Pilkada Serentak 2018 diprediksi bakal memicu korupsi serentak. Benarkah begitu?
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]alah satu ciri dari masyarakat di sebuah negara berkembang adalah penyakit gagap. Negara berkembang seperti Indonesia ini, mengalami kegagapan di segala bidang. Gagap teknologi, gagap beragama sampai gagap berdemokrasi. AkibAt dari gagap berdemokrasi inilah yang memicu kecurangan dalam berpolitik.
Misalnya soal penggunaan isu SARA yang sering dikaitkan sebagai bagian dari kampanye hitam menjelang Pemilu. Selain itu, ada juga istilah mahar politik. Hm, politik kok pake mahar segala? Udah kayak orang mau nikahan aja, hahahhahaha. Aduh, ucing ala wee.
Maka jangan heran kalau masih ada korupsi di sela-sela pemilu. Pilkada dan korupsi layaknya dua mata rantai yang saling bertautan dalam dunia politik tanah air. Pilkada serentak yang dilakukan tahun ini diprediksi akan memicu korupsi serentak pula. Hal ini berdasarkan prediksi dari peneliti Indonesia Corupption Watch (ICW) Donal Fariz.
Menurut Donal, biaya politik yang mahal menjadi pemicu praktik korupsi, baik setelah kepala daerah itu terpilih atau belum. ICW mencatat selama 2010 hingga 2017, ada 215 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi dengan berbagai perkara seperti anggaran proyek, suap, pengesahan anggaran hingga korupsi pengadaan barang dan jasa.
Pilkada Serentak, ICW: Korupsi Juga Akan Serentak https://t.co/H4akzQhnzv pic.twitter.com/DlaydP4cWm
— Teras Minang (@terasminang) January 11, 2018
Mau gimana lagi itulah potret dunia politik negeri ini. Makanya nggak usah sok suci deh. Sebab semua orang yang terjun ke dunia politik tentu harus punya modal yang besar. Politik itu ibarat pacaran lho. “Kalau ada duit, abang disayang. Kalau nggak ada duit, abang ditendang.”
Umumnya bukan sosok yang punya kecakapan atau pandai berorasi yang jadi pilihan utama, tapi yang pandai memberikan donasi berupa fulus segepok itu yang dipilih. Maka, jangan heran kalau korupsi dalam dunia politik Indonesia nggak ada mati-matinya.
Oleh karean itu, soal prediksi bahwa Pilkada tahun ini bakal terjadi secara serentak dengan praktik korupsi di daerah-daerah, bisa aja terjadi. Sebab tradisi politik bermahar sudah berlangsung lama di Indonesia. Hm, entah sampai kapan semua ini akan berakhir? Hufffft. (K-32)
