HomeNalar PolitikGolkar Bersih Omong Kosong!

Golkar Bersih Omong Kosong!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka ke beberapa kader Golkar yang diduga melakukan korupsi. Penangkapan tersebut membuat masyarakat ragu akan slogan “Golkar Bersih” yang dikoar-koarkan selama ini.


Pinterpolitik.com

Airlangga Hartarto serasa tidak berdaya ketika beberapa kader Golkar diringkus oleh KPK beberapa waktu lalu. Padahal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkannya sebagai Ketua Umum menghasilkan kesepakatan tentang pencegahan korupsi oleh kader Golkar.

Peristiwa ini mengingatkan pada mantan Ketua Umum Golkar sebelumnya, Setya Novanto. Campur tangan Setya pada korupsi e-KTP memberi dampak besar dalam memperburuk citra Golkar, apalagi dengan statusnya yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua DPR.

Kehadiran Airlangga awalnya dinilai sebagai turn back point untuk menujukkan kepada masyarakat bahwa Golkar bukanlah partai korup. Pada saat Munaslub, Airlangga menyerukan upaya pembersihan internal Golkar dengan istilah “Golkar Bersih”.

Pada akhirnya slogan hanyalah sekedar slogan. Golkar kembali tersandung kasus korupsi yang dihadapi oleh beberapa kadernya saat ini.

Fayakhun Andriadi yang merupakan Anggota Komisi I dan Ketua DPD Golkar Jakarta misalnya ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Fayakhun disebut menginstruksikan agar uang sekitar US$ 900 ribu yang akan diserahkan kepadanya agar dikirim melalui akun bank luar negeri. Fayakhun diduga menerima fee sebanyak 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla sebesar Rp 1,2 triliun.

Golkar Bersih Omong Kosong!
Fayakhun Andriadi Anggota Komisi I (Foto : Istimewa)

Lalu ada Nyono Suharli yang merupakan Bupati Jombang dan Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Nyono dituduh menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Inna Silestyanti untuk diangkat menjadi Kepala Dinas definitif. Uang yang diserahkan ke Nyono berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang yang dikumpulkan sejak juni 2017. Sehingga total suap yang didapatkan oleh Nyono dari Inna berkisar Rp 434 juta. Di sisi lain Nyono juga diduga melakukan mutasi jabatan Kepala Dinas sebanyak delapan kali yang memiliki aroma gratifikasi selama jabatannya.

Golkar Bersih Omong Kosong!
Nyono Suharli Bupati Jombang (Foto : Istimewa)

Yang terakhir adalah Imas Aryumningsih yang merupakan Bupati Subang dan Ketua DPD Golkar Subang. Imas dituduh menerima suap dalam melancarkan proses perizinan pembuatan pabrik di Subang. Pemberian suap dilakukan melalui orang-orang dekat Imas yang bertindak sebagai pengumpul dana. Diduga, Bupati dan dua penerima lainnya telah menerima suap dengan total Rp 1,4 miliar. Adapun komitmen fee antara perantara suap dengan pengusaha sebesar Rp 4,5 miliar. Sementara komitmen fee antara Imas dengan perantara suap sebesar Rp 1,5 miliar.

Baca juga :  Menakar Takdir Sandiaga di 2029 
Golkar Bersih Omong Kosong!
Imas Aryumningsih Bupati Subang (Foto : Istimewa)

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa kader ini tentu saja mencoreng kehormatan Airlangga dan Golkar. Tingginya kasus korupsi di Indonesia memang menandakan ada hal yang salah. Haruskah Indonesia mencontoh negara lain? Ataukah Airlangga memang tidak sanggup mengubah stigma Golkar sebagai partai korup?

Kader Koruptor

Fenomena korupsi di Golkar ataupun Indonesia, dapat dipahami melalui ungkapan terkenal dari seorang politisi legendaris asal Inggris bernama Lord Acton. Ia pernah menyatakan: “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Kesalahpahaman politisi terhadap kekuasaan mengakibatkan banyak tindakan korupsi yang terjadi. Kekuasaan memang memberikan ruang terhadap bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Airlangga pernah menyatakan bahwa maraknya kasus korupsi di Indonesia akibat kecilnya dana partai. Pembiayaan pada saat pemilu sangatlah besar dan membuat beberapa kader menginginkan balik modal ketika sudah terpilih.

Politisi yang memiliki kecenderungan balik modal akan bertindak korup, demi mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Padahal hal ini bisa diantisipasi dengan adanya sumbangan yang berasal dari publik terhadap partai politik. Penerapan sumbangan publik memang belum dilaksanakan dengan optimal di Indonesia. Partai masih melakukannya secara “diam-diam” sehingga tidak adanya transparansi.

Terlebih sumbangan yang diterima oleh partai politik kerap kali berasal dari pengusaha yang memiliki kepentingan kepada pemerintah sehingga memunculkan bentuk take and give.

Seperti halnya pada kasus Fayakhun dan Imas yang menerima suap dari pengusaha dalam memuluskan tender terhadap sektor swasta yang ingin mengerjakan proyek pemerintah. Maka pengusaha akan memberikan sejumlah uang yang bisa dianggap sebagai bentuk sumbangan illegal.

Berdasarkan Guidelines and Report on the Financing of Political Parties Adopted by Venice Commission, terdapat beberapa hal yang perlu diatur oleh undang-undang dalam menghindari praktik korupsi. Pertama adalah public financing, yaitu bentuk sumbangan yang berasal dari masyarakat terhadap partai politik. Kemudian, private financing, yaitu bentuk sumbangan perusahaan terhadap partai politik.

Selanjutnya, pada electoral campaign, yaitu pengawasan penggunaan dana pada saat pemilu terhadap setiap calon yang dananya berasal dari sumbangan. Lalu control and sanction, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu atau lembaga hukum terkait. Selain itu terdapat batasan maksimal pada sumbangan yang diberikan ke partai baik public maupun private demi menghindari penyalahgunaan sumbangan.

Sistem tersebut diterapkan di beberapa negara di Eropa yang kemudian diawasi dan diaudit oleh pihak berwenang. Setiap negara yang tergabung dalam pakta ini memiliki electoral judge yang memiliki kewenangan dalam melakukan penghukuman terhadap pihak yang melanggar.

Baca juga :  Strategi Pendidikan Prabowo Mirip Deng Xiaoping?

Negara yang tergabung dalam pakta ini antara lain Austria, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Georgia, Hongaria, Irlandia, Italia, Spanyol, Turki, Ukraina, Inggris, Uruguay dan lain sebagainya.

Di Prancis misalnya, Emmanuel Macron dan juga partainya, La République En Marche juga sedang menghadapi drama korupsi yang tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun hal yang membedakan adalah adanya bentuk pengawasan terhadap partai dan juga bantuan Service Central de Prevention de la Corruption (SCPC) yang membantu memberantas praktik-praktik korupsi.

Hasilnya Prancis berada di posisi 23 dalam indeks transparansi korupsi. Pembentukan lembaga yang bersifat otonom ini dilatarbelakangi oleh perubahan sistem politik dari sentralisasi ke desentralisasi di Perancis pada era 1980-an.

Audit terhadap laporan rekening partai politik harus mencakup ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (UU). Audit harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga kesalahan matematis dan pelanggaran UU ini dapat dikenali jika audit dilakukan. Jika hal serupa diterapkan di Indonesia, mungkinkah mencegah perilaku korupsi di kalangan partai-partai politik?

Golkar (Masih) Kotor

Permasalahan korupsi di Indonesia sepertinya sudah mendarah daging. Sulit sekali menghilangkan kebiasaan tersebut. Padahal dampak yang ditimbulkan dari korupsi sangat merugikan masyarakat. Sepertinya Golkar tidak perlu megelu-elukan mengenai slogan “Golkar Bersih” ke depannya dikarenakan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Golkar sendiri harus mencontoh apa yang telah dilakukan La République En Marche dalam membatasi ruang-ruang korupsi, walaupun tindakan korupsi sangat sulit untuk diberantas dan membutuhkan Undang-Undang tata kelola kepartaian seperti yang berlaku di negara-negara Eropa. Apa salahnya apabila menerapksan sistem yang mumpuni dalam memberantas koruptor, terlebih peringkat indeks korupsi Indonesia berada di posisi 90 dan masih perlu banyak perbaikan.

Apabila terus berjalan seperti ini, bukan tidak mungkin Golkar akan lebih terpuruk. Hal tersebut tentunya akan merugikannya pada saat pemilu. Beberapa kader Golkar yang melakukan korupsi memang bukan salah Airlangga. Namun, hal ini menjadi bentuk tanggung jawab Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar, sehingga menjadi hal yang perlu untuk diselesaikan olehnya.

Kaderisasi Golkar juga perlu diubah untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kredibilitas dengan kualitas yang mumpuni. Jangan hanya kader yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan jabatannya. Apabila Golkar mengalami peningkatan dalam mengubah stigma masyarakat bahwa Golkar adalah bukanlah partai korup, maka slogan “Golkar Bersih” bisa diterapkan kembali. Bukan begitu? (L15)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Megawati dan Tumbangnya Trah Soekarno 

Kekalahan calon presiden (capres) usungan Megawati Soekarnoputri dan PDIP kerap dipersepsikan juga sebagai kekalahan ‘trah Soekarno’ oleh trah Joko Widodo (Jokowi). Padahal, awalnya ada harapan bahwa kedua trah besar ini bisa menyatukan kekuatan mereka di Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). Mengapa hal ini tidak terjadi? 

Cak Imin Akan Dikudeta dari PKB? 

Isu kudeta posisi Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mencuat seiring kekalahannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, melihat kelihaian dan kemampuan Cak Imin dalam mengelola partai, isu itu tampaknya sulit untuk menjadi kenyataan. Benarkah demikian? 

Operasi Rahasia Menarik PKB-PKS ke Koalisi Prabowo?

Isu perpindahan partai-partai ke koalisi Prabowo-Gibran santer dipergunjingkan. Salah dua partai yang digosipkan adalah PKB dan PKS.

Hikmahanto Menhan, Prabowo Ideal Statesman?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dinilai sangat layak untuk menjadi menteri pertahanan (menhan) penerus Prabowo Subianto. Selain karena rekam jejak dan kemampuannya, hal itu secara politik akan menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran andai benar-benar ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Mengapa demikian?

Menguak Siasat Retno “Rayu” Prabowo?

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi tampak aktif dan tegas bela Palestina. Mungkinkah ini upaya "rayu" presiden selanjutnya, Prabowo Subianto?

Putin-Zelensky dan Adiksi Ultra-Ekstrem Foreign Fighters

Fenomena sub-foreign fighters, yakni “tentara turis” mulai menjadi materi analisis menarik karena eksistensinya yang marak dan dilembagakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Ukrainian Foreign Legion atau Legiun Internasional Ukraina. Lalu, mengapa beberapa warga negara asing rela mati demi peperangan dan perebutan kepentingan negara lain? Serta seperti apa masa depan dan implikasinya, termasuk bagi Indonesia?

Menakar Takdir Sandiaga di 2029 

Langkah politik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi tanda tanya. Sebagai politisi muda yang potensial, karier politik Sandi ke depan kiranya benar-benar ada di tangannya sendiri secara harfiah. Mengapa demikian?

Mustahil Prabowo Jadi Diktator?

Banyak media asing menilai Indonesia akan jatuh ke otoritarian di bawah Prabowo Subianto. Namun, apakah hal itu mungkin? Ataukah mustahil?

More Stories

Narkoba, Bertemu Lawan Baru!

Indonesia dianggap sebagai surga bagi peredaran narkoba internasional. Adanya permintaan yang tinggi, harga yang kompetitif dan hukum yang bisa dibeli menjadi alasan mengapa gembong...

IMF Rindu Indonesia?

Structural Adjusment Program (SAP) yang ditawarkan International Monetary Fund (IMF) kepada Soeharto pada 1997, dinilai memperburuk perekonomian Indonesia. Kedatangan Direktur IMF Christine Lagarde ke...

Novel, Berakhir Seperti Munir?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam mengusut tuntas kasus Novel Baswedan. Beberapa pihak meragukan bahwa pembentukan TGPF...