Meskipun PSI sudah menyatakan dukungan sejak 2022 lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan belum ada komunikasi politik resmi terkait dukungan PSI itu kepada Ganjar Pranowo menjelang Pilpres 2024. Lantas, apakah PSI akan merubah arah dukungan mereka?
“Hanya keledai yang akan jatuh ke lubang yang sama”.
Dalam acara pelatihan juru kampanye tim pemenangan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yang digelar PDIP, tidak ada PSI dalam daftar partai politik (parpol) yang ikut serta.
PDIP tak memasukkan PSI ke dalam daftar parpol yang akan mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024 nanti. Partai berlambang banteng moncong putih itu mengatakan masih menunggu sikap resmi dari PSI.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan belum ada sikap resmi dari PSI yang disampaikan kepada PDIP terkait dukungan kepada Ganjar seperti yang pernah mereka sampaikan pada 2022 lalu.
Sejauh ini Hasto menyatakan hanya PPP dan Partai Hanura yang sudah secara resmi menyatakan dukungan kepada Ganjar.
Sebelumnya, PSI menyatakan dukungan kepada Ganjar lewat hasil rembuk rakyat yang diadakan pada Februari 2022 lalu.
Rembuk rakyat adalah mekanisme PSI menjaring nama-nama calon presiden untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Deklarasi dukungan kepada Ganjar oleh PSI itu kemudian sedikit memantik perselisihan antar dua partai berwarna merah tersebut. Pasalnya, saat itu Ganjar belum secara resmi dicalonkan oleh PDIP.
Hingga pada akhirnya PSI meminta maaf dan menjelaskan maksud dari deklarasi dukungan itu kepada PDIP karena dianggap melangkahi PDIP yang merupakan partai tempat Ganjar bernaung.
Menariknya, ketika Ganjar sudah resmi ditunjuk sebagai bacapres dari PDIP, PSI justru belum melakukan komunikasi politik dan menyatakan sikap secara resmi untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu.
Grace Natalie sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI beralasan masih menunggu arahan resmi dari Presiden Jokowi terkait calon yang akan didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Padahal, Presiden Jokowi bukan merupakan kader dari PSI yang berarti dia juga tidak perlu memberi arahan langsung kepada PSI.
Atas dasar itu, PDIP sempat menyindir jika PSI hanya mendompleng elektabilitas Ganjar yang pada saat itu sedang tinggi untuk mempromosikan partainya.
Strategi yang dilakukan PSI ini kiranya tak jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu ketika mereka memutuskan untuk mendukung Jokowi di periode keduanya.
Lalu, mengapa PSI masih mengulang strategi yang sama saat Pemilu 2019 lalu?
Tidak Belajar Dari Kesalahan?
Sindiran PDIP terkait strategi PSI yang hanya ingin mengekor elektabilitas seorang tokoh yang sedang tinggi dan bukan merupakan kader partainya untuk mempromosikan partai mereka biasa disebut dengan efek ekor jas (coattail effect).
Sejatinya, strategi efek ekor jas bukan sesuatu yang tabu dan asing dalam dunia politik.
Djyadi Hanan dalam tulisannya yang berjudul Efek Ekor Jas menjelaskan bahwa seorang calon presiden atau presiden dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada parpol yang mengusungnya.
Salah satunya contohnya saat Pemilu 2008 di Amerika Serikat (AS). Partai Demokrat saat itu menang telak saat mengusung Barack Obama yang secara elektabilitas sedang naik sebagai calon presiden AS.
Sedangkan, untuk contoh coattail effect yang terjadi di Indonesia adalah saat PDIP memutuskan untuk mencalonkan Jokowi pada Pemilu 2014 saat elektabilitasnya sedang tinggi. Karena hal itu, PDIP pun akhirnya meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2014.
Namun, berbeda dengan kemenangan di periode pertamanya yang membuat publik menilai akan adanya Jokowi effect di periode kedua, belakangan ternyata terdapat adanya indikasi baru yang berbeda.
Ramlan Surbakti dalam tulisannya yang berjudul Efek Ekor Jas Yang Tak Berpengaruh menyatakan, ternyata efek ekor jas yang sempat dirasakan pada periode pertama Jokowi tak berpengaruh signifikan di periode kedua.
PSI sebagai salah satu parpol yang mendukung Jokowi di periode kedua saat itu pun tak merasakan efek ekor jas dari pencalonan Jokowi. Alhasil, PSI tak bisa menembus parlemen dengan perolehan suara yang hanya 1,8 persen.
Ramlan menambahkan ada dua faktor yang tampaknya menjadi penyebab efek ekor jas tak terasa signifikan di periode kedua Jokowi.
Pertama, sistem pemilu proporsional terbuka yang candidate-centered atau berpusat pada calon untuk memilih anggota DPR RI.
Kedua, parpol peserta pemilu yang tidak melakukan kampanye untuk menyampaikan kebijakan publik yang akan diperjuangkan untuk mendukung pasangan capres-cawapres yang diusulkan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, menandakan bahwa parpol seperti PSI harus berbenah untuk menghasilkan kader terbaik demi bisa bersaing tanpa harus mengandalkan efek ekor jas tokoh diluar partai. Dengan kata lain, efek ekor jas ini hanya temporer, atau bahkan ilusif.
Lantas, jika sebenarnya strategi efek ekor jas PSI di Pemilu 2019 gagal, kenapa PSI terkesan mengulang hal itu di Pemilu 2024? Apa yang sebenarnya hendak dicapai PSI?
PSI Pragmatis?
Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang mengatakan masih menunggu arahan Jokowi terkait dengan dukungan dalam pilpres kiranya mencerminkan sikap pragmatis PSI.
George R. Knight dalam bukunya yang berjudul Issues and Alternatives in Educational Philosophy menjelaskan salah satu ciri pragmatisme adalah apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi.
Sejalan dengan itu, Sumartono dalam publikasinya yang berjudul Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis menjelaskan jika pragmatisme tidak mengenal adanya kebenaran mutlak, karena kebenaran ditentukan oleh kemanfaatan.
Bahkan, Wiliam James yang merupakan seorang filsuf dari AS juga menjelaskan bahwa konsep pragmatisme adalah logika atau pandangan individu dalam melakukan suatu hal dengan menghitung keuntungan yang akan di dapat.
Berkaca dari penjelasan di atas, PSI tampaknya masih mencoba untuk melihat berbagai probabilitas dari semua calon yang akan menguntungkan mereka.
Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, PSI tampaknya kembali coba mengekor kandidat yang mempunyai elektabilitas yang tinggi.
Harusnya, kegagalan PSI untuk menembus parlemen pada Pemilu 2019 yang hanya berharap Jokowi effect harusnya membuat partai dengan branding “partainya anak muda” ini melakukan evaluasi dan perubahan strategi menjelang Pemilu 2024.
Namun uniknya, sebagai parpol yang masih tergolong baru dalam kancah perpolitikan nasional, PSI tampaknya tidak mencerminkan hal itu. PSI seolah tidak serius untuk menyiapkan kader mereka masuk ke dalam parlemen.
Meskipun mereka tidak berhasil masuk parlemen, PSI seakan nyaman sebagai salah satu parpol yang dekat dengan lingkaran kekuasaan dan kini menempatkan kadernya sebagai salah satu wakil menteri dalam pemerintahan.
Ditambah, menjelang Pemilu 2024 ini PSI ditinggal beberapa kader terbaiknya, yakni Tsamara Amany, Victor Sianipar, Azmi Abubakar, Sunny Tanuwidjaja, Surya Tjandra, dan Rian Ernest.
Mungkin saja PSI berpandangan lebih baik untuk mereka mengamankan posisi di lingkaran kekuasaan karena dengan kader terbaiknya saja dalam Pemilu 2019 sulit bagi mereka untuk menembus parlemen.
Namun, analisis di atas hanya sebatas interpretasi semata. Yang jelas, penting bagi PSI untuk melakukan perubahan agar masuk dalam parlemen dan bisa menyuarakan berbagai keresahan anak muda yang memang menjadi target suara mereka. (S83)
