HomeNalarPendapat Pengamat Soal Pajak Karbon

Pendapat Pengamat Soal Pajak Karbon

Karena emisi gas-gas rumah kaca telah membebani atmosfer bumi secara akumulatif sejak revolusi industri, maka yang paling bertanggung jawab dengan masalah ini sesungguhnya negara-negara industri maju.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pemberlakuan pajak karbon memang salah satu cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang membebani atmosfer bumi, sehingga terjadi pemanasan global dan perubahan iklim. Tetapi, yang paling bertanggung jawab dalam masalah pemanasan global sebetulnya negara-negara industri maju.

Hal itu dikemukakan oleh pengamat lingkungan, Sahat Marojahan Doloksaribu, menjawab pertanyaan “pinterpolitik.com”, Kamis (23/2/2017), terkait dengan rencana Singapura memberlakukan pajak karbon. Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menggagas pemberlakuan pajak karbon tersebut. Beberapa negara, di antaranya, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru sudah memberlakukannya.

Menurut Sahat Marojahan, dosen Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, pajak karbon mengemuka sejak pemanasan global dan perubahan iklim menjadi agenda bersama bangsa-bangsa. Hal ini terkait dengan emisi gas-gas rumah kaca, terutama gas karbon dioksida, sebagai produk pembakaran bahan bakar fosil, energi hidrokarbon, minyak dan gas bumi, serta batu bara.

Ia mengatakan, karena emisi gas-gas rumah kaca telah membebani atmosfer bumi secara akumulatif sejak revolusi industri, maka yang paling bertanggung jawab dengan masalah ini sesungguhnya negara-negara industri maju. Dan untuk mengurangi kadar gas karbon di atmosfer perlu upaya pengurangan emisi, antara lain, lewat pemberlakuan pajak energi atau pajak karbon (dioksida).

Seperti diberitakan, Kamis, rencana pemberlakuan pajak karbon di Singapura akan diimplementasikan mulai 2019. Diprediksi, kebijakan ini akan mendorong kenaikan biaya energi di negara itu dan memaksa lebih dari 30 penghasil polusi besar, seperti power plant, untuk membayar pajak.

Baca juga :  Kenapa Pemerintah Selalu Salahkan Rakyat?

Besaran pajak karbon dimaksud, 10 – 20 dolar Singapura per ton emisi karbon dioksida dan lima jenis gas rumah kaca lainnya. Menurut Menteri Keuangan Singapura, Heng Swee Keat, pajak ini setara dengan peningkatan biaya minyak 3,5 hingga 7 dolar AS per barel. Dengan berlakunya pajak karbon, tarif listrik akan naik  2 hingga 4 persen. (E19)

#Trending Article

NasDem Diserang, SBY-JK-Paloh Dijegal?

Viralnya hacker Bjorka membuat Menkominfo Johnny G Plate mendapat hantaman sentimen minor, hingga dituntut untuk dicopot dari jabatannya. Sebagai kader Partai NasDem, apakah viralnya...

Mafia Tembak Jatuh Drone Prabowo?

Drone militer lokal Elang Hitam yang sempat jadi proyeksi andalan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto baru saja dialihkan ke penggunaan sipil oleh Badan Riset...

Siasat Yahya-Yaqut Internasionalisasi NU

Nahdlatul Ulama (NU) disebut tengah persiapkan G20 Religion Forum (R20). Apakah ini siasat Gus Yahya untuk internasionalisasi NU?

Tidak Etis Bila IKN Dilanjutkan?

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memicu berbagai protes di masyarakat. Di tengah penolakan besar-besaran terhadap kenaikan BBM dan krisis ekonomi, pemerintah tetap...

Lawan Prabowo, Anies-AHY Hanya “Boneka”?

Wacana duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024 semakin menguat. Namun, pasangan kandidat tersebut tampaknya memiliki celah politik besar untuk...

Jokowi Diserang Operasi Intelijen Israel?

Berita tentang kunjungan “pejabat senior” Indonesia ke Israel untuk bincangkan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara kembali muncul. Mungkinkah ini adalah bagian dari serangkaian operasi intelijen? 

SBY Turun Gunung, PDIP Panik?

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung dan menyebut Pilpres 2024 akan menelurkan calon yang telah dikehendaki oleh pihak tertentu. PDIP menjadi...

Rafale Akan Jadi Proyek Gagal?

Kementerian Pertahanan (Kemhan) baru saja mengumumkan pengaktifan kontrak pembelian jet Rafale dengan Prancis. Apakah ini memang akan jadi momen peningkatan kekuatan militer Indonesia, atau justru malah menjadi blunder?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...