HomeNalarNoble Lie, Jokowi Pasti Berbohong?

Noble Lie, Jokowi Pasti Berbohong?

Kita kerap mengeluhkan mengapa pernyataan berbagai pejabat seperti Presiden Jokowi justru kontradiksi dengan kebijakan yang terjadi. Sebut saja pernyataan anti-impor, utang, dan dorongan revisi UU ITE. Mungkinkah itu adalah noble lie?


PinterPolitik.com

“Everything the State says is a lie, and everything it has it has stolen” – Friedrich Nietzche, filsuf asal Jerman

Siapa yang tidak mengenal Friedrich Nietzsche? Para penikmat filsafat tentu akrab dengan filsuf berkumis tebal satu ini, dan mungkin mengidolakannya. Tidak hanya dikenal karena frasa “God is Dead”, nama Nietzsche mahsyur di diskursus filsafat karena menjadi salah satu sosok paling keras yang menantang “Kebenaran” (Truth dengan huruf kapital).

Bagi Nietzsche, tidak ada Kebenaran karena yang ada hanyalah “kebenaran” (truth dengan huruf kecil). Kebenaran sebagai klaim universal tidak ada. Yang ada hanyalah kebenaran-kebenaran kecil. Sifatnya parsial dan relatif. Ini dikenal sebagai relativitsme. Kebenaran ku berbeda dengan kebenaran mu.

Relativitas kebenaran Nietzsche sekiranya relevan digunakan untuk memahami realitas politik. Setiap harinya kita menikmati sajian pernyataan berbagai politisi, khususnya pejabat penting, seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai RI-1, sekiranya ia adalah sosok yang paling diperhatikan oleh publik.

Mengamati berbagai pernyataan Presiden Jokowi, khususnya jika dibandingkan dengan kebijakan yang ada, banyak dari kita mungkin merasa ganjil. Kita bertanya, mengapa berbeda dan tidak konsisten? Apakah mantan Wali Kota Solo itu tengah menerapkan relativisme ala Nietzshce, di mana kebenarannya berbeda dengan kebenaran masyarakat?

Baca Juga: Komunikasi Istana Bergaya Post-Truth?

Sebut saja berbagai pernyataan kontroversial seperti larangan impor, tidak lagi berutang, hingga ingin merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketiganya kontradiksi dengan kebijakan atau realitas yang ada.

- Advertisement -

Well, mungkin bukan relativisme kebenaran ala Nietzsche yang tengah diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Pun begitu dengan post-truth atau contingency kebenaran ala Richard Rorty. Fenomena kontradiksi yang ada sekiranya lebih tepat dijelaskan menggunakan konsep noble lie.

Noble Lie

Dalam buku Republic, Plato (Platon) memperkenalkan istilah noble lie atau kebohongan yang mulia. Ini adalah kebohongan yang sengaja disebarkan politisi untuk menjaga harmoni sosial atau untuk menjalankan agenda tertentu.

Di akhir Buku II dalam Republic, Plato misalnya menulis, “kebohongan yang terdapat di dalam setiap perkataan dalam hal tertentu bermanfaat dan tidak menimbulkan rasa benci… saat dalam keadaan gila atau dalam ilusi akan menyakiti kita, maka kebohongan itu akan menjadi bermanfaat atau menjadi sejenis obat atau pencegahan… kita membuat kebohongan sedapat mungkin menyerupai kebenaran, sehingga hal itu menguntungkan.”

Baca juga :  Hendro Benar, Purnawirawan TNI Perlu Gabung Parpol

Catalin Partenie dalam tulisannya Plato’s Myths menjelaskan konsep noble lie bertolak dari keengganan mereka yang bukan filsuf untuk mendasarkan hidupnya pada logika (logic) dan penalaran (reason). Membujuk menggunakan mitos yang notabene adalah kebohongan kemudian dilihat sebagai cara yang lebih tepat.

Sementara Yu-Jung Sun dalam tulisannya Lies in Plato’s Republic: poems, myth, and noble lie menyebut kebohongan bisa bermanfaat bukan karena bisa membujuk atau bisa mengonsolidasikan komunitas, melainkan karena bisa mewujudkan kebenaran dengan cara yang bijaksana.

Tidak terhenti di Plato, berbagai filsuf modern juga meneruskan konsep noble lie. Leo Strauss dalam bukunya The City and Man adalah salah satunya. Berbeda dengan filsuf lainnya, seperti Karl Popper yang mengkritik noble lie dalam bukunya The Open Society and Its Enemies, Strauss justru terlihat memberi dukungan.

Baca Juga: Mudah Membaca Logika Kekuasaan Jokowi

Dalam The City and Man, Strauss membahas mitos-mitos yang diuraikan Plato dalam Republic. Sebagai contoh, penting meyakinkan masyarakat bahwa tanah negara memang milik mereka, meskipun kemungkinan besar tanah tersebut diperoleh secara tidak sah. Pun begitu dengan status kewarganegaraan yang pada dasarnya berakar pada tempat lahir yang tidak dapat dipilih.  

- Advertisement -

Untuk menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme, cara terbaik tentu dengan meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah bagian dari negara. Mereka adalah tuan dari tanah yang mereka tempati. Sekalipun itu sebenarnya adalah tanah jajahan.

Awan Gelap Kebenaran

Di era modern saat ini, noble lie tampaknya menjadi tidak terhindarkan, termasuk di pemerintahan Jokowi. Pada 13 Maret 2020, misalnya, Presiden Jokowi akhirnya mengakui bahwa tidak semua data mengenai Covid-19 dibuka kepada publik.

“Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarkat,” begitu tuturnya.

Pun begitu pada 25 Januari 2021. Di tengah angka kematian Covid-19 yang tengah meningkat, Presiden Jokowi justru mengaku bersyukur karena Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan krisis pandemi dan krisis ekonomi.

Berbagai pihak, seperti Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto turut berkomentar heran atas pernyataan tersebut.

“Saya tidak tahu parameter yang digunakan Pak Jokowi, saya tidak tahu. Tapi parameter yang ada itu dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu angka kematian dan angka infeksi,” begitu tuturnya.

Mengacu pada noble lie, pernyataan-pernyataan kontroversial Presiden Jokowi tersebut tentunya memiliki pembenaran. Ada kepentingan yang lebih besar yang dipikirkan. Mulai dari menghindari keresahan masyarakat, hingga menjaga persepsi investor dan para pelaku usaha.

Baca juga :  Laksamana Yudo Patahkan Mitos?

Akan tetapi, haruskah noble lie menjadi pelumrahan bagi pemerintah? Apalagi, jika melihat pernyataan seperti larangan impor, utang, revisi UU ITE, hingga klaim pandemi terkendali yang dengan mudah diketahui sebagai kebohongan, bukankah itu tidak sesuai dengan noble lie yang mensyaratkan kebohongan harus diatur sedemikian rupa agar menyerupai kebenaran?

Lalu, mengacu pada tujuan noble lie untuk menjaga harmoni sosial, di tengah era keterbukaan informasi saat ini, seberapa baik kemampuan pemerintah dalam menutupi kebohongan sehingga harmoni sosial dapat terjaga?

Di sini, pemerintahan Jokowi sekiranya penting untuk menengok negara tetangga, Singapura. Justin Wm. Moyer dalam tulisannya How Lee Kuan Yew made Singapore strong: Family values menjelaskan bahwa pentingnya kejujuran telah ditanamkan oleh Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Kuan Yew pada tahun 1959. Lee menerapkan ajaran Konfusius sebagai nilai dalam membangun Singapura.

Baca Juga: Corona, Indonesia Ungguli Singapura?

Kelvin F. K. Low dalam tulisannya Victoria Meets Confucius in Singapore: Implied Trusts of Residential Property menyebutkan penerapan ajaran Konfusius yang membuat Singapura mampu menciptakan pemerintahan yang begitu jujur dan menempatkannya sebagai salah satu negara paling bebas korupsi di dunia.

Dalam tulisan Trust in government, policy effectiveness and the governance agenda yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) juga menyoroti pentingnya kepercayaan dalam tata pemerintahan. Kepercayaan disebut sebagai salah satu hal yang paling penting di mana legitimasi dan keberlanjutan sistem politik dibangun.

Kepercayaan disebut dapat membentuk kohesi sosial dan kesejahteraan, sehingga itu memungkinkan pemerintah untuk memerintah masyarakat tanpa melalui paksaan. Singkatnya, kepercayaan yang dimiliki pemerintah adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik.

Nah, jika benar pemerintahan Jokowi tengah menerapkan noble lie, maka noble lie tersebut harus diuji seberapa baik kemampuannya dalam menjaga harmoni sosial. Lalu, melihat pada keberhasilan Singapura dalam menjaga harmoni dan kohesi sosial, bukankah mengedepankan kejujuran lebih layak untuk dipertimbangkan?

Atau mungkin, noble lie hanya digunakan untuk mengamankan kepentingan politik tertentu? Entahlah. Hanya pihak-pihak terkait yang mengetahuinya.

Well, pada akhirnya perlu untuk digarisbawahi bahwa tulisan ini hanyalah analisis teoretis semata. Terkait Presiden Jokowi ataupun berbagai pejabat melakukan noble lie atau tidak, itu tergantung atas interpretasi dan persepsi kita masing-masing. Seperti kata Nietzsche, kebenaran itu relatif. (R53)

#Trending Article

Ini Rahasia Perang Bintang Bolong?

Kemunculan video pengakuan Ismail Bolong ke publik terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga melibatkan Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto merujuk...

Relawan Bermanuver, Jokowi Terjebak Ilusi?

Serangkaian respons minor eksis pasca acara relawan Joko Widodo (Jokowi) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta yang dihadiri langsung oleh sang RI-1....

Jokowi Kalah Perkasa dari Modi?

Dalam Deklarasi Bali yang dibuat oleh para pemimpin negara G20, peran Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi disebut-sebut jadi faktor krusial. Padahal, pertemuan itu dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mengapa itu bisa terjadi?

Ganjar, Kameo Kenaikan Kelas Puan?

Kemesraan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo terekam saat keduanya bertemu di Solo pada awal pekan ini. Namun, pertemuan keduanya tampak memberikan sinyal politik begitu...

Timor Leste “Login”, ASEAN “Powerful”?

Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) setelah sempat mendapat penolakan akibat tingginya kesenjangan dan dikhawatirkan tidak mampu mengejar...

Kenapa FIFA Mudah Dipolitisasi?

Piala Dunia Qatar 2022 diterpa banyak isu. Unsur politik begitu kuat di belakangnya. Mengapa politisasi bisa dengan mudah terjadi di FIFA?

Tragedi Kanjuruhan, Pelanggaran HAM Berat?

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi dalam waktu semalam telah menghilangkan ratusan nyawa manusia tak bersalah. Sesuai perkembangannya, tragedi Kanjuruhan mulai dilihat bukan hanya sebagai tragedi...

“Menikam” Pengusaha, Cak Imin Kualat?

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan menaikkan upah lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 bernuansa politik yang terarah pada Muhaimin Iskandar...

More Stories

Pilpres 2024: Makin Mahal, Makin Gelap

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyimpulkan Pilpres 2024 dengan kalimat, “makin mahal, makin gelap”. Apa maksudnya? PinterPolitik.com Dalam acara diskusi publik...

Hendro Benar, Purnawirawan TNI Perlu Gabung Parpol

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono mengajak purnawirawan TNI untuk bergabung ke partai politik. Kenapa Hendro menyerukan ajakan yang...

PA 212 Sudah Tamat?

Sorotan terhadap gerakan Persaudaraan Alumni (PA) 212 terus berkurang sejak mencapai puncaknya pada Pilpres 2019. Apakah daya tarik PA 212 sudah berakhir alias tamat?  PinterPolitik.com Pasca...