HomeNalarBoikot 4 Fraksi, "Cegat" Kemenangan Ahok?

Boikot 4 Fraksi, “Cegat” Kemenangan Ahok?

Aksi boikot yang dilakukan oleh 4 Fraksi DPRD DKI Jakarta (Fraksi PKS, PKB, PPP Dan Gerindra) bertujuan untuk menuntut kejelasan status gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok kepada Kementerian dalam negeri, dalam Hal INI Tjahjo Kumolo, juga kepada presiden Jokowi.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mahmud Taufik mengatakan, pemboikotan terhadap rapat-rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terus dilakukan sampai ada surat resmi tentang status gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dikeluarkan oleh Kemendagri. “Ini sampai Kemendagri keluar putusan dong. Kemendagri belum kasih tahu kami,” kata Taufik, Kamis (23/2).

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana, “Harus ada status yang jelas, karena status Ahok yang saat ini juga sebagai terdakwa pada kasus dugaan penodaan agama. Pada pasal 83 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan Ahok, seperti pergub, cacat hukum atau tidak,” katanya.

Dia menilai, serah terima jabatan yang dilakukan Ahok dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tidak menjelaskan apapun terkait status Ahok. Bahkan dalam perkembangannya, Mendagri Tjahjo Kumolo malah mengirim surat permohonan ke MA untuk keluarkan fatwa terkait status Ahok dan ditolak. Penolakan MA tersebut bijaksana, karena kalau fatwa dikeluarkan, akan memutus rantai proses persidangan Ahok yang sudah 12 kali persidangan.

Seorang mahasiswi bernama Inge (26), menyayangkan langkah yang ditempuh DPRD. Menurutnya, tindakan keempat Fraksi DPRD DKI Jakarta tersebut malah menambah masalah yang sudah ada. Ia curiga, para anggota DPRD yang melakukan boikot tersebut memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Ahok selama menjadi gubernur. “Jangan-jangan, mereka susah korupsi karena Ahok tegas, makanya pada boikot,” katanya.

Baca juga :  Hantam PDIP, Jenderal Dudung Auto Panglima?

Selain itu, bisa jadi aksi ini juga untuk terkait dengan Pilgub DKI Jakarta  putaran kedua 19 April 2017 nanti. Antara kubu Ahok~Djarot vs kubu Anies~Sandi. Perlu diketahui, keempat fraksi tersebut sebagian besarnya adalah partai pengusung kubu Anies~Sandi. Jadi bisa saja aksi boikot ini berniat untuk ‘mencegat’ kemenangan Ahok pada pertarungan putaran kedua nanti.

Dalam kesempatan berbeda, Ahok menanggapi aksi boikot keempat fraksi tersebut secara santai dan menolak membahas apapun dari legislatif kepada eksekutif. Menurut Wakil Gubernur DKI Djarot, kinerja kegubernuran tak terganggu dengan aksi boikot keempat fraksi tersebut. (Berbagai sumber/G18).

#Trending Article

Ada Empat Poros di 2024?

Dibutuhkan setidaknya 115 kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Berdasarkan syarat itu, setidaknya sudah ada empat poros yang dapat mengusung capres-cawapres. Lantas,...

Luhut-SM Ingin Rakyat Selalu Ketakutan?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani belakangan sering melempar narasi harapan dan ketakutan ekonomi secara bersamaan. Bagaimana intrik politik di belakangnya?

Puan Jalankan “Perang Kabut” Clausewitz?

Puan Maharani tengah intens melakukan safari politik. Puan telah bertemu Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dalam waktu dekat, Puan juga...

Taruna, Megawati Misinterpretasi Jenderal Andika?

Revisi aturan tinggi badan minimal taruna dan taruni Akademi TNI yang diinisiasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disayangkan oleh Presiden ke-5 RI Megawati...

Tentara Lulusan Sarjana Jadi Panglima?

Dinamika perubahan aturan bagi calon prajurit oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agaknya secara tidak langsung menguak satu persoalan berikutnya yang juga harus menjadi...

Erick Thohir, Capres yang Ditumbalkan?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merupakan salah satu calon presiden (capres) potensial 2024 yang berasal dari lingkar dalam kekuasaan. Mungkinkah sejumlah isu BUMN yang belakangan bermain – seperti kenaikan harga BBM dan wacana kompor listrik – berkaitan dengan prospek Erick di 2024 nanti?

Referendum “Palsu” Putin, Akhir Peperangan?

Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan referendum untuk caplok empat wilayah Ukraina. Di sisi lain, kekalahan Rusia pun agaknya sudah tampak di depan mata. Tindakan...

Ganjar Presiden, Tiongkok-Rusia Diuntungkan?

Menurut politisi Partai NasDem Zulfan Lindan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dapat menguntungkan Tiongkok-Rusia apabila menjadi Presiden RI. Mungkinkah pernyataan itu adalah sebuah...

More Stories

Membanjirnya TKA Ilegal

Belakangan, media massa banyak memberitakan mengenai tenaga kerja asal Tiongkok yang membanjiri Indonesia. Para pendatang ini seolah menyerbu mengisi peluang-peluang kerja di tanah air...

Sosok Khofifah Indar Parawangsa

Pernah menjadi Ketua Delegasi RI pada  “Women 2000, Gender Equality Development and Peace for The Convention The Elimination of all Forms of Discrimination Against...

Presiden Jokowi Terima Gelar Adat Maluku

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat kehormatan "Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku", di Gedung Kristiani Center, Ambon, Jumat...