebut ceruk pasar publik, apakah itu akan mengantarkannya menjadi kandidat di Pilpres 2024?
Di Bawah Tangan Elite
Sayangnya tidak.
Kendatipun Mahfud mendapat dukungan luas publik, kunci dari semuanya adalah elite politik, bukan dukungan masyarakat (public opinion).
Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, menyebut keputusan penentuan kandidat capres-cawapres dilakukan secara tertutup atau dikenal dengan istilah smoke-filled room.
Dalam temuannya, keputusan diambil oleh elite politik tanpa melibatkan ruang partisipasi dari kader dan konstituen partai secara luas. Simpulan ini persis seperti yang digambarkan dalam elite theory, yakni minoritas kecil yang terdiri dari elite ekonomi dan politik yang memegang kekuasaan paling besar.
Sebagai komparasi aktual, kita bisa melihat kasus Jokowi. Ketika terpilih sebagai kandidat pada Pilpres 2014, banyak pihak melihat Jokowi sebagai perwujudan dari kemenangan public opinion. Jokowi diusung karena derasnya dukungan masyarakat.
Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarchy and Democracy in Indonesia, menyebut kemenangan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2012 tidak mungkin terjadi tanpa oligarki Prabowo Subianto dan adiknya yang kaya raya, Hashim Djojohadikusumo. Kala itu Partai Gerindra menghabiskan biaya yang besar untuk iklan dan kampanye politik Jokowi di televisi.
Menurut Winters, oligarki yang memiliki sumber daya untuk mengubah potensi Jokowi sebagai kandidat menjadi kenyataan. Tegasnya, meskipun Jokowi didukung dan dibantu banyak pihak, mantan Wali Kota Solo ini tidak akan pernah dipilih jika bukan karena kaum oligarki.
Ini sederhana untuk dipahami.
Percuma saja Jokowi mendapat simpati dan didukung banyak pihak jika ia tidak terpilih menjadi kandidat di kontestasi pemilu. Kembali mengutip smoke-filled room, untuk berhasil menjadi kandidat peran oligarki sangat menentukan.
Well, bertolak dari pengalamannya pada Pilpres 2019 dan perjalanan panjang Mahfud di politik nasional Indonesia, tentu ia sangat memahami sekelumit penjelasan dalam tulisan ini.
Sebesar apa pun dukungan publik terhadap Mahfud, untuk menjadi kandidat ia harus berhasil membuat elite dan oligarki memilihnya sebagai kandidat. (R53)
