Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkap gagasannya mengenai lembaga khusus yang menangani masalah perkotaan. Menariknya, apa yang digagas Anies itu seolah menjadi senjata yang tepat untuk “dimainkannya” demi menarik simpati. Mengapa demikian?
Berbekal pengalaman dan portofolionya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tampak sangat percaya diri saat menggagas sebuah lembaga khusus yang menangani masalah perkotaan.
Saat menjadi pembicara di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XVI di Makassar pekan lalu, Anies secara spesifik menyebut proyeksi pembentukan lembaga khusus, baik kementerian atau badan yang bertujuan mengakomodir masalah perkotaan.
Anies menyinggung belum adanya lembaga yang mengurusi hal tersebut jika dibandingkan pada eksistensi lembaga yang menyoroti pedesaan, yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Selain itu, Anies juga menyoroti potret peta Indonesia di malam hari yang menunjukkan persebaran lampu kota di seluruh Indonesia. Ihwal yang digambarkannya sebagai ketimpangan.
Menariknya, apa yang disampaikan oleh Anies terlihat relevan saat dilihat dan diinterpretasi dari berbagai sisi. Terutama ketika berbicara sebagai impresi bagi pencapresannya di 2024 kelak.
Sebagai informasi, di Rakernas APEKSI itu juga turut hadir dua bacapres lain, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, di mana mereka bertiga beradu gagasan terkait masalah perkotaan.
Saat Ganjar seolah mengafirmasi bahwa dirinya adalah copy-paste Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara pemecahan masalah perkotaan dan pembangunan infrastruktur sebelumnya yang harus dilanjutkan, Prabowo justru cenderung normatif.
Menurut Panglima Kostrad ke-22 itu, rekomendasi dalam Rakernas APEKSI terkait permasalahan kota sudah cukup konstruktif dan harus dikaji lebih lanjut.
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga dibicarakan ketiganya. Jika Prabowo dan Ganjar yang menyiratkan akan melanjutkan program tersebut, Anies datang dengan statement yang berbeda.
Pernyataan Anies mengenai IKN kemudian seolah mengajak para audiens yang mendengarnya untuk berpikir.
Dengan mengembalikannya kepada para wali kota yang terbiasa menggagas program kerja, dirinya menggunakan frasa “otot politik” yang disebut kerap diaktualisasikan ketika sebuah program tidak terencana dengan baik, terutama dari sisi kemanfaatannya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sering mendengar jika IKN jamak dipertanyakan dibandingkan hal esensial lain seperti pangan atau bahan bakar yang murah.
“Kok selalu IKN yang ditanyakan. Apa sesungguhnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan? Cukup sampai di situ jawaban saya,” begitu pungkas sang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.
Di tengah impresi minimnya gagasan yang disampaikan para bacapres 2024, panggung Rakernas APEKSI tampaknya begitu apik dimainkan Anies.
Hal itu kemudian meninggalkan pertanyaan tersendiri mengapa Anies sekilas justru unggul dalam konteks masalah perkotaan dalam Rakernas APEKSI? Serta apakah konteks tersebut akan berpengaruh signifikan bagi tingkat keterpilihannya di 2024?
Hammerstone ala Anies?
Kendati menyoroti pembentukan kementerian perkotaan, ketimpangan, dan IKN yang seolah memiliki korelasi, Anies disebut tak secara terbuka menolak proyek IKN Nusantara.
Hal itu turut ditegaskan oleh Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies Muhammad Ramli Rahim bahwa tak ada satu kata pun yang diucapkan Anies terkait penolakan IKN.
Lebih lanjut, secara umum Anies disebut cukup menaruh perhatian terhadap kebijakan yang harus diteruskan, dikoreksi, dihentikan, maupun diberikan sentuhan inovasi.
Akan tetapi, impresi kritik tersembunyi di balik pernyataan Anies tetap tak dapat terhindarkan. Dan jika memang demikian, Anies agaknya menerapkan strategi yang menjadi adagium universal apik, yakni “kill two birds with one stone” atau dalam peribahasa Indonesia selaras dengan “sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui”.
Mengapa demikian?
Pertama, Anies diuntungkan secara momentum dalam head to head terbuka perdana bacapres jelang 2024 yang secara khusus membahas masalah perkotaan.
Luis Rubio dalam publikasinya yang berjudul Time in Politics menyatakan momentum sangat krusial dalam sebuah proses komunikasi dan manuver politik.
Preferensi momentum yang didapat atau dipilih dapat menentukan perbedaan output yang cukup signifikan dari sebuah interaksi politik. Muaranya impresi, daya tawar, hingga reputasi politik dapat dicapai melalui sebuah momentum yang tepat.
Menariknya, aktor politik dalam beberapa kasus tak kuasa menciptakan atau merengkuh momentum yang pas agar mendapat implikasi-implikasi positif itu bagi mereka. Terkadang, momentum terjadi begitu saja, sesuatu yang kerap disebut sebagai “takdir politik”.
Sebagai eks Gubernur DKI Jakarta yang notabene menjadi wilayah dengan ekspos nasional, Anies dua atau tiga langkah lebih jauh dibanding Ganjar maupun Prabowo yang minim, nihil, atau memiliki impresi minor dalam isu tersebut.
Serupa Anies, Ganjar memang merupakan kepala daerah. Akan tetapi, cakupan Jawa Tengah yang begitu luas dan memiliki batasan sorotan dan secara isu kurang diuntungkan karena berbagai “sengketa”, membuatnya kurang relevan.
Sementara itu, Prabowo tak memiliki pengalaman di level kepala daerah. Ini yang menjadikan dirinya hanya berbicara dalam level normatif di agenda APEKSI.
Bagi Anies, kepercayaan diri tampak begitu terlihat, termasuk saat ngide (baca: memberi ide/gagasan) soal pembentukan kementerian perkotaan.
Tak dapat dipungkiri, saat memimpin Jakarta, Anies tampak diuntungkan dengan momentum beberapa proyek pemimpin sebelumnya yang telah rampung, seperti upaya integrasi transportasi publik, rumah susun, rumah sakit, perbaikan trotoar, hingga infrastruktur lainnya.
Tanpa bermaksud menyembunyikan inisiatif Anies lain yang progresif di Jakarta, dirinya seolah tinggal memoles proyek-proyek tersebut sesuai dengan demand sosio-politik masyarakat urban kekinian.
Selain membuat kepercayaan diri muncul dari aspek tata kota, akumulasi variabel tersebut agaknya membuat Anies begitu relevan dan unggul dalam adu gagasan mengenai pembangunan kota sebagai komponen pendukung negara secara umum.
Kedua, dengan modalnya itu, Anies juga secara tidak langsung melakukan kritik halus sekaligus menawarkan opsi baru dari pemerintahan saat ini.
Meski dinilai tak mengkritik IKN, stagnannya inovasi dalam nomenklatur kementerian di bidang pembangunan kota, atau visi pembangunan pemerintah saat ini, Anies seakan-akan tetap melakukannya.
Berbagai analisis dan pemberitaan dengan tajuk antitesis Jokowi selama ini tampak sudah cukup untuk menggambarkan hal tersebut. Dan hal ini cukup menguntungkan karena Ganjar dan Prabowo tak bisa leluasa menggagas “inovasi politik” serupa.
Ketiga, dengan membawa ide pembentukan kementerian perkotaan, ketimpangan wilayah, dan lain sebagainya, Anies tampak membuka ruang bagi dirinya sendiri untuk menambah simpati dari segmen tertentu gagasannya itu. Bagaimana itu bisa terjadi?
“Proyek Politik” Alternatif?
Saat ditinjau secara das sollen (peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif), karakteristik menteri dalam sistem presidensial seperti Indonesia seharusnya bersifat lebih profesional daripada politis.
Artinya, menteri ditunjuk semata-mata atas kemauan presiden dan atas dasar kemampuan, bukan mewakili partai. Dalam buku berjudul Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi, Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti menyebut kabinet presidensial adalah zaken cabinet (kabinet teknokratik), bukan partij cabinet (kabinet parpol).
Tapi, kenyataannya, hak prerogatif Presiden dalam membentuk kabinet tampak selalu tersandera karena kombinasi sistem presidensial dan ekosistem multipartai di Indonesia.
Dalam jurnal berjudul Shifting Constitutional Designs, Gabriel Negretto menyebut presiden yang tidak memiliki atau kehilangan suara mayoritas di parlemen masih memiliki kemampuan untuk menggalang kerja sama antara eksekutif dan legislatif dengan menggunakan appointment power.
Oleh karena itu, Negretto sampai pada kesimpulan bahwa presiden masih mempunyai posisi tawar tertentu yang dapat digunakan untuk membangun koalisi.
Terkait inisiasi kementerian perkotaan Anies, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian terletak pada otoritas presiden berdasarkan penilaian subjektivitas dalam menilai proporsi kebutuhan, baik secara teknis maupun politik.
Dalam konteks Anies dan mengacu pada apa yang dikemukakan Negretto, dirinya seolah ingin memberikan pernyataan secara tidak langsung bahwa latar belakang dan idenya membentuk kementerian perkotaan adalah salah satu cara membentuk daya tawar dan kekuatan politik jika terpilih, tentu melalui appointment power.
Tak lain, hal itu disebabkan oleh kombinasi “tersudutnya” koalisi penyokong Anies dan proyeksi peluang politik dirinya yang justru mendapat simpati karena membawa tajuk antitesis pemerintahan saat ini.
Di titik ini, politik nomenklatur kementerian yang menjadi salah satu “permainan” Anies yang bisa saja menggiurkan.
Mulai dari menguntungkan secara impresi, membuka jatah jabatan politik tertentu, hingga dibutuhkan tenaga ahli atau tenaga kerja di bidang tata kota dan wilayah yang lebih spesifik.
Bahkan, dalam adu gagasan terkait perkotaan, khususnya saat membahas peta Indonesia di malam hari, Anies secara spesifik juga menyinggung pelibatan PLN yang lebih luas untuk menyokong pemerataan “terang benderangnya” sebuah kota.
Hal itu boleh jadi akan memberikan ekspektasi dan alternatif baru dari kalangan mereka yang berkecimpung di bidang-bidang usaha negara, khususunya saat dikorelasikan dengan kepemilikan hak suara mereka di Pilpres 2024.
Apalagi, aspek pembangunan sebuah kota secara umum adalah pondasi bagi pembangunan nasional yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Namun, Anies tentu tak boleh jumawa karena tampak unggul dibanding Ganjar maupun Prabowo di bidang tersebut.
Variabel daya tarik keterpilihan lain, termasuk strategi politik di atas maupun bawah tanah dari koalisi penyokong kiranya akan lebih menentukan dalam kondisi sosio-politik Indonesia saat ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)