Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Ada Luhut di Balik Bisunya Prabowo?

Ada Luhut di Balik Bisunya Prabowo?


R53 - Wednesday, January 20, 2021 16:00
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Katadata)

0 min read

Sebelum menjadi Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto begitu garang mengkritik pihak asing dan vokal terhadap isu keamanan. Namun, setelah menjadi Menhan, Prabowo justru dinilai “lembek” menanggapi isu keamanan, seperti drone air dan masuknya kapal Tiongkok. Mungkinkah ada peran Luhut Binsar Pandjaitan di balik perubahan sikap tersebut?


PinterPolitik.com

"Indonesia itu merdeka untuk berdaulat bukan untuk jadi antek asing". Begitu pernyataan Prabowo Subianto dalam acara Ngobrol Bareng 300 Jenderal dan Para Intelektual pada 21 September 2018 lalu.

Sejak lama, narasi asing memang menjadi andalan Prabowo dalam berbagai orasinya. Atas ketegasan ini, penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai akan menjadi pembuktian ketegasannya selama ini.

Namun, berbagai pihak tampaknya kecewa. Alih-alih lantang atas isu-isu keamanan, Prabowo justru dinilai “lembek” setelah menjadi Menhan.

Pada Januari 2020, misalnya, ketika kembali memanasnya polemik Laut China Selatan (LCS), tanggapan tegas justru tidak terlihat. "Kita selesaikan dengan baik, ya. Bagaimanapun China negara sahabat," begitu tanggapan mantan Danjen Kopassus tersebut.  

Pun begitu dengan ditemukannya drone air atau seaglider dan kembali masuknya kapal Tiongkok baru-baru ini, komentar hanya terlihat dari Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Atas absennya suara Prabowo menanggapi isu-isu keamanan, berbagai pihak, mulai dari Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu, hingga Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta turut berkomentar.

Pada 13 Oktober 2020, Prabowo sebenarnya sudah menjelaskan alasannya tidak vokal seperti sebelumnya. Menurutnya, kerahasiaan sangatlah penting dalam masalah keamanan. Oleh karenanya, adalah salah apabila Menhan banyak bicara.

Baca Juga: Transparansi Anggaran Pertahanan: Prabowo Vs DPR

Ketika melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR pada 11 November 2019, Prabowo juga menolak menjabarkan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan alasan kerahasiaan.

Lantas, apakah kerahasiaan yang menjadi faktor utama Prabowo tidak mengomentari isu-isu keamanan yang ada?

Ilusi Kerahasiaan

Terkait jawaban Prabowo yang menekankan faktor kerahasiaan, penjelasan Pieter D. Wezeman dan Siemon T. Wezeman dalam tulisannya Balancing Transparency and National Security tampaknya perlu direnungkan.

Menurut peneliti dari Stockholm International Peace Research (SIPRI) ini, banyak negara mengalami “ilusi kerahasiaan” ketika menggunakan alasan kerahasiaan untuk tidak membuka anggaran pertahanannya kepada publik.

Simpulan itu bertolak dari pengalaman SIPRI selama 45 tahun yang mengumpulkan informasi tentang anggaran militer dan transfer senjata internasional. Menurut mereka, organisasi seperti SIPRI yang memiliki sumber daya minimal dan hanya mengambil data dari sumber terbuka (open source) saja dapat menghitung pengeluaran militer dan memetakan transfer senjata global dengan tingkat kelengkapan dan akurasi yang tinggi.

Dengan demikian, badan intelijen nasional di negara-negara yang berpotensi menjadi musuh, yang memiliki sumber daya yang jauh lebih besar tentunya memiliki kemampuan yang lebih untuk melakukan pemetaan tersebut.

Contoh data open source yang dimaksud keduanya adalah pernyataan pejabat Kemenhan atau militer seputar pembelian alutsista yang dimuat di berbagai media massa. Beberapa produsen senjata ataupun pemerintahan negara juga membuat press release ketika mendapatkan kontrak pengadaan dari suatu negara.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) yang selama ini disebut menutupi anggaran militernya bahkan hampir setiap hari membuat press release yang dimuat di situs https://www.defense.gov/ ketika ada negara asing yang membeli persenjataan, termasuk dari Indonesia.

Baca Juga: Di Balik Prabowo Membisu

Menimbang pada data transaksi alutsista yang dapat diakses secara terbuka, Agus Rahardjo dalam tulisannya Keterbukaan Anggaran di Sektor Militer atau Pertahanan (Bayangan antar Korupsi dan Rahasia Negara) menyebutkan, anggaran militer atau pertahanan yang perlu dirahasiakan sebaiknya hanya untuk alutsista yang dikembangkan secara mandiri serta penyebaran alutsista.

Prabowo Salah Kaprah?

Selain adanya ilusi kerahasiaan, tampaknya Prabowo juga salah kaprah dalam memahami tuntutan berbagai pihak yang menginginkan Ketua Umum Partai Gerindra itu mengomentari isu keamanan kekinian.

Pasalnya, jika Prabowo konsisten dengan pernyataannya bahwa Menhan sudah seharusnya tidak banyak bicara, pada 23 April 2020, mantan Pangkostrad ini justru mengeluarkan pernyataan yang sekiranya di luar tupoksi Menhan.

Saat itu, Prabowo mengeluarkan testimoni sebagai berikut, “Selama saya menjadi bagian kabinet beliau (Jokowi), saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.”  Tentu pertanyaannya, apa urusannya kesaksian tersebut dengan tugas Menhan?

Kemudian, kembali pada persoalan salah kaprah. Tidak seperti dalam raker dengan Komisi I DPR pada 11 November 2019 lalu, di mana Prabowo diminta membuka data anggaran pertahanan, apa yang dinanti publik saat ini adalah tanggapan atas isu-isu keamanan.

Bukankah tidak ada data mengenai alutsista di sana? Katakanlah Prabowo memberi komentar bahwa kedaulatan Indonesia adalah nomor satu. Pernyataan normatif semacam itu sekiranya sudah cukup mengobati kerinduan publik atas tanggapan sang Menhan.

Namun, alih-alih memberi komentar sederhana semacam itu, Prabowo justru memberi komentar yang memantik keheranan. Misalnya menyebut Tiongkok negara sahabat, hingga membiarkan Dahnil sebagai garda terdepan dalam mengomentari isu-isu keamanan yang ada.

Baca Juga: Munculkan Prabowo, Jokowi “Tiru” Amerika Serikat?

Jika membandingkan dengan Menhan sebelumnya, Ryamizard Ryacudu tampak lebih aktif mengeluarkan pernyataan. Misalnya ketika mengomentari isu terorisme, ataupun keamanan regional kawasan dan wilayah.

Akan tetapi, tentu sulit membayangkan bahwa Prabowo telah salah kaprah alias salah memahami tuntutan publik. Bagaimana mungkin persoalan sederhana semacam itu tidak dipahami. Oleh karenanya, perlu dipertanyakan, apakah terdapat faktor tertentu yang membuat mantan politisi Partai Golkar ini tidak bersuara?

Terjerat Hierarki Istana?

Selaku pejabat berlatar militer, Prabowo tentunya sangat paham bagaimana pentingnya hierarki komando. Hal tersebut, bukan atas dasar “gaya-gayaan senioritas”, melainkan agar terciptanya sinergi pengambilan keputusan dan memudahkan kerja sama.

Ilmuwan politik AS, Francis Fukuyama dalam bukunya Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21 bahkan memberikan apresiasi terhadap rantai komando di militer. Menurutnya, meski organisasi-organisasi militer biasanya mendelegasikan otoritas komando lokal yang penting pada tingkat eselon yang sebawah mungkin, mereka tetap memegang suatu derajat kontrol terpusat yang besar atas berbagai keputusan pada tingkat strategis dan operasional.

Konteks rantai komando tersebut dapat kita tarik terhadap kerja sama Indonesia dengan Tiongkok, khususnya di bidang ekonomi. Dengan kata lain, boleh jadi faktor kerja sama tersebut yang membuat Prabowo tidak mengeluarkan komentar terkait isu-isu keamanan, khususnya yang berkaitan dengan Tiongkok. Alasannya mungkin agar tidak tercipta situasi panas yang menghambat kerja sama.

Apalagi, pada 12 Januari kemarin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Parapat, Sumatera Utara untuk membahas peningkatan kerja sama strategis di berbagai bidang.

Konteks Luhut ini sangat menarik. Pasalnya, ketika mencuat narasi Prabowo akan masuk ke kabinet untuk menjadi Menhan, muncul usulan agar Luhut dijadikan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) agar dapat “mengontrol” Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Usulan itu tentunya bertolak dari posisi Luhut yang merupakan senior Prabowo di militer. Selain itu, Luhut sendiri juga mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan yang dekat dan baik dengan mantan Danjen Kopassus tersebut.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa Prabowo yang tidak banyak berkomentar atas isu-isu keamanan, khususnya yang berkaitan dengan Tiongkok, mungkin terkait dengan hierarki tersebut, di mana Prabowo tidak mungkin membuat panas hubungan Indonesia dengan negeri Tirai Bambu.

Lalu, Prabowo juga perlu mengamankan posisinya dengan tidak menjadi terlalu vokal. Apalagi, masuknya Prabowo dan Gerindra telah memantik ketidaksukaan berbagai parpol pendukung Jokowi pada awalnya.

Baca Juga: Jokowi Tak Ragu “Eliminasi” Prabowo?

Nasdem, misalnya, dengan terang-terangan mengungkit perjuangan berdarah-darah untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin ketika Sandiaga Uno ditarik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) pada Desember 2020.

Dalam wawancaranya bersama PinterPolitik, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan di Universitas Padjajaran, Muradi juga menegaskan bahwa sulit bagi Prabowo untuk vokal seperti saat menjadi oposisi. Bahkan menurutnya, mereka yang berkomentar terkait kurang vokalnya Prabowo, adalah mereka yang belum lama memahami politik.

Namun, bisa juga alasannya adalah semata-mata faktor kerahasiaan seperti yang disebutkan oleh Prabowo pada Oktober tahun lalu, entah mana yang benar. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait