HomeCelotehLuhut, Sosok Out of The Box Jokowi

Luhut, Sosok Out of The Box Jokowi

“Work from Bali mudah-mudahan dapat menarik para profesional di sektor pemerintah maupun dunia usaha, untuk memastikan tingkat kunjungan hotel”. – Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi


PinterPolitik.com

Nama Pak Luhut Binsar Pandjaitan bisa dibilang jadi salah satu sentral pemberitaan di pemerintahan Presiden Jokowi. Doi adalah magnet karena dianggap sebagai salah satu “tulang punggung” posisi politik Pak Jokowi.

Makanya, setiap program dan kebijakan Pak Luhut akan selalu mendapatkan sorotan lebih. Menariknya, tidak jarang program Pak Luhut sering kali out of the box alias luar dari kebiasaan.

Baca Juga: Gig Economy Bisa Hantui Jokowi?

Nah, salah satu program yang kini sedang disorot oleh banyak orang adalah terkait kebijakan work from Bali alias WFB. Bukan BWF loh ya, itu nama organisasi badminton dunia. Bukan juga FWB ya, itu friends with benefit. Uppps.

Disebutkan bahwa Kemenko Maritim dan Investasi yang dipimpin Pak Luhut telah menandatangani nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi dengan beberapa hotel di The Nusa Dua Bali.

Menurut Pak Luhut, nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dan akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves. Iyes, berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Marves cuy.

Wah, liburan gratis nih buat para ASN di kementerian-kementerian itu. Hmmm. Bikin kecemburuan sosial memuncak nih. Uppps.

Harapannya sih, program ini bisa mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi Bali. Hal serupa juga disebutkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa nota kesepahaman ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pariwisata dan perekonomian Bali.

Baca juga :  Hasto dan Politik Uang UU MD3

Setidaknya ada 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua untuk melakukan kerjasama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.

Langkah Pak Luhut ini diapresiasi oleh banyak pihak karena dianggap sebagai jalan dari pemerintah untuk tetap menggerakkan ekonomi di bidang pariwisata. Bisa dibilang ini solusi yang cenderung out of the box dari Pak Luhut.

Hmm, emang enak nih para ASN di 7 kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Marves. Berasa “dipaksa” liburan di Bali. Tapi, pemaksaan yang ini cenderung bisa dinikmati sih. Soalnya liburan cuy, siapa yang nggak mau kan.

Mungkin Pak Luhut pengen menunjukkan bahwa Kemenko Marves bisa juga jadi kementerian sultan kayak Kementerian Keuangan. Itu loh, gara-gara segala fasilitas yang dinikmati oleh ASN Kemenkeu, bikin cemburu banyak orang.

Tambah lagi nih, orang pada bakal cemburu sama Kemenko Marves dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Asal nggak lupa nasib rakyat kecil aja ya, Pak. Uppps. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

► Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.