HomeNalar PolitikKecupan Maut The 1975 di Tanah Melayu?

Kecupan Maut The 1975 di Tanah Melayu?

Baru-baru ini publik dikejutkan dengan aksi ciuman yang dilakukan oleh vokalis band The 1975 Matty Healy dengan rekan  pemain bassnya Ross MacDonald ketika sedang manggung di Malaysia. Tindakan bernuansa homoseksual yang dilakukan oleh The 1975 selain mendapatkan reaksi keras dari pemerintah setempat juga memantik reaksi dari kalangan pro dan kontra terhadap LGBTQ+.


PinterPolitik.com

LGBTQ+ tampaknya akan selalu menjadi topik yang panas untuk dibicarakan. Benturan antara nilai budaya dan agama masyarakat setempat dengan diskursus hak serta kemanusiaan seringkali menjadi bahan topik perdebatan oleh masyarakat, termasuk para warganet, ketika membahas LGBTQ+.  

Diskursus tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah aksi ciuman yang dilakukan oleh vokalis band The 1975 Matty Healy dengan rekan pemain bassnya Ross MacDonald ketika manggung di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 Juli 2023 lalu. 

Akibat tindakan kontroversial tersebut, pemerintah Malaysia bereaksi keras dan mengecam aksi tersebut.

Malaysia sendiri merupakan negara yang tegas melarang keberadaan LGBTQ+. Hal ini tertuang di dalam hukum pidana federal Malaysia pasal 377A yang menyatakan bahwa tindakan homoseksual akan diancam hukuman penjara selama 20 tahun serta cambuk. 

Alih-alih mengevaluasi diri, sang vokalis band terlihat tidak menyesali perbuatannya. “Karena kalian anak muda saya yakin banyak dari kalian yang gay, progresif, dan keren maka dari itu saya membuat pertunjukan (aksi ciuman) kemarin,” ucap Matty setelah konsernya diberhentikan oleh pihak otoritas Malaysia. 

Sebelumnya, kontroversi LGBTQ+ juga sempat ramai di Indonesia setelah agenda konser konser band asal Britania Raya Coldplay di Jakarta yang recananya diadakan pada pada bulan November 2023 mendatang. 

lgbt se asean batal kopdar di jakarta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakannya atas penyelenggaraan konser Coldplay lantaran band tersebut mendukung LGBTQ+.  

Berbagai penolakan dari kalangan masyarakat maupun pemerintah di negara-negara yang terkenal agamais seperti Indonesia dan Malaysia tampaknya menunjukan LGBTQ+ memang akan sulit untuk bisa diterima keberadaanya. 

Akan tetapi, hal yang menarik untuk dibahas dari aksi ciuman oleh The 1975 adalah munculnya pernyataan ketidaksetujuan dari kalangan para aktivis LGBTQ+. 

Ketidaksetujuan ini dapat terlihat dari artikel tulisan di beberapa media yang juga memiliki concern terhadap isu gender.  

Misalnya, dalam artikel tulisan di media Magdalena berjudul Matty Healy, ‘White Savior Complex’, dan Ancaman Buat Queer Malaysia . Ddijelaskan bahwa aksi ciuman yang dilakukan oleh Matty justru dapat merentankan kelompok LGBTQ+ di Malaysia sendiri.  

Melihat penolakan dan kritik yang tidak hanya muncul dari kelompok oposisi, tampaknya pergerakan para aktivis LGBTQ+ terlihat begitu rapuh. Mengapa demikian? 

Butuh Strategi Baru? 

Melihat maraknya konser band-band asal negara barat di negara-negara mayoritas Islam seperti Malaysia dan Indonesia akhirnya membuat banyak warganet berspekulasi bahwa ini merupakan bagian dari kampanye LGBTQ+ terselubung. Dan, spekulasi itu tampaknya memiliki relevansi tertentu.

Baca juga :  Sisi Kelam Bantuan Australia ke Indonesia?
infografis mahfud mau kriminalisasi lgbt

Sebagai bentuk dari advokasi, para pendukung LGBTQ+ berusaha meningkatkan perhatian masyarakat atas keberadaan kelompok mereka. Berbagai strategi yang digunakan salah satunya dengan menggunakan musik, misalnya, dengan mengadakan maupun membonceng di konser penyanyi maupun band ternama dunia. 

Menurut Sean McCandless & Nicole M dalam jurnalnya berjudul Popular Culture Informing Public Administration: Messages and Prospects for Social Equity sebagai sebuah bentuk budaya populer, musik dimanfaatkan oleh para aktivis LGBTQ+ untuk menampilkan pengalaman dan identitas kelompok mereka yang selama ini direpresi. 

Penggunaan musik yang dimanfaatkan oleh para aktivis LGBTQ+ sebagai instrumen dalam mengkampanyekan kepentingan mereka disebut merupakan langkah strategis. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh John Street dalam jurnalnya berjudul The Politics of Music and the Music of Politics. Street menjelaskan musik dapat digunakan untuk menyampaikan pesan politik dan ideologi. Dengan memanfaatkan emosi dari pendengarnya, musik mampu mengubah pemikiran politik, bahkan nilai tertentu yang dianut seseorang.  

Disatu sisi apa yang dilakukan oleh para aktivis LGBTQ+ selama ini belum bisa memberikan mereka akses terhadap kekuasaan (power) untuk menentang status quo. 

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mary Bernstein dalam jurnalnya berjudul Identities and Politics: Toward a Historical Understanding of The Lesbian and Gay Movement.  

Menurut Bernstein, minimnya power atau akses terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh para aktivis LGBTQ+ mengakibatkan mereka kesulitan dalam menentang represi baik dari pemerintah maupun kelompok masyarakat konservatif.  

Michel Foucault dalam bukunya berjudul History of Sexuality menjelaskan melalui kekuasaan dan konstruksi pengetahuan, institusi atau sebuah lembaga negara mampu mendisiplinkan setiap tubuh individu rakyatnya. Foucault menyebut kemampuan yang dimiliki negara ini disebut sebagai biopower.  

Praktik biopower mengarah pada pembentukan identitas seksual kolektif oleh institusi negara. Tindakan pendisiplinan identitas seksual oleh negara juga ditandai dengan dibentuknya serangkaian kebijakan atau regulasi yang mengkriminalisasi gender tertentu yaitu LGBTQ+ dan penanaman ideologi heteronormativity.  

Menurut seorang teoritikus gender Judith Butler, heteronormativity merupakan pandangan bahwa heteroseksual sebagai satu-satunya orientasi seksual yang normal dan standar moral atau norma masyarakat umum. 

Kuatnya pandangan heteronormativity ini tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang melegitimasinya.  

Misalnya dalam jurnal yang ditulis oleh Radzhana Buyantueva berjudul Rights Activism and Homophobia in Russia. Buyantueva menjelaskan kuatnya pengaruh paham konservatif agama dan gaya kepemimpinan otoriter pemerintah telah memperkuat sikap homophobic dikalangan masyarakat Rusia. 

Selain minimnya kekuasaan, masalah lain yang juga dihadapi oleh para aktivis LGBTQ+ adalah ketidakmampuannya dalam mengadaptasi nilai-nilai lokal di tempat mereka berada. 

Baca juga :  Mungkinkah Jokowi-Megawati CLBK?

Kimberly Dugan dalam bukunya berjudul The Struggle Over Gay, Lesbian, and Bisexual Rights: Facing Off in Cincinnati menjelaskan bahwa para aktivis LGBTQ+ seringkali kesulitan menyelaraskan isu yang diangkat dalam kampanyenya dengan konteks budaya lokal dan agama mayoritas.  

Hal ini membuat kampanye LGBTQ+ di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia langsung dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai budaya lokal ketimbang ajakan untuk mengevaluasi sisi kemanusiaan. 

Lantas, apa yang harus dilakukan oleh para aktivis LGBTQ+ dalam menjawab tantangan ini?

infografis tutup mulut jerman perjuangkan lgbt

Lebih Baik Hati-Hati 

Mau tidak mau para aktivis LGBTQ+ tampaknya memang akan selalu mendapatkan penolakan karena dinilai menyimpang dari pandangan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat lokal. 

Apa yang dialami oleh The 1975 di Malaysia dan respon MUI terhadap kedatangan Coldplay menunjukkan bagaimana reaksi represif dari suatu kelompok dalam merespon sebuah penyimpangan. 

Menurut De La Roche dalam jurnalnya berjudul Collective Violence as Social Control kekerasan yang bersifat kolektif merupakan tindakan moralistik dalam merespon perilaku menyimpang.  

Ketidaksetujuan yang bisa saja mengarah pada perilaku kekerasan terhadap kelompok LGBTQ+ kemudian semakin diperkuat dengan sikap para politisi yang mencoba memanfaatkan kemarahan dan ketakutan dari masyarakat. 

Siri Gloppen dan Lise Rakner dalam jurnalnya berjudul The perfect enemy: From Migrants to Sexual Minorities menjelaskan seorang politisi yang tidak mendukung sentimen negatif masyarakat terhadap kelompok LGBTQ+ kemungkinan akan kehilangan dukungan elektoral.  

Tindakan represi dari para kelompok homophobic yang kemudian juga dibenarkan oleh para pengambil kebijakan mengharuskan aktivis LGBTQ+ lebih berhati-hati dan mengevaluasi pergerakan mereka agar tidak mengancam anggota komunitasnya sendiri. 

Hal ini kemudian tidak mengherankan jika aksi berciuman yang dilakukan Matty justru dianggap sebagai bumerang bagi kelompok LGBTQ+ di Malaysia. Tak terkecuali dampaknya terhadap gema isu di Indonsia yang membuat The 1975 juga urung manggung di negara +62. 

Selain itu, para aktivis LGBTQ+ perlu membingkai isu yang diangkat menjadi lebih relatable dengan konteks nilai budaya setempat. 

Dalam artikel PinterPolitik berjudul The 1975, Si Paling ‘LGBT’? dijelaskan bahwa aksi ciuman yang dilakukan oleh Matty ketika manggung di Malaysia menunjukan ketidakpahaman masyarakat Barat dalam memahami kelompok Queer di negara Timur. 

Para aktivis LGBTQ+ tampaknya perlu menyadari bahwa perubahan yang mereka dambakan memang membutuhkan waktu dan kehati-hatian. 

Tak hanya itu, dalam bersuara, tampaknya para aktivis LGBTQ+ perlu memaknai lebih mendalam nilai-nilai budaya lokal seperti yang ada di dalam peribahasa “dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. (F92) 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Pramono dan Candu Dinasti Politik

Politik dinasti bisa membawa efek candu yang berbahaya. Bagaimana kaitannya dengan Pramono Anung yang kini jadi calon gubernur Jakarta 2024?

Ironi Lumpuhnya Pasukan Perdamaian PBB

Israel yang mengusik dan melukai prajurit TNI dalam misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon seolah menguak hipotesa bahwa terdapat kelumpuhan sistematis di balik eksistensi para serdadu gabungan negara-negara yang sesungguhnya mulia tersebut.

Arti Kesetiaan Politik: Jokowi vs Prabowo

Dalam politik, nilai kesetiaan mempengaruhi manuver politik. Bagaimana kesetiaan politik dalam kaitannya dengan Jokowi dan Prabowo Subianto?

Luhut ke Mana?

Tumben nih Pak Luhut diem ajaa #LuhutBinsarPandjaitan #LuhutPandjaitan #Jokowi #GibranRakabumingRaka #fufufafa #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

PDIP Gabung Prabowo, Breeze atau Hurricane? 

Sinyal bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintahan baru tampak semakin kuat. Akankah ini melahirkan guncangan baru bagi koalisi tersebut? 

Politik Hukum Jokowi dan Sejahtera Hakim

Para hakim melakukan “mogok” bertajuk cuti bersama. Mereka menuntut pemerintah menaikkan tunjangan dan gaji yang tidak berubah sejak tahun 2012.

Anies Bantu Prabowo Melupakan Jokowi?

Kendati tak saling berkaitan secara langsung, kemungkinan merangkul Anies Baswedan ke jajaran menteri bisa saja menambah kekuatan dan daya tawar Prabowo Subianto andai memiliki intensi melepaskan pengaruh Jokowi di pemerintahannya. Mengapa demikian?

Dharma Pongrekun vs ‘Elite Global’

Dharma Pongrekun singgung soal elite asing terkait pandemi Covid-19 dalam Debat Pilkada) Jakarta 2024. Mengapa konspirasi bisa begitu diyakini?

More Stories

Tembak Mati, Bobby Sedang Pansos?

Maraknya kasus begal di Medan mendorong Wali Kota Medan Bobby  Nasution kemudian mengeluarkan gagasan agar menembak mati para pelaku begal. Meskipun mendapat kritik karena...

Eropa “Terlalu Baik” Terhadap Imigran?

Kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap seorang remaja imigran telah memicu protes besar di Prancis. Akan tetapi, kemarahan para demonstran justru...

Pengakuan Kemerdekaan dari Belanda Percuma?

Pemerintah Belanda melalui Perdana menteri (PM) Mark Rutte resmi mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi, Pemerintah Belanda masih...