HomeNalar PolitikJurusan Toko Online Ala Jokowi

Jurusan Toko Online Ala Jokowi

Kecil Besar

“Kenapa tidak ada fakultas ekonomi digital? Jurusannya toko online,” kata Jokowi.


PinterPolitik.com

Memang sekarang adalah zaman milenial. Itu tak bisa dibantahkan. Di mana perkembangan teknologi digital mempengaruhi segala lini kehidupan.

Termasuk daya beli dan pangsa pasar. Masyarakat masa kini lebih tertarik berbelanja online ketimbang offline. Dari hal ini terlihat bahwa tingkat konsumsi masyarakat telah mengalami perubahan.

Jangan heran kalau kita dicap sebagai bangsa yang terbagi dalam ras blibli, ras tokopedia, ras bukalapak, ras lazada hingga ras alibaba. Maka, sudah pasti Glodok jadi mentok dan Mangga dua tak lagi ‘berbuah’.

Saat membuka acara Rembuk Nasional 2017, di JIExpo Kemayoran, Pakde Joko sempat mengeluarkan sentilan terkait dunia pendidikan terutama kampus. Menurutnya, kampus bisa dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat.

Bahkan yang kocak, ia menyarankan kalau perlu ada fakultas ekonomi digital, dengan jurusan toko online. Ini mungkin karena efek dari turunnya minat dan daya beli masyarakat terhadap pasar offline?

Kalau fakultas dan jurusan tersebut terealisasi, mall-mall akan jebol dan Toko Boneka Kawan Lama di Kampung Melayu hanya tinggal kayu-kayu doang.

Mungkin ada benarnya, konsumsi masyarakat kian meningkat. Akan tetapi, toko online bukanlah solusi satu-satunya. Karena bisa mematikan peluang usaha para pedagang kecil yang nota bene masih manut dengan mekanisme pasar rakyat dan pasar offline. Boleh saja toko online menjadi alternatif untuk sementara, agar pangsa pasar rakyat dan pasar offline tak sepi pengunjung.

Apalagi belanja secara online belum tentu 100 persen aman dan terjamin kualitasnya. Bisa aja barang yang terlihat di internet tak sesuai dengan asli setelah diterima pembeli. Bahkan ada yang rusak, tidak ori dan bahkan dicolong kurir.

Baca juga :  Lapar yang Tidak Ikut Libur

Maka, sebenarnya masyarakat Indonesia belum siap untuk merambah pasar online. Karena manajemen hingga mekanisme pengelolaannya kurang profesional dan belum mendapat perhatian secara optimal dari pemerintah.

Oleh karena itu, pakde Joko nggak usah mikir untuk ngadain fakultas ekonomi digital dengan jurusan toko online untuk saat ini. karena masyarakat belum sampai ke sana pemikiranya. Mungkin perut dan matanya udah nyampe, tapi tidak dengan pikiran dan hatinya.

Mending Pakde pikirkan bagaimana caranya agar nasib para pedagang kecil dan pemilik toko offline bisa sejahtera dan bisa melek dengan mekanisme toko online. Bukan begitu? (K-32)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

PDIP dan Gerindra Ngos-ngosan

PDI Perjuangan dan Gerindra diprediksi bakal ngos-ngosan dalam Pilgub Jabar nanti. Ada apa ya? PinterPolitik.com Pilgub Jabar kian dekat. Beberapa Partai Politik (Parpol) pun mulai berlomba-lomba...

Arumi, ‘Srikandi Baru’ Puan

Arumi resmi menjadi “srikandi baru” PUAN. Maksudnya gimana? PinterPolitik.com Fenomena artis berpolitik udah bukan hal baru dalam dunia politik tanah air. Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk...

Megawati ‘Biro Jodoh’ Jokowi

Megawati tengah mencari calon pendamping Jokowi. Alih profesi jadi ‘biro jodoh’ ya, Bu? PinterPolitik.com Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu laksana lilin yang bernyala. Lilin...