HomeNalarPendapat Pengamat Soal Pajak Karbon

Pendapat Pengamat Soal Pajak Karbon

Karena emisi gas-gas rumah kaca telah membebani atmosfer bumi secara akumulatif sejak revolusi industri, maka yang paling bertanggung jawab dengan masalah ini sesungguhnya negara-negara industri maju.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pemberlakuan pajak karbon memang salah satu cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang membebani atmosfer bumi, sehingga terjadi pemanasan global dan perubahan iklim. Tetapi, yang paling bertanggung jawab dalam masalah pemanasan global sebetulnya negara-negara industri maju.

Hal itu dikemukakan oleh pengamat lingkungan, Sahat Marojahan Doloksaribu, menjawab pertanyaan “pinterpolitik.com”, Kamis (23/2/2017), terkait dengan rencana Singapura memberlakukan pajak karbon. Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menggagas pemberlakuan pajak karbon tersebut. Beberapa negara, di antaranya, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru sudah memberlakukannya.

Menurut Sahat Marojahan, dosen Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, pajak karbon mengemuka sejak pemanasan global dan perubahan iklim menjadi agenda bersama bangsa-bangsa. Hal ini terkait dengan emisi gas-gas rumah kaca, terutama gas karbon dioksida, sebagai produk pembakaran bahan bakar fosil, energi hidrokarbon, minyak dan gas bumi, serta batu bara.

Ia mengatakan, karena emisi gas-gas rumah kaca telah membebani atmosfer bumi secara akumulatif sejak revolusi industri, maka yang paling bertanggung jawab dengan masalah ini sesungguhnya negara-negara industri maju. Dan untuk mengurangi kadar gas karbon di atmosfer perlu upaya pengurangan emisi, antara lain, lewat pemberlakuan pajak energi atau pajak karbon (dioksida).

Seperti diberitakan, Kamis, rencana pemberlakuan pajak karbon di Singapura akan diimplementasikan mulai 2019. Diprediksi, kebijakan ini akan mendorong kenaikan biaya energi di negara itu dan memaksa lebih dari 30 penghasil polusi besar, seperti power plant, untuk membayar pajak.

Baca juga :  Giliran Sandiaga Klaim Budaya Malaysia?

Besaran pajak karbon dimaksud, 10 – 20 dolar Singapura per ton emisi karbon dioksida dan lima jenis gas rumah kaca lainnya. Menurut Menteri Keuangan Singapura, Heng Swee Keat, pajak ini setara dengan peningkatan biaya minyak 3,5 hingga 7 dolar AS per barel. Dengan berlakunya pajak karbon, tarif listrik akan naik  2 hingga 4 persen. (E19)

#Trending Article

Perang! IMF Lebih Kejam Dari Tiongkok?

Krisis ekonomi Sri Lanka membuat banyak pihak memprediksi negara itu akan menjadi negara hancur. Banyak yang menduga bahwa utangnya pada Tiongkok yang menjadi pemicunya. Benarkah demikian?

Ini Alasan Anies Kalahkan Prabowo

Sekitar 23 ribu jemaat menghadiri Sholat Idul Fitri di Kawasan Jakarta International Stadium (JIS) sepekan yang lalu. Sebagai stadion yang dibangun di era kekuasaan...

Video Call, Blusukan Baru Jokowi?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghubungi seorang dokter, perawat, dan guru melalui video call dan saling berbagi kisah mengenai kehidupan profesional yang dilalui dalam menghadapi pandemi Covid-19....

Wajah Lain PSI Untuk Anies?

Terlihat aneh jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan komentar positif terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bagaimana tidak? PSI terlanjur dikenal dengan brand sebagai partai yang...

Puan-AHY, Duet Dua Dinasti

Di tengah ramainya spekulasi tentang komposisi pasangan kandidat calon presiden (capres), wacana duet Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat menjadi kejutan politik...

Tradisi Politik Baru ala Jokowi?

Peristiwa ketika Presiden Jokowi menanyakan para menterinya yang ingin maju di pilpres ditafsirkan sebagai tekad RI-1 untuk membawa kultur baru dalam suksesi kepemimpinan nasional 2024. Lantas,...

Bagaimana Jika SEATO Direinkarnasi?

AS dan NATO terlihat ingin memantapkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Ini mengingatkan kita pada SEATO. Apa jadinya bila SEATO dihidupkan kembali?

Kartini dan Suara Ibu Indonesia

Suara Raden Ajeng Kartini adalah suara perlawanan. Melawan tradisi yang sudah mengakar, menentang apa yang dianggap tabu yang hanya mengenal perempuan berkutat antara dapur,...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...