Langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dalam dinamika penertiban baliho Habib Rizieq terus menuai sorotan karena jamak dianggap bernuansa politis. Lantas, akankah langkah Pangdam Dudung berdampak pada kariernya di militer maupun setelahnya?
Tak berlebihan kiranya untuk menyebut berbagai isu sosial politik tanah air belakangan ini seolah menimbulkan efek domino tersendiri. Tak terkecuali dalam konteks respons publik, para pengamat, maupun para tokoh nasional yang silih berganti bersuara.
Dalam dinamika penurunan baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) yang memunculkan nama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman pun demikian adanya. Kali ini, giliran mantan Panglima TNI, Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo yang “mengambil mikrofon”.
Gatot meminta publik agar tidak mengaitkan TNI dengan insiden penurunan baliho yang diklaim diperintahkan oleh Pangdam Jaya Dudung serta konvoi kendaraan taktis di Petamburan, Jakarta Pusat.
Selain itu, Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pangdam Jaya tidak mewakili TNI seluruhnya, meski timbul pertanyaan tersendiri apa maksud dari konteks yang spesifik tersebut.
Kendati demikian, harus diakui bahwa Pangdam Jaya memang menjadi sosok paling prominen dalam dinamika yang terkait dengan Habib Rizieq dan Front Pembela Islam (FPI) belakangan ini.
Penurunan baliho yang disebut merupakan perintahnya dianggap sejumlah kalangan sedikit berlebihan dan membuka interpretasi politis. Namun di sisi lain, mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) itu tak sedikit pula mendapatkan apresiasi publik atas langkah tegasnya.
Tak dapat disanggah pula sekiranya ketika muncul argumen yang menyebutkan Mayjen Dudung “bermanuver” di balik isu baliho. Kendati demikian, dinamika manuvernya sejak klaim perintah pribadinya di Monas pada Jum’at pekan lalu, seolah terlihat terkonstruksi relevan dalam upaya konsolidasi tertentu. Tentu konsolidasi positif yang memang agaknya tampak di permukaan.
Hal ini tercermin dari manuver teranyarnya saat melakukan ngopi bareng dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pangdam Jaya Dudung mengundang sejumlah tokoh seperti Ketua PWNU DKI Jakarta KH. Samsul Ma’arif, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Ustaz Fahmi Zubair, Pimpinan Ponpes Al Fachriyah Tangerang Al Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, hingga Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.
Agenda ngopi yang bukan dalam rangka menyongsong senja layaknya dambaan para kaum indie ini, ditengarai masih ada kaitannya dengan manuver Mayjen Dudung sebagai rangkaian upaya atau impresi sebuah konsolidasi situasi yang konstruktif di teritori kekuasaannya.
Namun pertanyaannya, mengapa Pangdam Jaya Dudung tampak menjadi aktor paling aktif dalam dinamika isu Habib Rizieq dan FPI ini? Dan mengapa pula isu ini berkembang dan bertendensi politis?
Karakter Hibrida
Langkah Mayjen Dudung pada dimensi berbeda seolah membuka memori lampau atas similaritas dengan konsep Dwifungsi ABRI yang diinisasi oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution.
Dengan pertimbangan dan urgensinya saat itu, militer diamanahkan peran ekstra dalam ranah selain pertahanan dan keamanan, semata-mata demi bangkit dari degradasi sosial dan politik kala itu.
Militer dianggap memiliki sosok terbaik dengan kualifikasi dan pondasi karakter mumpuni untuk mengambil peran itu, yang kemudian bertahan cukup lama di rezim Orde Baru (Orba), yakni selama 32 tahun administrasi Soeharto.
Meskipun request reformasi menghendaki agar militer tak lagi memerankan lakon dwifungsi, realitanya masih terdapat residu maupun kultur mendalam yang cukup sulit dilepaskan begitu saja, tentunya dengan berbagai faktor.
Dalam sebuah publikasi berjudul The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, Marcus Mietzner menyebutkan konsep hybrid character atau karakter hibrida dari militer Indonesia setelah agenda reformasi angkatan bersenjata di era reformasi pasca jatuhnya Soeharto.
Di satu sisi, Mietzner mengatakan bahwa militer telah kehilangan banyak pengaruh politik formal mereka. Namun di sisi berbeda, realitanya militer berhasil dan masih mempertahankan basis kekuatan teritorialnya, terus mengukuhkan otonominya atas kontrol institusional, dan mengeksploitasi fragmentasi politik sipil untuk mendapatkan konsesi politik.
Terdapat dua musababnya. Dengan mengutip Terry Lynn Karl dalam The Hybrid Regimes, dikatakan rezim hibrida, di mana kekuasaan dan sistem pemerintahan yang kurang demokratis atau cenderung otoriter, menjadi kemungkinan penyebab pertama.
Penyulut kedua, ialah kualitas demokrasi yang rendah. Kali ini Mietzner mengutip Larry Diamond dan Leonardo Morlino dalam The Quality of Democracy, di mana semua persyaratan formal untuk negara demokratis terpenuhi, tetapi tidak memiliki dasar-dasar sosial politik yang mendukung seperti supremasi sipil atas angkatan bersenjata.
Probabilitas manapun dari kedua hal yang dijabarkan Mietzner itu, di era administrasi Joko Widodo (Jokowi) dinilai memang masih terjadi, baik mereka yang sudah purna tugas maupun yang masih aktif.
Hal ini merujuk pada preseden pengaruh eks militer di level eksekutif yang juga masih cukup kuat, bahkan ada dalam pos Menteri Agama (Menag) dan Menteri Kesehatan (Menkes). Penanganan pandemi Covid-19 juga jamak melibatkan militer, ketika di awal, bahkan seorang Juru Bicara (Jubir)-pun berlatarbelakang seorang militer, yakni Achmad Yurianto.
Belum lagi opsi untuk melibatkan porsi militer dalam sejumlah kebijakan seperti proyek food estate, hingga penanganan pandemi Covid-19. Pun misalnya dengan penunjukkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa oleh Presiden Jokowi sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Relevansinya dengan Pangdam Jaya agaknya telah dapat diterka. Sebagai penguasa terirotial Jakarta dan sejumlah kota penyangganya, justifikasi Pangdam mungkin saja memang dapat dirasionalisasi dari sudut tertentu meskipun tak jarang dinilai menyenggol aturan.
Dan walau Mayjen Dudung mengklaim aksi pencopotan baliho adalah perintahnya langsung, interpretasi lanjutan akan penilaian klaim itu jamak menyeruak. Salah satunya datang dari pakar hukum tata negara (HTN) Refly Harun yang mempertanyakan eksistensi otoritas lain yang memerintahkan Pangdam.
Menurut Refly, jikapun bertindak atas inisiatif sendiri, jelas Pangdam Dudung menyalahi aturan. Karenanya, spekulasi mengenai manuver dari Mayjen Dudung tersebut tak dapat dihindari. Satu hal yang menarik, Refly menyebut bahwa satu kemungkinan yang ada berhulu dari restu atau atas perintah Istana.
Apalagi belum lama ini, Presiden Jokowi secara langsung mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Pangdam Jaya dalam sebuah kesempatan wawancara di Medan Merdeka Utara.
Lantas, apakah manuver Pangdam Jaya itu akan berpengaruh dalam konstelasi di internal insitusi TNI di kemudian hari, wa-bil khusus ketika berbicara mengenai suksesi jabatan Panglima TNI?
Ramaikan Bursa Panglima TNI?
Kendatipun mayoritas terjadi di era Dwifungsi ABRI, secara historis posisi Pangdam Jaya memang kerap menjadi kursi panas dan menjanjikan bagi siapa yang “kebagian” peran prominen atas sebuah dinamika sosial dan politik yang melibatkan militer.
Brigjen Amir Machmud misalnya, yang bersinar sebagai Pangdam Jaya di tahun 1965 hingga 1969– bersama dengan para “Panglima se-Jawa” – setelah turut mengantarkan Soeharto mendongkel Soekarno melalui manuvernya dalam membackup demonstrasi mahasiswa di Jakarta.
Sementara kasus berbeda dialami Mayjen Try Sutrisno dan Mayjen Sutiyoso yang menjabat Pangdam Jaya dan ditengarai turut andil dalam masing–masing “ujian”, yakni Peristiwa Tanjung Priok pada 1984 dan Peristiwa Kudatuli pada 1996.
Menariknya, ketiga perwira tinggi tersebut “kebagian jabatan” prestise di kemudian hari. Amir mendapat jabatan Mendagri dan Ketua DPR, sementara Try berhasil menjadi Panglima ABRI plus RI-2, lalu Bang Yos berhasil menapaki DKI-1 dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Spekulasi yang muncul kemudian dinilai tak berlebihan jika mengacu pada signifikansi hybrid character yang dikemukakan Mietzner dan catatan historis tersebut.
Terlebih kalkulasi siapa suksesor Marsekal Hadi Tjahjanto masih terus bergulir. Ini mengacu pada perwakilan Angkatan Darat (AD), Andika Perkasa yang jamak dinilai jadi pengganti, agaknya kurang ideal akibat usia purna yang mepet.
Meskipun probabilitas lantas lebih dekat pada matra Laut, secara historis sosok dari AD tetap sulit untuk tidak dimasukkan dalam kemungkinan yang besar.
Kendati demikian, “angin” untuk posisi Panglima TNI agaknya masih belum mengarah kepada Mayjen Dudung. Ini mengingat usia purnanya yang hanya berbeda satu tahun dari Andika dengan pangkat yang “masih” bintang dua.
Namun demikian, manuver di balik dinamika baliho, Habib Rizieq, dan FPI, plus keberanian sikap dalam insiden ziarah sejumlah purnawirawan Jenderal ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada September lalu, kemungkinan tetap akan menjadi torehan portofolio dan privilege tersendiri bagi karier strategis Mayjen Dudung di TNI, maupun probabilitas kiprah politik pasca pensiun kelak.
Satu yang pasti, publik saat ini memang menginginkan ketegasan bagi kondusivitas di tengah pandemi yang masih menghantui. Harapannya, manuver apapun yang dilakukan siapapun tentu akan mendapatkan dukungan publik, asal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
