HomeHeadlinePDIP Gunakan Strategi Pecah Belah?

PDIP Gunakan Strategi Pecah Belah?

Kecil Besar

Lima nama telah mengerucut sebagai kandidat cawapres Ganjar Pranowo, yakni Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mungkinkah eksistensi nama-nama yang berasal dari koalisi parpol berbeda itu merupakan cara PDIP untuk “menggembosi” para rivalnya di 2024? 


PinterPolitik.com 

Menyebutkan lima nama kandidat cawapres Ganjar Pranowo, Puan Maharani dan PDIP agaknya sedang menerapkan strategi politik tertentu jelang kontestasi elektoral 2024 mendatang. 

Ya, Puan yang hadir di acara Hari Lahir (Harlah) ke-25 PKB di Solo kemarin (24/7), tak ragu mengungkapkan kelima nama tersebut di depan khalayak. Sebagai informasi, jumlah tersebut telah mengerucut dari sebelumnya yang mencapai sepuluh kandidat. 

Kelima nama itu sendiri antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Panglima TNI ke-21 Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

Empat hari sebelum Puan menyebut lima nama itu, Ganjar juga telah mengungkapkan kriteria bakal pendampingnya sebagai kandidat RI-2. Menurut Ganjar, sosok cawapresnya kelak harus satu visi, energik, dan tak memiliki agenda tersendiri. 

Meskipun terkesan menjadi prasyarat normatif, kiranya terdapat benang merah dari apa yang disampaikan Ganjar serta nama-nama yang diungkapkan Puan terkait cawapres koalisi PDIP di Pilpres 2024. 

Di luar konteks visi yang bisa dikompromikan secara politik, frasa “energik” dan “tak memiliki agenda tersendiri” kiranya bisa di cross reference atau referensi silang-kan dengan nama-nama yang telah terucap. 

Menariknya, kelima nama kandidat cawapres yang disebut Puan tampak memenuhi kriteria pertama, yakni energik. 

Sementara itu, prasyarat tak memiliki agenda sendiri kiranya cukup sulit dilihat dari sosok yang berlatar belakang atau diusung partai politik (parpol) yang kini belum berkoalisi dengan PDIP. Itu dikarenakan, kemungkinan sosok-sosok tersebut memiliki kalkulasi politik tersendiri. 

Oleh karenanya, AHY (koalisi bacapres Anies Baswedan) dan Cak Imin (koalisi bacapres Prabowo Subianto) kiranya cukup sulit masuk kriteria, setidaknya untuk saat ini. 

Lalu, meski Erick Thohir bukan sosok partisan, sejauh ini PAN (belum menentukan koalisi) menjadi entitas politik yang kerap saling mengafiliasikan diri satu sama lain. 

Di titik ini, Sandiaga Uno (PPP) dan Andika Perkasa (non-partisan) tampak menjadi sosok yang lebih unggul dibandingkan kandidat lain. 

Sebagai catatan, sejauh ini koalisi pengusung Ganjar terdiri dari PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. 

Sementara itu, dinamika politik ke depan pun kiranya masih begitu cair. Ihwal yang membuat siapa yang akan menjadi cawapres Ganjar benar-benar belum dapat dipastikan. 

Kendati demikian, kembali, satu hal menarik lain adalah spill Puan terkait lima kandidat cawapres Ganjar meski terdapat nama-nama yang sementara ini berbeda haluan politik di 2024. 

puan ahy adalah kakak adik

Selaras dengan permulaan analisis artikel ini, pertanyaan kemudian mengemuka, yakni mengapa Puan dan PDIP mengungkapkan kelima nama tersebut? Apakah ini merupakan bagian dari strategi politik tertentu? 

Baca juga :  Jalan-jalan dengan Sepatu Roda 'Girl Power'

Goda, Hancurkan, Galang? 

Untuk memahami makna penyebutan lima nama spesifik yang semakin mengerucut sebagai kandidat cawapres Ganjar, Puan dan PDIP agaknya memang mempraktikkan taktik khusus demi kepentingannya. Paling tidak, hal itu kiranya dapat dijelaskan melalui tiga alasan berikut. 

Pertama, mari melihatnya dari aspek psikologis penyebutan sebuah nama. Tak bisa dipungkiri, kecuali Andika, Erick dan Sandiaga, nama-nama yang disebut Puan merupakan pemegang kunci pembuatan keputusan masing-masing entitas politik yang masih tampak “gamang” menentukan arah politik di 2024. 

Pada setiap tahap proses interaksi mendasar, otak manusia mencatat bahwa ketika nama kita disebut, pihak lain akan meninggalkan impresi bahwa mereka menginginkan perhatian dan memusatkan perhatiannya pada kita.

Di sisi lain, ketika mendengar nama kita disebut, kita pasti akan menoleh ke arah pembicara. Itu sudah tertanam dalam diri kita begitu lama, sesuatu yang menjadi bagian dari insting dan disonansi kognitif. 

Penggunaan atau penyebutan nama akan memastikan pihak lain mengingat bagaimana perasaan, emosi, dan perspektif kita terhadap mereka. 

Hal itu membuat nama yang disebut dapat memaknai seberapa penting mereka saat dikemukakan dalam sebuah konteks tertentu. Hal ini kerap menjadi kekuatan tersendiri dalam sebuah interaksi sosial. 

Kedua, di balik penyebutan nama-nama tersebut, Puan dan PDIP seolah sedang menawarkan alternatif politik dan pilihan rasional (rational choice) di saat bersamaan. 

Well, kendati embrio koalisi politik di 2024 telah terbentuk, dengan situasi politik yang begitu cair dan dinamis, pilihan yang paling logis dan menguntungkan kiranya masih akan dipertimbangkan oleh nama-nama yang disebut oleh Puan. 

Saat direfleksikan dan dipetakan menggunakan teori pilihan rasional (rational choice theory), hal itu agaknya menemui relevansinya. 

Rafael Wittek dalam tulisannya yang berjudul Rational Choice Theory menjelaskan bagaimana teori pilihan rasional bekerja.

Individu maupun kumpulan individu dengan satu tujuan tertentu dapat merumuskan keputusan rasional terkait dengan intensi yang hendak dicapai. Hal ini merupakan bagian dari perilaku rasional atau rational behavior

Menurut Wittek, terdapat tiga asumsi penting yang mendasari hal tersebut. Pertama, individu memiliki preferensi egois, atau mementingkan dirinya sendiri. Kedua, individu memaksimalkan utilitasnya. Ketiga, keputusan individu bertolak dari informasi yang lengkap. 

Terakhir, masih terkait dengan alasan pertama, yakni penyebutan nama-nama kandidat cawapres oleh Puan boleh jadi merupakan taktik politik berbalut pujian untuk “menggembosi” koalisi politik rival. 

Taktik itu sendiri selaras dengan bagian kedua bertajuk Dí zhàn jì atau Strategi Menghadapi Musuh dalam esai Tiongkok tentang interaksi sosiopolitik, The Thirty-Six Stratagems

Terdapat poin yang menganjurkan untuk memuji musuh untuk mendapat kepercayaan mereka. Di saat kepercayaan telah didapat, kita akan leluasa bergerak melawannya secara rahasia. 

Dalam konteks penyebutan nama-nama seperti Erick Thohir, AHY, dan Cak Imin yang disinggung oleh Puan, bisa jadi elaborasi ketiga alasan di atas sedang dipraktikkan. 

Secara psikologis, penyebutan sosok-sosok tersebut bisa jadi bertujuan mengimpresikan bahwa mereka dianggap penting di mata PDIP dan koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Terlebih jika bergabung dan memperkuat kongsi politik di 2024. 

Baca juga :  Trust Game Intelijen Ompreng MBG?
cawapres ganjar ahy digoda puan

Sementara dari segi pilihan rasional, Puan dan PDIP kiranya ingin menyampaikan pesan bahwa koalisi pengusung Ganjar masih terbuka dan cukup ideal mengakomodasi kepentingan politik, baik PAN, PKB, maupun Partai Demokrat. 

PAN sendiri seolah masih buntu untuk menentukan arah politik bersama Partai Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang telah ditinggal PPP. 

Bagi PKB, Cak Imin yang bersikukuh menjadi cawapres Prabowo, seakan bertepuk sebelah tangan karena belum juga dideklarasikan. Kisah Cak Imin pun serupa tapi tak sama dengan AHY dalam koalisi pengusung Anies. 

Setidaknya, Puan dan PDIP tampak menawarkan alternatif tersendiri bagi ketiga nama dan parpol tersebut untuk bergabung memperkuat koalisi dan memperbesar peluang kemenangan di Pilpres 2024. 

Kendatipun tak menjadi cawapres, bargain berupa posisi strategis lain kiranya tak menjadi soal untuk diberikan PDIP. 

Di saat yang sama, jika PAN, PKB, dan Partai Demokrat beralih ke koalisi pengusung Ganjar, koalisi Anies dan Prabowo secara otomatis akan melemah. 

Jika itu terjadi, strategi sesuai dengan panduan The Thirty-Six Stratagems akan menemui hakikatnya, yakni selaras dengan kepentingan PDIP dan Ganjar untuk memenangkan pertarungan. 

Lalu, dengan interpretasi demikian, seperti apa proyeksi peta politik jika nama-nama dan parpol tersebut tergoda oleh Puan, Ganjar, dan PDIP? 

the dream team ala pdip

PDIP Hattrick, Menang Mutlak? 

Dinamisnya proses politik jelang 2024 memang masih membuka berbagai peluang dan kejutan untuk terjadi. 

Terlebih, sentimen masa lalu seperti, misalnya, di antara PDIP di bawah komando Megawati Soekarnoputri dengan Partai Demokrat di bawah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini seolah telah memudar. 

Sinyal konsolidasi PDIP dan Partai Demokrat pun kini bukan kemustahilan setelah penerus trah masing-masing terlihat harmonis dalam pertemuan terakhir di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) pada 18 Juni lalu. 

Sementara itu, proyeksi konsolidasi PDIP dengan PAN dan PKB kiranya sama sekali tak menemui halangan berarti untuk terwujud. Hal itu mengingat relasi yang terbentuk saat ini saat dua pucuk pimpinan partai tersebut dirangkul ke lingkar kekuasaan. 

Saat kembali ditelaah dari aspek pilihan rasional, variabel pola relasi yang lebih kondusif akan mengarah pada konsolidasi positif. 

Selain sejalan dalam memaksimalkan benefit dalam game theory secara umum, hal tersebut berkelindan dengan public good game, sebuah paradigma laboratorium klasik untuk mempelajari masalah tindakan kolektif. 

Di dalamnya disebutkan, seberapa besar kontribusi yang diberikan setiap aktor akan ditentukan dengan proyeksi dan kualitas relasi yang terjadi di antara mereka. 

Singkatnya, poros relasi politik PDIP yang sedang positif dengan para aktor yang disebutkan sebagai kandidat cawapres Ganjar berpeluang membuka konsolidasi politik yang menjanjikan. 

Dengan kata lain, kemenangan ketiga PDIP secara beruntun bisa saja ada di depan mata dalam kompetisi politik 2024 mendatang. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

spot_imgspot_img

#Trending Article

‘Teach You a Lesson’: Fantasi Indonesia?

Serial Korea soal negara yang mengirim inspektur ke sekolah jadi sorotan. Mungkinkah fantasi itu yang sebenarnya dibutuhkan guru Indonesia?

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

More Stories

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?