Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Mampu Prabowo Lawan “Mister M”?

Mampu Prabowo Lawan “Mister M”?


R53 - Tuesday, April 27, 2021 23:00
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Foto: JawaPos.com)

0 min read

Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 memunculkan kembali isu mafia alutsista. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie memunculkan sosok Mister M. Apakah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mampu mengatasi mafia alutsista dan melawan Mister M?


PinterPolitik.com

Capitalist rationality is premised on self-interest, not social obligations, moral commitments, or altruism.” – Ronald Edsforth, dalam On the Definition of Capitalism and Its Implications for the Current Global Political-Economic Crisis

Duka menyelimuti nusantara. Tagar on eternal patrol atau patroli dalam keabadian menggema di berbagai lini media sosial selepas 53 kru kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur. Mereka tetap abadi dalam menjalankan tugasnya.

Insiden KRI Nanggala 402, insiden yang kesekian kalinya, memunculkan kembali dorongan kuat peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Di tengah duka dan dorongan peremajaan, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie tengah memantik perhatian karena memunculkan narasi “Mister M”. Sosok yang disebut sebagai mafia alutsista.

Mister M terbilang menarik. Pasalnya, dalam isu reshuffle kabinet baru-baru ini, menteri berinisial M juga mencuat sebagai sosok yang akan diganti.

Mister M yang dimunculkan Connie lantas memantik berbagai tanggapan, baik dari masyarakat umum, hingga politisi Parlemen. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, misalnya, jika benar ada, ia berharap mafia dalam bisnis alutsista yang disebutkan Connie dapat terkuak agar modernisasi alutsista dapat berjalan dengan baik.

Isu mafia alutsista sebenarnya bukan isu baru. Ini sangat klasik. Pada 21 April 2020 dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), ekonom Rizal Ramli juga menyinggung masalah ini. Dalam kesempatan itu, ia memuji Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto karena menolak meneken pengadaan alutsista yang telah di-mark up. Langkah itu disebut menghemat anggaran sebesar Rp 50 triliun.

Baca Juga: Gemuk Anggaran, Sulit Peremajaan Alutsista?

Di awal penunjukannya sebagai Menhan, mantan Danjen Kopassus itu juga diharapkan dapat menanggulangi persoalan mafia dalam pengadaan alutsista. Lantas, mampukah Prabowo melawan Mister M?

Apa Itu Mafia?

Dalam kesempatan tersebut, cukup disayangkan Connie tidak menjabarkan siapa Mister M yang dimaksud? Apakah itu huruf awal nama seseorang, atau sekadar inisial semata, seperti kita menyebut “si Mawar”?

Namun, yang lebih penting untuk dipertanyakan adalah, apa sebenarnya yang disebut dengan mafia? Ed Grabianowski dalam tulisannya How the Mafia Works menjelaskan bagaimana istilah mafia telah mengalami perubahan penggunaan, khususnya jika merujuk pada arti tradisionalnya.

Seperti yang jamak digelorakan dalam film-film Hollywood, ataupun film-film Jepang yang mengisahkan tentang Yakuza, mafia pada dasarnya adalah organisasi kriminal yang terorganisir. Ini berasal dari organisasi kriminal Italia atau warisan Sisilia (Sicilian).

Mafia bukanlah satu kelompok atau geng. Mafia terdiri dari banyak keluarga yang terkadang bertengkar satu sama lain dalam perang geng berdarah yang sengit. Di lain waktu, mereka bekerja sama demi keuntungan yang lebih besar, dan terkadang melayani “Komisi” yang membuat keputusan besar yang mempengaruhi semua keluarga. Kita dapat melihatnya dalam film The Godfather.

Dengan demikian, tidak tepat sebenarnya menggunakan istilah mafia untuk merujuk individu atau kelompok tertentu dalam suatu bisnis – misalnya bisnis alutsista. Penggunaannya dalam kepentingan itu sebenarnya merujuk pada individu atau kelompok bisnis tertentu yang memiliki peranan besar dalam pengadaan alutsista.

Pada konteks tertentu, penggunaannya bahkan hanya sebagai ekspresi ketidaksukaan, iri, dan kecemburuan suatu pihak karena selalu atau kerap kalah dalam tender-tender proyek.   

Persoalan ini sama dengan penggunaan istilah radikalisme yang jamak digunakan untuk merujuk ekstremisme berbasis kekerasaan (violent extremism) dan terorisme setelah serangan 9/11 di Amerika Serikat (AS). Ini dibahas oleh Rik Coolsaet dalam tulisannya Radicalization: The Origins and Limits of a Contested Concept.

Baca Juga: Perpres Ekstremisme Jokowi Salah Kaprah?

Pada titik ini, sekiranya tidak tepat menggunakan istilah mafia dalam persoalan pengadaan alutsista. Merujuk pada konteksnya, ini sebenarnya adalah persoalan bisnis, dan dapat dijelaskan dengan mudah menggunakan logika kapitalisme (logic of capitalism).

Kemandirian yang Sukar?

Tangguh Chairil dalam tulisannya A self-reliant defence industry: a mission impossible for Indonesia? memberi penjelasan menarik terkait persoalan industri alutsista nasional.

Mengutip penelitian yang berjudul Future of the Indonesia Defense Industry to 2022, Indonesia disebut merupakan pasar pertahanan paling menarik di Asia Tenggara karena menangani terorisme, penangkapan ikan ilegal, pembajakan, penyelundupan narkoba dan kejahatan lainnya.

Pasar pertahanan Indonesia diperkirakan bernilai US$ 10,1 miliar pada 2018. Jumlahnya diperkirakan menjadi US$ 17,2 miliar pada 2022. Apalagi, ada kebutuhan untuk memodernisasi angkatan bersenjata berdasarkan Rencana Strategis 2024.

Atas pasar dan kebutuhan yang besar, Chairil menilai sudah seharusnya Indonesia mengembangkan industri pertahanan nasional agar tidak tergantung pada produk impor. Dalam jangka panjang, ini jelas dapat menghemat anggaran belanja alutsista.

Namun, Chairil melihat terdapat berbagai persoalan. Mulai dari kualitas industri pertahanan lokal, dana riset dan pengembangan yang kurang, ketidakpastian tatanan industri lokal yang membuat investor enggan berinvestasi, hingga ketidakpastian kontrak dan peraturan.

Jika merujuk pada logika kapitalisme, tampaknya terdapat persoalan yang lebih dalam yang mengakibatkan masalah-masalah seperti yang disebutkan Chairil. Sedikit berspekulasi, bagaimana jika masalah-masalah tersebut sengaja dikondisikan atau dibiarkan tetap terjadi?

Kuncinya pada status Indonesia yang merupakan pasar besar pertahanan di Asia Tenggara, dan mungkin juga dunia. Ronald Edsforth dalam tulisannya  On the Definition of Capitalism and Its Implications for the Current Global Political-Economic Crisis menjelaskan bahwa logika kapitalis adalah amoral atau tanpa moral.

Logika kapitalis mendefinisikan manusia, bukan sebagai makhluk sosial, melainkan sebagai individu yang dimotivasi secara eksklusif oleh kepentingan dirinya sendiri (self-interest). Rasionalitas kapitalis didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan kewajiban sosial, komitmen moral, atau altruisme.

Dalam cara berpikir kapitalis, kita melihat diri sendiri sebagai properti. Dengan kata lain, pada dasarnya kita adalah individu yang terasing dari yang lainnya.

Nah, mengacu pada logika kapitalisme, pertanyaan-pertanyaan moral seperti apakah Mister M tidak memikirkan keberlangsungan alutsista atau kebaikan pertahanan Indonesia pada dasarnya tidak relevan untuk diajukan. Seorang kapitalis memahami pengadaan alutsista sebagai komoditi yang sebisa mungkin memberikan keuntungan sebesar mungkin bagi dirinya.

Lalu, dengan penekanan pada amoral, sangat mungkin, dan tampaknya wajar demikian, apabila para pemain dalam bisnis alutsista sengaja mengondisikan agar Indonesia selalu tergantung pada produk impor. Jika industri pertahanan nasional terbentuk dan mapan, besar kemungkinan mereka tidak lagi mendapat ladang penggarapan yang besar.

Khairul Fahmi dalam tulisannya KAJIAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA (ALUTISTA) DAN ALAT MATERIAL KHUSUS (ALMATSUS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI memberi solusi atas persoalan ini.

Pada poin keduanya, Fahmi mengatur keterlibatan Pihak Ketiga. Menurutnya, diperlukan agen perusahaan luar negeri sebagai upaya membangun koordinasi antar stakeholder pengadaan alutsista dan alat material khusus (almatsus).

Diharapkan, para agen yang ada tidak lagi menjadi pihak “luar” yang aktivitasnya tidak dapat diawasi dan dikendalikan. Juga untuk menjamin kemampuan dan kapabilitas pihak ketiga dalam memenuhi pengadaan, sekaligus mengidentifikasi aktor-aktor yang berlaku sebagai agen/broker pengadaan.

Selaku pebisnis senior, Prabowo tentu paham logika kapitalis yang digunakan para agen di bisnis alutsista. Atas itu pula, sekiranya tidak elok jika mengharapkan Ketua Umum Partai Gerindra ini berlaku frontal dengan tiba-tiba mengusir para pemain tersebut.

Baca Juga: Kinerja Prabowo Dinilai Berlebihan?

Mengacu pada teori Roscoe Pound yang menyebut hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat  (law as a tool of sosial engineering), Prabowo dapat menerapkan usulan Fahmi untuk membuat mekanisme hukum dalam pengadaan alutsista.

Well, kita lihat saja bagaimana Prabowo menyelesaikan persoalan ini. Jika berhasil, ini tentu menjadi legacy politik besar dan berguna sebagai modal untuk maju di gelaran pilpres selanjutnya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait