Ratna Sarumpaet dan kritik tak bisa dilepaskan. Tapi dari sana, ia diingat sekaligus juga dilupakan.
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]iapa yang tak familiar dengan sosok Ratna Sarumpaet? Selain dikenal sebagai ibu dari Atiqah Hasiholan, aktris dan pemain film populer, ia juga kerap hadir dalam pemberitaan dunia politik dalam negeri. Yang terakhir ini, memang tak lepas dari kritik yang sering ditunjukannya pada pemerintahan Jokowi.
Sikap berseberangan Ratna Sarumpaet terhadap pemerintah terlihat kembali saat menghadiri acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (5/6) lalu. Dalam kesempatan tersebut, aktivis zaman reformasi ini mengatakan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak memiliki kejelasan fungsi, alias tidak penting. Tak hanya itu, ia juga menyindir Megawati sebagai provokator amandemen.
Lebih jauh lagi, Ratna menjelaskan jika amandemen terjadi atas semangat Megawai menggusur Gusdur. “Jadi menurut saya, ini pekerjaan sembarangan, semua dikerjain, asal saja,” ungkapnya menggebu-gebu.
Bukan kali ini saja Ratna Sarumpaet melancarkan kritik sembari menyebut dan menyindir politisi lain. Sebelumnya, perempuan nyentrik ini juga pernah mengkritik SBY dengan menyebutnya sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah. Saat itu, Ratna meminta SBY lengser dari jabatannya. Sikap itu konsisten dilakukannya di masa pemerintahan Jokowi dengan mengkritik kebijakannya, mulai dari hutang negara, keputusan impor beras, hingga yang terbaru pembentukan BPIP.
Konsistensi Ratna dengan kritik pedasnya juga sudah terlihat sejak masa Orde Baru. Perempuan berusia 68 tahun asal Tarutung, Tapanuli Utara ini, bahkan pernah mendekam di penjara lantaran menyerukan perubahan untuk keadilan kemanusiaan dan kebenaran. Kritik pedas Ratna di masa Orba juga tak selalu berbentuk silat lidah yang pedas, tetapi juga karya seni. Salah satunya adalah pementasan monolog berjudul Marsinah Menggugat sebagai respon keputusan pemerintah menutup kasus pembunuhan Marsinah.
Tak tangung-tanggung, atas kritiknya itu, Ratna Sarumpaet diganjar penghargaan The Female Special Award for Human Rights dari lembaga The Asian of Foundation of Human Rights. Sosoknya juga diabadikan dalam film dokumenter berjudul “The Last Prisoner of Soeharto” oleh ARTE, stasiun televisi Perancis dan Amnesty International.
Secara politik, Ratna Sarumpaet juga turut berkontribusi bersama tokoh politik, aktivis, dan intelektual lainnya mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia terlibat sebagai salah satu penasihat Amien Rais sebagai pengambil keputusan.
Saat memasuki masa Reformasi, kritik Ratna sempat ‘hilang’ sejenak sebelum akhirnya muncul kembali di masa pemerintahan SBY. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, makin bertambah intens dan vokal di masa pemerintahan Jokowi. Sikapnya yang selalu berseberangan dengan pemerintah, juga pernah membuat dirinya ditangkap dan dituduh melakukan makar di tahun 2016 lalu.
Jika melihat sepak terjang Ratna Sarumpaet, bisa dikatakan ia merupakan sosok konsisten, bila tak mau disebut sebagai sosok kontroversial. Konsistensinya ini tentu ada sikapnya yang selalu mengeluarkan kritik pedas dan memunggungi pemerintah. Tetapi, apakah kini kritiknya masih bisa bergema dengan kuat seperti di masa Orba? Apakah ada perbedaan penyampaian kritik dari dirinya saat ini?
Kritik Tidaklah Buruk
Bagi pemimpin tertentu, kritik terkadang menjadi sesuatu yang sulit dihadapi. Tetapi dalam konteks bernegara, kritik tentu perlu dipertahankan dan dilindungi demi menjaga ruang pemerintahan demokratis. Justin Safeyani, profesor dari York University menyatakan bahwa warga negara memiliki hak mengkritik pemerintah dan kebijakannya.
Jika pemerintah malah balik memberangus kritik, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan inkonstutisional. Bila ditarik lebih luas lagi, kritik merupakan bagian dari bentuk kebebasan berekspresi dan beropini yang keberadaannya dilindungi dalam Deklarasi HAM PBB.
Kritik dilindungi juga karena dianggap memiliki manfaat bagi negara. Tentu saja yang dimaksud adalah kritik konstruktif atau membangun yang mampu melahirkan manfaat. Bagi Mark Thomas, seperti yang dilansir dalam The Guardian, kritik konstruktif mampu meningkatkan produktivitas, kesadaran (awareness), serta membuat pemerintahan demokratis yang sehat.
Narendra Modi, Perdana Menteri India, bahkan terlihat berterima kasih pada para pengkritik yang dianggapnya telah rela mengikuti perkembangan negara dan politik serta memberikan analisis mendalam. Seperti halnya Thomas, Narendra Modi juga mengatakan jika kritik konstruktif mampu menguatkan pemerintahan demokrasi.
Lantas, apakah penyampaian kritk Ratna Sarumpaet kemudian bisa dikategorikan sebagai bentuk kritik membangun?
Untuk menerawangnya, maka perlu melihat teori yang dikeluarkan oleh Clifford Lazarus dalam The Art of Constructive Criticism. Menurut Lazarus, penyampaian kritik yang membangun harus dibarengi dengan kejernihan berpikir alias ketuntasan proposisi, serta kompetensi kebahasaan yang memadai. Dengan hal-hal tersebut, substansi kritik dapat terus bergema dan juga elegan. Lazarus juga berkata, bahwa kritik punya efek politis, sebab terdapat perebutan kuasa dan wacana publik di dalamnya. Efek tersebut, menurut Lazarus, patut disadari.
Para Seniman Cum Kritikus
Ratna Sarumpaet tak sendirian menjejaki label sebagai seniman sekaligus kritikus pemerintah. Di Amerika Serikat, Oprah Winfrey juga aktif mengkritik Donald Trump. Hal ini cukup menyibak drama, sebab sebelum Trump duduk di kursi kepresidenan, Winfrey dan Trump diketahui bersahabat baik dan cukup akrab. Bahkan Trump beberapa kali memuji Winfrey sebagai perempuan mandiri yang keren.
Namun apa daya, kini hubungan keduanya bisa dikatakan makin dingin. Trump sendiri tak ragu melempar kerikil terlebih dahulu, dengan menyindir Winfrey sebagai perempuan “insecure” alias rikuh. Peristiwa ini sempat memanaskan jagat twitter beberapa waktu lalu. Hubungan bertambah panas, saat Winfey juga mengeluarkan pendapat soal kebijakan Trump yang dianggap tak masuk akal, seperti salah satunya membangun tembok pembatas.
Selain Winfrey, seniman yang kerap mengkritik pemerintah adalah Jim Paredes. Nama Paredes memang lebih dikenal di Filipina, sebagai penyanyi. Dirinya tak pernah sekalipun melewatkan gerakan pemerintah. Ia menyorot bagaimana Duterte memberantas Narkoba serta hubungan pemerintah dengan Tiongkok. Tak hanya itu, Paredes juga mengkritik perilaku misoginis nan seksis Duterte.
Selain rajin mengeluarkan kritikan pedas, Paredes mantap menempatkan posisinya di seberang Duterte dengan mendukung Partai Liberal. Sayangnya, saat ia menjadi populer di luar negeri, popularitas Paredes sebagai penyanyi malah turun di Filipina. Hal ini dapat dipahami sebab pamor Duterte masih tinggi di kalangan masyarakat. Akibatnya, Paredes dijauhi oleh masyarakat.
Bila kembali lagi ke Indonesia, tokoh yang cukup apik walau tidak getol mengeluarkan kritik adalah Najwa Shihab. Dalam kesempatan sebuah acara di televisi, Najwa memiliki apa yang Lazarus deskripsikan dengan substansi yang jelas, selain tentunya faktor kebahasaan yang komprehensif dan kejernihan berpikir. Walau tak sering muncul dalam pemberitaan politik dalam negeri seperti halnya Ratna Sarumpaet, kritik Najwa mampu memberikan perspektif segar dalam melihat kejadian politik. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Suryapratomo selaku pemimpin program Mata Najwa.
Bila dibandingkan dari segi penyampaian kritik, cara Ratna Sarumpaet dan Najwa Shihab tentu berbeda. Alih-alih menuding satu arah, Najwa banyak membuat kritiknya melalui permainan puisi dan kata-kata. Hal tersebut, tak mengurangi substansi yang hendak disampaikannya. Seperti yang sudah disebutkan oleh Lazarus, penyampaian kritik yang elegan mampu membuat isi tersampaikan dan diingat dengan baik.
Sementara itu, pasca reformasi Ratna Sarumpaet lebih sering mengkritik dengan menuding langsung tokoh yang disasarnya. Hal ini bukan berarti kritiknya tak memiliki substansi, tetapi caranya tersebut membuat kritik yang ditampilkan tak elegan. Alih-alih menangkap substansi, masyarakat mengganggap kritik Ratna bagian dari bising dari kelompok kontra pemerintah tanpa mampu menghadirkan perspektif segar maupun ‘membangun’.
Hal ini pula yang membuat kritiknya memiliki sedikit kemungkinan diapresiasi seperti yang didapatnya di masa Orde Baru lalu. Di masa tersebut, selain kritik pedas, Ratna juga memakai media seni lain seperti pentas monolog dan teater.
Menjadi Kabur dan Tak Diingat
Kini Ratna Sarumpaet lebih dikenal sebagai tokoh kontra pemerintah, alih-alih seniman atau aktivis. Kritik yang dikeluarkannya, mudah dicap “pedas” oleh berbagai media, tetapi apa yang diucapkannya tak ada yang benar-benar pernah bergema.
Persona Ratna Sarumpaet juga sempat tercoreng karena pernah ditangkap melakukan makar dan menunjukan arogansi dengan mengancam akan menelepon Anies Baswedan saat mobilnya diderek oleh petugas. Aksi ini seakan merusak susu sebelanga, karena membuatnya menjadi bulan-bulanan netizen dalam bentuk meme.
Alhasil kritik Ratna yang kerap membawa kata-kata ‘rakyat marjinal menderita’, menjadi sebuah anakronisme (bertolak belakang) karena bersikap sok kuasa atau sok memiliki koneksi di hadapan petugas Dishub DKI Jakarta.
Selain kritik yang tak bergema dan mudah dilupakan, sepak terjangnya sebagai seorang pejuang HAM yang pernah aktif sebagai aktivis dalam kasus Marsinah, membela rakyat Aceh yang terjebak dalam perang antara TNI dan GAM, serta kasus-kasus HAM lainnya, juga ikut kabur dan tidak diingat oleh masyarakat. (A27)
