Jokowi kerap disarankan mengambil pasangan dari kalangan militer. Di sisi lain, disinyalir keputusan tersebut akan menimbulkan ancaman. Mengapa demikian?
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]emilihan Umum Serentak 2019 sudah semakin dekat. Jelang pesta demokrasi lima tahunan ini, beberapa nama sudah mulai digembar-gemborkan akan melaju di gelaran tersebut. Salah satu spekulasi yang merebak adalah soal siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai petahana.
Banyak kalangan menilai, Jokowi membutuhkan figur pendamping yang dapat melengkapi kekurangannya. Salah satu opsi yang disodorkan adalah, Jokowi harus menggaet pasangan dari kalangan militer untuk membentuk pasangan tradisional ideal sipil-militer.
Namun belakangan, beredar juga kabar burung yang menyatakan kalau Mantan Gubernur Jakarta tersebut mulai kehilangan pengaruhnya di kalangan TNI. Konon, semua itu karena Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo masih jauh lebih berpengaruh ketimbang sang Presiden.
Berdasarkan kondisi tersebut, kini justru banyak pihak yang menyarankan agar Jokowi tidak memilih pasangan dari kalangan tentara. Di negara-negara lain, kurang harmonisnya hubungan sipil-militer kerap berujung kudeta pada pemerintah sipil. Mungkinkah hal ini juga akan terjadi pada Jokowi?
Militer dan Ambisi Politik
Secara historis, kudeta memang bukan tradisi dalam militer Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti angkatan senjata tidak memiliki ambisi politik. Tentara justru kerap terlibat aktif dalam politik di tanah air.
Menurut Marcus Mietzner, ada beberapa kondisi yang membuat militer sulit dilepaskan dari dunia politik. Jika melihat sejarah, ada faktor doktrin keterlibatan politik yang sudah muncul sejak tahun 1950-an, disempurnakan di awal Orde Baru, dan ditanamkan selama 32 tahun. Selain itu, baik sipil maupun militer masih belum bisa membayangkan dunia politik tanpa militer.
Secara ideologis, kalangan militer juga merasa lebih superior dibandingkan kelompok sipil. Mereka merasa amat berjasa dalam perjuangan melawan Belanda, sementara pemimpin sipil justru memilih menyerah. Ada pula rasa tidak percaya kepada pemimpin sipil dan juga proses yang menghasilkan pemimpin tersebut.
Di luar itu, ada beberapa bentuk politik militer yang diungkapkan oleh Samuel E. Finer. Praktik-praktik politik militer tersebut di antaranya adalah pengaruh, tekanan, pencopotan pejabat, dan penggulingan pemerintah berkuasa. Dari pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa kudeta adalah salah satu praktik politik militer, maka kudeta bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi.
Ada beberapa nama petinggi militer negeri ini yang dianggap memiliki ambisi politik. Teranyar adalah Gatot yang kerap dikategorikan sebagai perwira tinggi dengan ambisi politik. Hal ini bisa dilihat dari kiprahnya belakangan.
Gatot misalnya, pernah hadir dalam Aksi Bela Islam yang fenomenal itu. Kehadirannya ketika itu mengundang tanda tanya, karena aksi tersebut digawangi oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Ambisi politik Gatot juga nampak misalnya pada pertemuan Mantan Panglima TNI ini dengan partai oposisi, yaitu PKS. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan melontarkan pujian pada partai berhaluan Islam tersebut.
Ambisi politik militer ini dikhawatirkan oleh Jokowi. Meski tidak spesifik merujuk pada nama Gatot, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengonfirmasi hal ini. Jokowi nampaknya cukup khawatir kalau TNI menyentuh persoalan politik praktis.
Pengaruh di Tubuh TNI
Ada indikasi bahwa pengaruh Jokowi di kalangan TNI, terutama AD, tidak cukup kuat. Beberapa pengamat menilai bahwa hubungan Presiden dengan TNI kini justru tidak terlalu akur. Salah satu penyebabnya diduga adalah menegangnya hubungan antara Jokowi dengan Gatot.
Penghujung karir Gatot sebagai Panglima TNI bisa dikatakan tidak terlalu mulus. Ketua Umum PB Forki tersebut dicopot dari jabatannya sebelum benar-benar pensiun. Hal ini dapat dipandang sebagai pelecehan bagi pria asal Tegal tersebut.
Menurut Alfred Stepan, anggota militer cenderung masih percaya dan loyal pada pimpinan mereka sebelumnya. Merujuk pada pandangan Stepan tersebut, bisa diartikan bahwa anggota militer saat ini masih menyimpan loyalitas pada Gatot.
Alasan ini pula yang disebut-sebut membuat Jokowi banyak memasukkan eks petinggi militer ke lingkar utama istana. Nama Mantan Panglima TNI Moeldoko misalnya, diharapkan dapat mengurangi pengaruh Gatot, karena ia dianggap masih cukup disegani.
Pengaruh Gatot di TNI, dikabarkan memang amat kuat. Sebelum melepas jabatan, ia bahkan masih berusaha memperkuat pengaruhnya tersebut. Beberapa hari jelang pergantian jabatan, ia masih sempat melakukan mutasi pada sejumlah posisi penting di tubuh TNI.
Indikasi Gatot menjaga pengaruh, nampak dalam penunjukkan Mayjen TNI Sudirman sebagai Pangkostrad menggantikan Edy Rahmayadi. Sudirman dilaporkan adalah “anak didik” Gatot di tubuh TNI.
Kostrad sendiri merupakan pasukan yang amat strategis di dalam TNI. Jika diperlukan, Kostrad dapat memobilisasi lebih dari 40.000 pasukan. Kekuatan Kostrad ini nampak misalnya dalam penuturan BJ Habibie pada “Detik-Detik yang Menentukan”.
Saat itu, Habibie merasa khawatir dengan gerakan Kostrad yang diduga akan mengepung istana. Melihat adanya indikasi bahaya, ia pun segera mencopot Pangkostrad saat itu, yaitu Prabowo Subianto.
Kini, meski promosi yang diraih Sudirman batal, bukan berarti pengaruh Gatot benar-benar hilang. Beberapa pengamat menilai, pengganti Gatot, Hadi Tjahjanto masih belum memiliki pengaruh serupa Gatot. Kondisi ini terutama berlaku pada TNI AD. Salah satu cabang angkatan perang tersebut cenderung lebih loyal pada Gatot.
Situasi ini disebut-sebut semakin parah setelah mutasi yang dilakukan oleh Hadi. Pada mutasi tersebut, ia tampak memberikan banyak porsi kepada TNI AU. Ia juga membatalkan mutasi yang dilakukan oleh Gatot. Salah satu posisi strategis misalnya, KaBais TNI, ia berikan kepada Marsda Kisenda Wiranata Kusuma, seorang perwira tinggi TNI AU. Hal ini dapat menyebabkan kecemburuan dan rasa tidak senang dari TNI AD.
Adanya percikan ini, juga membuat hubungan TNI dengan Jokowi semakin tidak akur. Bisa saja muncul anggapan kalau Jokowi hanya menganakemaskan TNI AU dibandingkan angkatan lain. Anggapan ini berpotensi menimbulkan bahaya bagi Mantan Walikota Solo tersebut.
Kudeta, Mungkinkah?
Indonesia memang bukan negara dengan sejarah kudeta militer yang panjang. Berbeda dengan Thailand, para pasukan berseragam ini cenderung jarang menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Meskipun demikian, bukan berarti ancaman tersebut tidak mungkin terjadi. Peneliti dari RSIS NTU Singapura Evan Laksmana telah mengingatkan soal rasa saling tidak percaya antara sipil dan militer. Menurutnya, perlu ada keseimbangan dalam hubungan antara sipil dan militer agar tidak timbul konflik.
Hal senada juga diungkapkan oleh analis pertahanan Andi Widjajanto. Menurutnya, salah satu variabel yang menyebabkan intervensi militer adalah sipil yang lemah mengganggu kepentingan militer terlalu dalam. Jika sudah begini, maka militer bisa saja mengubah posisi, dari yang semula menunggu di tepi dan mengamati menjadi lebih aktif.
Hoax. Peralihan jabatan Panglima TNI merupakan hal yang biasa, sehingga tidak perlu didramatisir. Apalagi Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sangat legowo. Mohon doanya, semoga TNI di bawah kepemimpinan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto semakin solid dan dicintai rakyat.?? https://t.co/SYCklAyq4A
— Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) December 8, 2017
Jika hubungan antara pemimpin sipil dengan militer memburuk, bukan tidak mungkin prajurit bersenjata tersebut meninggalkan zona nyamannya. Opsi kudeta bisa saja diambil jika hubungan keduanya sudah terlampau tidak harmonis. Apalagi, secara tradisi militer memang memiliki ambisi politik.
Jalur kudeta tersebut akan paling mudah diambil, jika ada salah satu eks petinggi militer berada di posisi strategis seperti Wapres. Peralihan kekuasaan akan berjalan lebih mulus, karena tidak perlu mencari pemimpin lain di luar lingkar pemerintahan.
Hal ini misalnya terjadi pada kasus kudeta yang dilakukan oleh Abdel Fattah el-Sisi di Mesir. Sebelum melakukan kudeta, el-Sisi adalah Menteri Pertahanan di bawah Presiden Mohamed Morsi dan Ikhwanul Muslimin. Semula, ia dianggap sebagai kaki tangan Ikhwanul Muslimin di militer, nyatanya ia justru malah mengkudeta Morsi.
Wapres dengan latar belakang militer tersebut tentu masih memiliki pengaruh di dalam tubuh TNI. Jiwa korsa yang tertanam dapat dengan mudah digerakkan oleh perwira tinggi yang dianggap senior. Hal ini dapat dilakukan meski Gatot tidak menjadi Wapres sekalipun.
Sang wapres dengan latar belakang militer ini dapat mengambil peluang dari menegangnya hubungan antara Jokowi dengan TNI. Ia bisa saja menggerakkan perwira TNI yang tidak puas dengan sang presiden. Dalam hal ini, Gatot -jika tidak menjadi wapres- dapat menjadi penyambung antara TNI dengan orang nomor dua tersebut.
Kondisi ini membuat Jokowi sebaiknya menghindari Cawapres dari kalangan militer. Ia sudah terlanjur berjarak dengan angkatan bersenjata ini. Jika tidak hati-hati, alih-alih berhasil menjinakkan, ia justru bisa tumbang di bawah pasukan binaan Gatot.
Untuk mengimbangi pengaruh Gatot di TNI, Jokowi idealnya mencari rencana lain untuk menyokong dirinya di 2019 nanti. Salah satu opsi yang terbuka adalah mengambil orang nomor dua dari korps lain, yaitu Polri. Mungkinkah ia mengambil opsi tersebut? (H33)
