Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Menguak Strategi Duo Luhut-Prabowo

Menguak Strategi Duo Luhut-Prabowo


A43 - Sunday, January 31, 2021 20:00
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) ketika menghadiri Sidang Paripurna Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Februari 2020 lalu. (Foto: Antara)

0 min read

Persaingan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terus memanas. Lantas, bagaimanakah peran dua menteri – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut – dalam menghadapi persoalan ini?


PinterPolitik.com

“Bandwagoning is a strategy for the weak.” – John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (2001)

Dunia politik memang bukanlah dunia yang bisa dibilang memiliki stabilitas dalam jangka panjang. Hampir setiap dinamikanya memiliki fluktuasi yang terkadang sulit untuk ditebak.

Dalam politik domestik, misalnya, pergantian pemimpin dalam suatu pemerintahan dapat merubah arah kebijakan dan politik suatu negara. Contoh nyata dari dunia dinamis ini adalah Amerika Serikat (AS).

Setelah Presiden AS Joe Biden dilantik pada 20 Januari 2021 lalu, sejumlah kebijakan Donald Trump pun mulai dianulir. Beberapa kebijakan seperti pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko dan pelarangan atas masuknya warga dari sejumlah negara Islam telah dibatalkan.

Bisa dibilang kemunculan Biden adalah harapan bagi sebagian masyarakat AS. Namun, pergantian presiden di negeri Paman Sam ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat dunia.

Dalam survei yang dilakukan oleh YouGov dan Friedrich-Ebert-Stiftung, misalnya, menunjukkan bahwa kehadiran Biden cukup disambut baik oleh sejumlah masyarakat di banyak negara, termasuk di Indonesia. Namun, hal ini bukan berarti AS akan kembali sepenuhnya dianggap sebagai “pemimpin” dunia.

Pasalnya, meski terpilihnya Biden sebagai presiden AS direspons secara baik, skeptisme masih tersisa bagi banyak negara, khususnya negara-negara Asia Tenggara yang kini berada di pusaran sengketa Laut China Selatan (LCS).

Baca Juga: Bisakah Biden “Bujuk” Jokowi?

Kapal Iran Ditangkap Tiongkok Ngomel

Akhir-akhir ini, negara-negara anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN) juga mulai menunjukkan intensi mereka untuk segera berdialog dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengklaim sebagian besar wilayah LCS. Mereka ingin melanjutkan pembicaraan lebih lanjut atas code of conduct (tata laku) yang akan mengatur hubungan ASEAN-Tiongkok perihal sengketa ini.

Meski begitu, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih menikmati kerja sama yang menjanjikan dengan Tiongkok. Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyambut kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi guna membahas sejumlah kerja sama dan investasi.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah mengizinkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memasang senjata pada armadanya – memberikan sinyal atas upaya penjagaan wilayah Laut Natuna Utara yang zona ekonomi eksklusif (ZEE) di dalamnya disebut bertumpang tindih dengan klaim Tiongkok.

Dua sikap Indonesia pun bisa saja menimbulkan sejumlah pertanyaan. Posisi apa yang sebenarnya dimainkan oleh Indonesia di tengah sengketa LCS dan persaingan geopolitik Tiongkok-AS? Lantas, peran apa yang dimainkan oleh Prabowo dan Luhut?

Mengintip Taktik Duterte

Guna mengamati strategi ala Prabowo dan Luhut, mungkin dapat diamati terlebih dahulu bagaimana Presiden Filipina Rodrigo Duterte memainkan hubungan negaranya dengan AS dan Tiongkok. Boleh jadi, strategi yang digunakan oleh Prabowo dan Luhut memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan Duterte.

Filipina di bawah pemerintahan Duterte sebenarnya juga menghadapi dilema yang mirip di tengah-tengah persaingan geopolitik antara Tiongkok dan AS. Hal ini terlihat dari berbagai sikap kebijakan dan politik luar negeri Filipina.

Pada akhir tahun 2020 lalu, Duterte memutuskan untuk memperpanjang perjanjian militer antara Filipina dan AS. Hal ini dilakukan setelah hasil sementara Pemilihan Presiden (Pilpres) AS menunjukkan kemenangan sementara Biden.

Menariknya, Filipina sebelumnya pernah mengancam akan keluar dari perjanjian tersebut yang memperbolehkan tentara-tentara AS untuk berada di wilayah negara kepulauan satu ini. Dengan visiting forces agreement (VFA), militer AS dapat menjaga keberadaan mereka di wilayah Filipina.

Bukan tidak mungkin, keputusan Duterte ini dilakukan akibat adanya situasi keamanan yang semakin panas di LCS. Seperti yang kita ketahui, Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki klaim di wilayah laut tersebut – khususnya Kepulauan Spratly dan Karang Scarborough.

Di sisi lain, bukan tidak mungkin AS juga membutuhkan Filipina sebagai mitra strategis. Mengacu pada John J. Mearsheimer – seorang profesor politik di University of Chicago, negara Paman Sam membutuhkan mitra-mitranya di Asia bila ingin menghalau pengaruh Tiongkok. Upaya ini disebut sebagai offshore balancing.

Baca Juga: Prabowo Tersandung Mimpi Maritim Tiongkok?

Meski begitu, Duterte juga tetap menjaga hubungan yang baik dengan pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok. Bisa dibilang, Presiden Filipina itu merupakan pendukung utama atas kerja sama pembangunan proyek-proyek di negaranya yang merupakan investasi asal Tiongkok.

Boleh jadi, seperti yang disebutkan oleh Renato Cruz De Castro dalam tulisannya yang berjudul The Duterte Administration’s Foreign Policy, Duterte tengah memainkan strategi balancing – khususnya internal balancing – guna menjaga kepentingan Filipina. Dalam hal keamanan, Duterte membutuhkan AS untuk menghalau Tiongkok di LCS. Di sisi lain, Tiongkok juga dibutuhkan dalam kepentingan program Build Build Build ala Duterte.

Meski begitu, dua arah politik luar negeri Duterte ini disebut-sebut sebagai upaya agar diskursus politik domestik tetap terjaga. Asumsi ini bisa jadi sejalan dengan teori permainan dua level (two-level game theory) dari Robert Putnam.

Teori ini pada intinya menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah permainan yang dimainkan di dua tingkat, yakni tingkat internasional itu sendiri dan tingkat domestik – di mana aktor-aktor politik seperti partai politik, publik, dan ahli kebijakan turut memberikan sumbangsih dalam penentuan politik luar negeri.

Lantas, bila Duterte benar memainkan strategi balancing terhadap AS dan Tiongkok di tengah permainan dua tingkat, bagaimana dengan Luhut dan Prabowo di Indonesia? Mengapa dua menteri ini bisa jadi pion penting bagi pemerintahan Jokowi?

Duo Luhut-Prabowo?

Mirip dengan Duterte, pemerintahan Jokowi bukan tidak mungkin juga menggunakan pendekatan balancing dalam menghadapi persaingan geopolitik antara Tiongkok dan AS. Hal ini sejalan dengan kepentingan negara-negara ASEAN pada umumnya yang hanya menginginkan stabilitas kawasan.

Sejak ASEAN berdiri, Indonesia dan negara-negara lainnya memiliki kepentingan yang sama (common interest), yakni guna menciptakan stabilitas politik dan ekonomi agar pembangunan dan kesejahteraan dapat tercipta. Ini juga yang menjadi alasan mengapa ASEAN memiliki sejumlah prinsip yang mengedepankan upaya untuk saling menghormati antara satu sama lain.

Kepentingan inilah yang juga sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sejak menjadi presiden, mantan Wali Kota Solo tersebut mencanangkan berbagai proyek infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pasalnya, berdasarkan pendapat World Economic Forum (WEF), jaringan infrastruktur disebut menjadi salah satu faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi – di mana Jokowi sempat menargetkan pada hingga 7 persen. Lantas, bagaimana cara pemerintah untuk mewujudkannya?

Di sinilah Tiongkok dapat masuk memberikan manfaat pada kepentingan domestik Jokowi. Seperti apa yang dijelaskan oleh Ben Bland dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions, mantan Wali Kota Solo tersebut memiliki arah politik luar negeri yang lebih pragmatis – menempatkan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya.

Meski begitu, bukan tidak mungkin Jokowi juga menghadapi persoalan kedaulatan di Laut Natuna Utara – di mana klaim nine-dashed line Tiongkok disebut bertumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Isu ini juga menjadi perhatian publik domestik yang bisa saja menjadi permainan dua tingkat yang harus dihadapi oleh Jokowi.

Baca Juga: Ada Luhut di Balik Bisunya Prabowo?

Luhut The Fixer

Belum lagi, Tiongkok baru-baru ini juga mengesahkan sebuah peraturan yang memperbolehkan penggunaan senjata oleh penjaga pantainya untuk menjaga klaimnya di LCS. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Xi ini juga sempat disebutkan oleh Mearsheimer sebagai upaya yang disebut conventional deterrence.

Bukan tidak mungkin, disahkannya peraturan tersebut adalah upaya Tiongkok untuk mengingatkan kekuatan (power) dan kapabilitas militernya terhadap negara-negara ASEAN. Apalagi, pemerintahan Jokowi disebut menjaga kerja sama militernya untuk tetap dekat dengan AS.

Dari sini, strategi pemerintahan Jokowi di tengah persaingan geopolitik AS-Tiongkok adalah menjaga balancing (pengimbangan). Mirip dengan yang dilakukan oleh Duterte, pemerintah Indonesia menjaga hubungan dagang dan ekonomi dengan Tiongkok sekaligus menjalin hubungan pertahanan dengan AS.

Mungkin, dua jalur balancing inilah yang menjadikan Luhut dan Prabowo berperan penting. Dalam hal ini, dua menteri ini bisa saja memainkan sebuah jenis diplomasi yang disebut sebagai diplomasi personal.

Seperti yang kita ketahui, Luhut merupakan seorang pembuat kesepakatan yang andal – dan kemampuan ini bisa saja dibutuhkan Jokowi untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan dari Tiongkok. Dalam hal ini, sang Menko Marves kerap berada di depan dalam mewujudkannya – misal dalam pertemuannya Wang Yi yang dianggap sebagai sahabat pada beberapa waktu lalu dan kehadirannya di forum Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2019 silam.

Di sisi lain, Jokowi juga membutuhkan penguatan pertahanan di tengah-tengah situasi LCS. Apalagi, seperti yang pernah disebutkan oleh Mearsheimer, perang terbuka bisa saja terjadi antara dua negara raksasa tersebut.

Bukan tidak mungkin, Prabowo dapat memainkan diplomasi personal pada bidang ini. Sang Menhan dinilai memiliki kedekatan personal dengan negara Paman Sam – termasuk dengan sejumlah petinggi militer, mengingat Prabowo memiliki pengalaman pendidikan di Fort Benning, AS.

Bisa jadi, peran Prabowo juga tetap penting meski kini Biden lah yang menjabat sebagai presiden. Biden sendiri telah memilih Menhan-nya, Lloyd Austin, yang disebut memiliki ikatan yang erat dengan industri pertahanan.

Bukan tidak mungkin, ikatan ini bisa dimanfaatkan oleh Prabowo untuk menghasilkan kesepakatan pertahanan yang menguntungkan bagi Indonesia. Meski begitu, asumsi ini masih menjadi pertanyaan – mengingat Biden ingin mengevaluasi kembali kesepakatan penjualan senjata yang dilakukan di bawah Trump (khususnya dengan negara-negara di Timur Tengah).

Terlepas dari berbagai kemungkinan yang akan muncul dengan pergantian pemerintahan di AS, bukan tidak mungkin duo Prabowo dan Luhut telah menjalankan strategi balancing semenjak Trump masih berkuasa. Menarik untuk diamati bagaimana strategi ini berjalan dengan Biden di pucuk kepemimpinan AS. (A43)

Baca Juga: Ada Biden di Reshuffle Jokowi?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait