Akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB. Ada anggapan idealnya Kepala BNPB dijabat oleh perwira tinggi TNI yang masih aktif. Apakah ini menunjukkan kuatnya persepsi kepemimpinan militer?
Pada 7 Januari 2019, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan alasan mengapa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) idealnya dijabat oleh TNI aktif. “Kenapa aktif? Kalau kebencanaan itu yang action dari tentara, kepolisian. Kalau yang aktif mudah konsolidasi,” begitu ujarnya.
Saat itu, tengah ramai pembicaraan terkait Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo selaku TNI aktif yang akan menggantikan Willem Rampangilei sebagai Kepala BNPB. Meskipun sama-sama berlatar belakang TNI, konteksnya berbeda karena Willem Rampangilei menjabat posisi tersebut ketika sudah berstatus purnawirawan.
Seolah mengulang sejarah, pergantian Doni Monardo dengan Letjen Ganip Warsito kembali mengulang perdebatan dua tahun lalu. Mengapa harus TNI aktif? Begitu pokok pertanyaannya.
Menariknya, Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno kembali mengulang pernyataan Moeldoko. “Presiden ingin mentradisikan yang memimpin BNPB adalah perwira tinggi aktif, di antaranya agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan,” begitu tuturnya pada 25 Mei.
Pakar isu keamanan dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memberi analisis tajam atas pernyataan Pratikno.
Menurutnya, pernyataan tersebut memunculkan spekulasi, apakah selama ini ada persoalan dalam pengerahan pasukan jika BNPB tak dipimpin perwira tinggi aktif? Jika iya, mengapa solusinya adalah profil pimpinan, bukan membenahi mekanisme koordinasi dan pengerahan pasukan?
Baca Juga: Jokowi dan Risalah Kungkungan Militer
Fahmi juga menyoroti pernyataan Doni kepada Ganip, khususnya pada pernyataan, “rasanya sulit sekali menemukan ASN yang punya dedikasi yang luar biasa”. Menurutnya, pernyataan tersebut secara tidak langsung telah mempertajam dikotomi sipil-militer dan menunjukkan superioritas militer.
“Sepertinya memang benar, kita sudah militeristik sejak dalam pikiran”, begitu satire Fahmi.
Bertolak dari analisis Fahmi, apakah peristiwa ini menunjukkan kuatnya persepsi superioritas kepemimpinan militer?
Mitos Kesatria?
Rasa-rasanya, tidak sulit membaca tanda-tanda bahwa terdapat pandangan umum bahwa militer dididik menjadi seorang pemimpin. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian dalam bukunya Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme, misalnya, secara tersirat menunjukkan pandangan ini.
Tulisnya, “egalitarianisme dalam demokrasi telah mendelegitimasi institusi sosial-keluarga, Geraja, sekolah, dan militer–selaku institusi yang menanamkan kepekaan terhadap komunitas dan rasa hormat terhadap kepemimpinan”.
Tidak hanya di Indonesia, pandangan ini juga ada di berbagai belahan dunia. Profesor di Akademisi Militer Amerika Serikat (AS) Tom Kolditz dalam tulisannya Why the Military Produces Great Leaders secara tersurat menulisnya. Jelasnya, militer dididik dalam etos kedisiplinan, memenuhi tugas, dan tanggung jawab yang tinggi. Etos ini disebutnya membuat militer menjadi semacam pemimpin alami.
Baca Juga: Menyoal TNI-Polri di BUMN
Tentu pertanyaannya, benarkah kepemimpinan militer akan selalu lebih baik dari sipil? R.D. McKinlay dan A.S. Cohan dalam penelitiannya yang berjudul Comparative Analysis of the Political and Economic Performance of Military and Civilian Regimes membandingkan kinerja di bidang politik, pertahanan, dan ekonomi di antara negara-negara yang dikelola militer dan negara-negara yang dikelola sipil.
Hasilnya? Ternyata tidak terdapat banyak perbedaan antara kinerja kedua jenis pemerintahan tersebut. Temuan ini sekiranya membantah persepsi mereka yang menginferiorkan kepemimpinan dari kalangan sipil. Secara satire, Fahmi menyebut persepsi tersebut sebagai mitos kesatria.
Mengutip Fahmi, mengapa mitos kesatria ini tertanam kuat, khususnya di Indonesia?
DNA Politik?
Fahmi dalam tulisannya Ilusi Super Hero, dengan mengutip Indonesianis Harold Crouch, menyebutkan sedari awal militer Indonesia seyogianya tidak memiliki nilai-nilai militer yang profesional, yang mana itu membuat TNI tidak dibekali pemahaman soal batasan-batasan posisi dan fungsinya.
Poin ini yang mungkin menjadi faktor di balik dekatnya aktivitas militer dengan sipil. Bono Budi Priambodo dalam tulisannya Alasan mengapa dwifungsi ABRI masih relevan bagi demokrasi Indonesia tampaknya menjelaskan akar persoalan ini.
Diilhami oleh konsep Broad Front yang dicetuskan oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, ada gagasan bahwa terdapat partisipasi militer di luar persoalan pertahanan dan keamanan, yakni juga berupaya meningkatkan kesejahteraan negara secara keseluruhan.
Baca Juga: Deal Jokowi-Militer, Akhir Demokrasi?
Namun, gagasan tersebut tidak serta merta membuat militer harus terjun aktif ke dalam politik. Menurut Bono, konsep tersebut menegaskan bahwa militer Indonesia tidak akan memainkan peran politik langsung guna mencegahnya menjadi alat politik untuk merebut kekuasaan.
Fahmi juga menegaskan hal serupa. Meskipun militer Indonesia adalah militer pretorian atau militer yang lebih cenderung berpolitik. Namun, dimasukinya peran-peran non-militer sebenarnya lebih diakibatkan oleh tidak stabilnya sistem dan kegagalan pemimpin menjamin ditaatinya norma dan proses politik.
Artinya, militer seyogianya tidak akan mencampuri urusan politik atau meluaskan peran-peran non-militernya jika sistem “dianggap” berfungsi baik.
Nah, bertolak dari penjelasan tersebut, sekarang pertanyaannya, dengan banyaknya posisi sipil yang diisi oleh militer saat ini, apakah itu menunjukkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak dipandang berfungsi baik?
Diberi Karpet Merah?
Sekiranya jawabannya tidak. Suka atau tidak, tampaknya ini lebih ke persoalan kuatnya persepsi kepemimpinan militer. Konteks ini membuat seperti ada “karpet merah” yang diberikan pemerintahan Jokowi kepada sosok berlatar belakang militer.
Dalam artikel Indonesian politicians are giving the armed forces a big role in government yang dimuat The Economist, disebutkan bahwa peran militer dalam berbagai bidang kehidupan di pemerintahan Jokowi sudah terlalu mendominasi.
Ini terlihat dari adanya sekitar 133 perjanjian kerja sama antara berbagai lembaga negara dengan militer di era kekuasaan Jokowi. Militer bahkan disebut mengurusi berbagai hal, mulai dari urusan pembukaan lahan persawahan, pembangunan jalan-jalan baru, hingga hal-hal teknis seperti menjaga harga pasar dan tingkat inflasi.
Persoalan ini tampaknya terjadi karena kuatnya hubungan Presiden Jokowi dengan purnawirawan TNI. Stephen Wright dalam tulisannya Indonesia: Army’s influence sparks fear for democracy, dengan mengutip Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo, menyebutkan bahwa mantan Wali Kota Solo ini kurang percaya diri tanpa tentara di sisinya.
Baca Juga: Moeldoko adalah Dalang atau Hanya Wayang?
Persoalan kedekatan ini juga dilihat Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding. Karena tidak memiliki modal politik yang cukup untuk menjaga koalisi, serta tidak memiliki pengalaman untuk mengelola hubungan dengan militer, Presiden Jokowi disebut mengandalkan purnawirawan TNI seperti Luhut B. Pandjaitan, A.M. Hendropriyono, Ryamizard Ryacudu, Wiranto, Agum Gumelar, dan Moeldoko.
Meskipun melihat Presiden Jokowi telah memiliki modal politik dan pengaruh yang cukup untuk mengelola hubungan dengan militer di periode keduanya, Evan memprediksi ruang bagi purnawirawan TNI akan tetap diberikan.
Persoalan menguatnya peran militer di pemerintahan Jokowi ini dilihat Fahmi sebagai terbukanya “kotak Pandora”. Pada 6 Oktober 2017, alumnus Ilmu Politik Universitas Airlangga ini menyebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak membuka kotak Pandora, yakni pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, khususnya pelibatan TNI dalam politik praktis.
Entah kotak Pandora telah terbuka atau tidak, namun yang jelas, kesan kuatnya kepemimpinan militer memang cukup terasa di pemerintahan Jokowi.
Selain dugaan kungkungan persepsi, ada pula dugaan pergantian ini karena masalah surplus perwira di TNI. Dugaan ini sekiranya menjawab pertanyaan, mengapa Ganip diangkat menggantikan Doni meskipun akan pensiun pada 23 November tahun ini.
Well, kita nikmati saja persoalan ini. (R53)
