Pilpres AS 2020 benar-benar menjadi pusat perhatian dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Pasalnya, siapa Presiden AS selanjutnya disebut sangat memengaruhi perekonomian global dalam empat tahun ke depan. Dengan ambisi ekonomi Presiden Jokowi, khususnya seteleh meneken UU Ciptaker, mungkinkah kemenangan Donald Trump sangat dibutuhkan?
Bagi mereka yang mengikuti diskursus kekinian politik internasional, tentu sangat mengenal nama Donald Trump dan Joe Biden. Bagaimana tidak? Keduanya adalah kandidat utama dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020.
Bukannya melebih-lebihkan, siapa yang menjadi Presiden AS memang menjadi penentu atas laju perekonomian dunia ke depannya. Saat ini, dunia menanti-menanti, apakah Trump akan kembali memimpin, atau justru Biden menggeser posisi politisi Partai Republik tersebut.
Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi di Indonesia. Berbagai pengamat dan pelaku ekonomi, serta pemangku kebijakan juga tengah menanti. Pasalnya, Partai Demokrat dan Partai Republik yang berdiri di belakang Trump dan Biden memiliki ideologi ekonomi yang berbeda, sehingga menentukan kebijakan ekonomi yang nantinya diterapkan.
Dengan ambisi ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pertumbuhan ekonomi, mungkinkah kemenangan Trump adalah harapan yang ideal? Hal tersebut, misalnya, diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri baru-baru ini.
Ideologi Ekonomi yang Berbeda
Tidak seperti partai politik (parpol) di Indonesia, parpol di AS memiliki perbedaan dan pemetaan ideologi yang begitu jelas. Ini pula yang membuat publik mudah menentukan pilihan kandidat karena terdapat rujukan jelas terkait bagaimana gambaran kebijakan yang diambil kandidat terpilih nantinya.
Kimberly Amadeo dalam tulisannya Democrats or Republicans: Which Is Better for the Economy? menyebutkan bahwa Partai Demokrat yang mendukung Biden mengarahkan kebijakan ekonomi untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Selain untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, kebijakan tersebut juga dipercaya sebagai cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ini bertolak dari temuan bahwa kelompok berpenghasilan rendah lebih cenderung menghabiskan uang ekstra untuk kebutuhan sehari-hari daripada menabung atau berinvestasi. Dengan demikian, ini secara langsung meningkatkan permintaan dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Dalam tulisannya Why Trickle-Down Economics Works in Theory But Not in Fact, Amadeo menyebutkan bahwa kesimpulan semacam itu bertolak dari evaluasi mazhab trickle-down economics atau trickle-down effect yang terbukti tidak efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Trickle-down effect sendiri adalah mazhab ekonomi yang berasumsi bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka kebijakan ekonomi harus diarahkan kepada pengusaha atau industri besar.
Lalu, Amadeo juga menyebutkan bahwa Partai Demokrat mendukung teori ekonomi Keynesian. Teori tersebut meyakini bahwa pemerintah harus meningkatkan permintaan (demand) atau keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa karena dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kontras dengan Partai Demokrat, Partai Republik yang mendukung Trump bertolak dari teori supply-side economics, khususnya yang menguntungkan pebisnis dan investor. Teori ini menyatakan bahwa pemotongan pajak pada bisnis memungkinkan mereka memperkerjakan lebih banyak pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan dan pertumbuhan. Asumsinya adalah pertumbuhan ekonomi didapatkan melalui peningkatan produksi.
Berbeda dengan Partai Demokrat yang menganjurkan intervensi negara dalam aktivitas ekonomi, Partai Republik mendorong usaha mengejar kemakmuran tanpa adanya campur tangan pemerintah. Menurut mereka, itu dicapai dengan meningkatkan kompetensi individual atau mendorong kompetisi.
Teori supply-side economics yang dianut Partai Republik jelas merupakan mazhab trickle-down economics. Ini terlihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Trump, seperti pemotongan pajak bagi pengusaha.
Jokowinomics
Untuk memudahkan kerja sama ekonomi, ataupun kerja sama lainnya, satu faktor yang harus ada adalah kesamaan persepsi atas bagaimana tujuan dapat dicapai. Tentu kita paham, setiap kerja sama ekonomi memiliki tujuan yang sama, yakni meraih keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi, perselisihan kerap kali terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang cara mencapai tujuan tersebut.
Selaku negara adidaya yang begitu memengaruhi ekonomi global, pemimpin-pemimpin dunia tentunya harus menyamakan persepsi atau setidaknya beradaptasi dengan kebijakan ekonomi Presiden AS yang tengah berkuasa. Di konteks tersebut, Presiden Jokowi tampaknya cukup diuntungkan karena terlihat menerapkan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan Trump.
Sejak periode pertama kepemimpinannya, publik dengan jelas melihat mantan Wali Kota Solo tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur. Masalahnya, infrastruktur yang dibangun, seperti jalan tol dan jembatan, justru adalah infrastruktur yang mendukung kelas menengah, seperti pemilik mobil.
Asep Suryahadi dan Ridho Al Izzati dalam tulisannya Middle Class the Winners of Economic Growth Under Jokowi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pembangunan ekonomi di bawah Presiden Jokowi justru hanya menguntungkan kelas menengah saja, dan tidak mampu dinikmati oleh lapisan terbawah dari masyarakat alias kelompok miskin.
Simpulan itu mungkin saja dibantah dengan gelontoran dana desa yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, 70 persen dari dana tersebut justru dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa.
James Guild dalam tulisannya Jokowinomics Gambles with Indonesia’s Democratisation menyebutkan bahwa ambisi Presiden Jokowi untuk memompa anggaran ke proyek infrastruktur dan mendapatkan modal swasta, baik asing maupun domestik, karena percaya itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Menurut Guild, di periode kedua ini, proyek infrastruktur akan dilanjutkan, dan bahkan ditingkatkan intensitasnya.
Dari berbagai kebijakan ekonomi yang ada, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian tax amnesty atau pengampunan pajak, hingga usaha untuk menarik investor sebesar-besarnya melalui Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker), terlihat jelas Presiden Jokowi bertolak dari mazhab trickle-down economics yang notabene sejalan dengan Partai Republik.
Dengan kata lain, tampaknya dapat disimpulkan bahwa baik Trump dan Presiden Jokowi, sama-sama menganut mazhab ekonomi yang sama. Tentunya, ini memudahkan kerja sama karena adanya kesamaan terkait persepsi atas cara mencapai pertumbuhan ekonomi.
Butuh Kemenangan Trump?
Selain faktor kesamaan mazhab ekonomi, menurut Faisal Basri, Presiden AS yang berasal dari Partai Republik memang lebih memudahkan dalam melakukan kerja sama ekonomi. Menurutnya, Partai Demokrat kerap memberikan banyak syarat dalam hal kerja sama dengan negara sahabat. Sebaliknya, Partai Republik cenderung melakukan usaha untuk ikut menstabilkan ekonomi negara sahabatnya.
Ekonom dari Institute for Development of Economics (Indef) ini juga menyebutkan kebijakan-kebijakan ekonomi Trump nantinya justru dapat memperkuat Rupiah. Berbeda dengan Partai Demokrat yang menahan dan menurunkan defisit, ataupun menaikkan pajak demi menjaga ekonomi dalam negeri, Partai Republik justru mengeluarkan kebijakan cetak uang yang dapat membuat nilai Dolar AS turun, sekaligus menguatkan Rupiah.
Selain itu, kita juga melihat terdapat sinyal-sinyal kerja sama ekonomi yang baik yang ditunjukkan Trump akhir-akhir ini. Karena konflik Perang Dagang dengan Tiongkok, pabrik-pabrik AS di negeri Tirai Bambu dikabarkan akan direlokasi di Indonesia. Ini tentu adalah informasi yang sangat baik.
Lalu, berbeda dengan Biden yang terlihat lebih merangkul Tiongkok, Trump sepertinya lebih bisa diandalkan untuk mengimbangi intervensi Xi Jinping di Laut China Selatan (LCS). Tidak bertepuk sebelah tangan, manuver yang dilakukan AS juga terlihat berusaha mendekati Indonesia agar tidak dipengaruhi lebih jauh oleh Tiongkok.
Itu misalnya terlihat dari diundangnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Pentagon, kunjungan Menteri Luas Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke Nahdlatul Ulama (NU), hingga memberikan pembebasan bea masuk melalui skema Generalized System of Preferences (GSP).
Akan tetapi, sebagaimana tulisan ini adalah interpretasi, ada pula pengamat yang menilai kemenangan Biden justru yang lebih menguntungkan bagi Indonesia secara ekonomi. Menurut mereka, politisi Partai Demokrat tersebut dipercaya akan membawa kestabilan dan menurunkan ketidakpastian pasar yang terjadi di bawah kepemimpinan Trump.
Pada akhirnya, di luar berbagai interpretasi yang ada, saat ini kita hanya dapat menunggu siapa pemenang Pilpres AS. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
