Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi dan Dua “Kubu” ASEAN

Jokowi dan Dua “Kubu” ASEAN


A43 - Sunday, October 31, 2021 20:00
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT ASEAN ke-38 secara virtual pada 26-28 Oktober 2021. (Foto: Istimewa)

0 min read

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kembali menekankan pentingnya pemulihan demokrasi di Myanmar yang tengah alami krisis politik, termasuk ketika hadir di KTT ASEAN ke-38. Mengapa kini Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap politik kawasan Asia Tenggara setelah sebelumnya dinilai tidak terlalu mementingkan politik luar negeri?


PinterPolitik.com

Dalam kehidupan, setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Namun, beberapa kesamaan di antara mereka bisa memunculkan perasaan dan kebutuhan untuk berkelompok.

Setidaknya, hal itulah yang saya pikirkan ketika masih duduk di bangku sekolah. Bagaimana tidak? Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lingkungan sekolah – khususnya di tingkat menengah atas alias SMA – adalah masa-masa di mana terbentuk geng-geng tertentu di antara siswa-siswi yang ada.

Kalau tidak percaya, coba saja tonton film yang berjudul Mean Girls (2004) atau bisa juga main gim video yang berjudul Bully (2006). Mungkin, pemandangan soal persaingan antar-geng di sekolah akan terlihat jelas dalam film dan gim tersebut.

Boleh jadi, persaingan antar-kelompok inilah yang mungkin juga terjadi pada tingkat negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menghadiri KTT ASEAN ke-38 secara virtual pada 26-28 Oktober kemarin.

Dari permukaan, pertemuan antar-negara ini mungkin telah berjalan seperti biasa secara lancar. Namun, di baliknya, sejumlah upaya diplomasi dan negosiasi – terutama perihal krisis politik di Myanmar – menjadi fitur utama dari KTT kali ini.

Baca Juga: Asa Jokowi Pimpin ASEAN

Aung Hlaing Myanmar Tantang Jokowi

Bagaimana tidak? Jokowi tampaknya kesal dengan junta militer Myanmar yang dinilai tidak mengikuti dengan baik Konsensus Lima Poin (Five Point Consensus atau 5PCs) yang telah disepakati bersama dalam KTT yang diselenggarakan di Jakarta pada April 2021 lalu – sebuah KTT yang kabarnya diinisiasi oleh Jokowi dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.

Ketegangan semakin memanas ketika beberapa bulan lalu terjadi kebuntuan dalam proses memilih Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar – di mana terjadi perdebatan antara negara-negara maritim seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan negara-negara daratan seperti Thailand dan Myanmar. Akhirnya, calon yang dipilih untuk menjadi Utusan Khusus tersebut adalah calon yang didorong oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Tidak berhenti di situ, “perpecahan” antar-kubu di ASEAN ini kembali terjadi kala KTT pada akhir Oktober ini tengah dipersiapkan. Kala itu, tiga negara maritim tersebut menjadi negara terdepan yang mengusulkan pencegahan partisipasi junta militer Myanmar di KTT ASEAN ke-38 yang sejumlah agendanya juga dilaksanakan bersama negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Sikap tegas pemerintahan Jokowi soal Myanmar ini bisa jadi menimbulkan sejumlah pertanyaan, mengingat Jokowi beberapa tahun sebelumnya dinilai tidak menempatkan politik kawasan ASEAN sebagai fokusnya – sesuatu hal yang kontras dengan sikap Jokowi saat ini. Mengapa situasi Myanmar ini dapat membuat ASEAN seperti mengalami perpecahan di antara dua “kubu”? Lantas, mengapa Jokowi perlu memperhatikan situasi ini?

Bayangan Dua “Kubu”?

Perbedaan pandangan mengenai Myanmar ini bisa jadi berakar dari komposisi atas negara-negara yang menjadi anggota ASEAN sendiri. Bila diamati kembali, ASEAN merupakan organisasi kawasan yang berisikan dengan berbagai negara yang memiliki kepentingan yang beragam pula.

Perbedaan dari negara-negara anggota ini akan semakin terlihat bila kita membentangkan peta Asia Tenggara. Mungkin, akan muncul satu hal yang mencolok dari peta kawasan ini, yakni perbedaan geografis di antara 10 negara yang tergabung dalam ASEAN tersebut.

Bila kita memperhatikan negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam, mereka adalah negara-negara yang wilayahnya didominasi oleh wilayah darat. Sementara, bila kita melihat negara kita, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina, hal yang terlihat adalah jajaran pulau-pulau yang banyak dikepung oleh lautan dan selat.

Apa yang terlihat pada peta kawasan Asia Tenggara ini ternyata turut mempengaruhi pendekatan politik luar negeri yang diterapkan oleh masing-masing negara – menunjukkan bahwa kondisi geografis yang unik dari setiap negara bisa mempengaruhi kepentingan mereka. Setidaknya, banyak ahli – seperti Wang Gungwu dari National University of Singapore (NUS) – mengelompokkan negara-negara ASEAN menjadi dua kelompok, yakni negara maritim dan negara kontinental (mainland atau continental).

Baca Juga: Mengapa ASEAN Undang Jenderal Hlaing?

Perbedaan ini juga mengakar pada sejarah yang bangsa-bangsa ini lalui. Bila negara-negara maritim Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan di antara bangsa-bangsa asing – seperti India, Tiongkok, dan Eropa, negara kontinental justru memiliki sejarah yang hanya dipengaruhi bangsa tertentu – terutama Tiongkok.

Bangsa Việt Nam – atau Vietnam, misalnya, memiliki struktur politik dan bahasa yang mirip dengan Tiongkok – mengacu pada tulisan Gungwu yang berjudul Southeast Asia and Continental and Maritime Powers in a Globalised World. Sementara, kebudayaan dan bahasa negara-negara maritim lebih dipengaruhi oleh kelompok Austranesia – seperti Bahasa Melayu yang menjadi lingua franca di kawasan maritim.

Bila benar kondisi geografis dapat mempengaruhi budaya, bahasa, dan struktur masyarakat di negara-negara tersebut, bagaimana dengan geopolitik? Mungkinkah perbedaan geografis ini turut mempengaruhi politik di Asia Tenggara sebagai kawasan dan ASEAN sebagai organisasi?

“Ujian” untuk Jokowi?

Bukan tidak mungkin, perbedaan geografis negara-negara inilah yang turut menghambat ASEAN dalam memformulasikan keputusan bersama soal ancaman yang terjadi di Laut China Selatan (LCS) – di mana Tiongkok mengklaim perairan tersebut. Belum lagi, sejumlah pakar berasumsi bahwa negara-negara kontinental lebih mudah untuk jatuh dalam ruang pengaruh Tiongkok. 

Mari kita ambil Myanmar sebagai salah satu contohnya. Negara yang terletak paling barat dan utara di kawasan ASEAN ini disebut memiliki kedekatan tertentu dengan Tiongkok – seperti pipa minyak dan gas alam (migas) yang terbentang menembus batas wilayah dua negara tersebut.

Tidak hanya Myanmar, Tiongkok disebut juga memiliki pengaruh yang besar di Thailand. Di bawah Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha, Thailand disebut memiliki hubungan yang lebih spesial dengan Tiongkok – misalnya dengan adanya investasi Tiongkok dalam rencana pembangunan Kanal Kra, sebuah jalur laut yang akan membuat kapal-kapal dapat memotong jalur daratan sempit Thailand tanpa harus melalui Selat Malaka. 

Selain Myanmar dan Thailand, pengaruh Tiongkok juga terasa di Kamboja. Negara Tirai Bambu tersebut disebut memiliki akses terhadap pelabuhan-pelabuhan Kamboja untuk kebutuhan mineral dan minyak.

Negara Indochina satu ini bisa dibilang menjadi salah satu negara yang menjalin hubungan paling dekat dengan Tiongkok di ASEAN. Hal ini terlihat dari bagaimana Kamboja selalu menjegal upaya penyusunan statement (pernyataan) bersama dari ASEAN untuk Tiongkok. 

Bisa jadi, salah satu faktor yang membuat negara-negara ini bisa memiliki hubungan erat dengan Tiongkok adalah faktor geografis tadi. Secara tidak langsung, negara-negara seperti Thailand, Myanmar, dan Kamboja tidak memiliki persepsi ancaman yang besar dari Tiongkok – apalagi topografi Asia Tenggara kontinental memiliki pegunungan yang dapat menjadi perbatasan alami di antara negara-negara tersebut.

Baca Juga: Jokowi dan Badai Pragmatisme di ASEAN

It Is The Way of ASEAN

Sementara, negara-negara maritim seperti Malaysia dan Filipina dapat merasa waswas dengan kehadiran armada laut dan pulau buatan Tiongkok di LCS. Laut merupakan wilayah spasial yang bisa dijelajahi siapapun, termasuk negara-negara besar yang kini memiliki kapabilitas bahari yang kuat – mulai dari Tiongkok, India, Australia, hingga AS. 

Perbedaan persepsi keamanan ini pula yang mungkin membuat pemerintahan Jokowi berusaha bersikap aktif dalam krisis politik Myanmar – meskipun ASEAN memiliki sejumlah prinsip seperti non-interferensi. Sejumlah pakar – seperti Aaron Connelly – menilai bahwa upaya Indonesia ini merupakan geo-strategi yang bertujuan agar negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok bisa patuh pada sentralitas ASEAN. 

Di sisi lain, meski negara-negara kontinental Asia Tenggara dinilai telah berada di bawah pengaruh Tiongkok, negara yang dipimpin Xi Jinping tersebut belum sepenuhnya memiliki pengaruh yang besar di negara-negara maritim. Tiongkok dinilai harus menghadapi Dilema Malaka – menggambarkan situasi keamanan atas jalur laut (choke point) penting seperti Selat Malaka yang disebut masih didominasi oleh kekuatan bahari AS.

Bukan tidak mungkin, ini turut menjelaskan mengapa Indonesia dan sejumlah negara maritim lainnya tidak ingin Tiongkok mengganggu stabilitas di kawasan dengan upayanya dalam merongrong perairan LCS. Lagipula, seperti apa yang dibilang Alfred Thayer Mahan, siapa pun yang bisa mengusai kekuatan laut (sea power) di perairan penting, seperti choke points, juga dapat menguasa dunia pula.

Pada akhirnya, kondisi geografis inilah yang turut mempengaruhi perbedaan cara pandang antara negara-negara ASEAN itu sendiri. Bukan tidak mungkin, inilah ujian yang akan dihadapi Jokowi bila ingin tetap mendorong pemulihan demokrasi di Myanmar. 

Apa mungkin situasi akan memburuk dan membuat ASEAN terpecah di masa mendatang? Tentunya, tidak ada yang tahu pasti. Meski begitu, kelompok-kelompok yang berbeda pun kadang bisa bersatu di saat-saat tertentu. 

Kala harus melalui ujian, misalnya, teman-teman sekolah dalam satu kelas akan saling “membantu” (misal belajar bersama) ketika harus menghadapi ujian dan ulangan – entah itu kubu nerds, kubu popular girls, atau kubu jocks. Semua itu demi tujuan bersama, yakni mendapatkan nilai baik. 

Mungkin, ASEAN pun perlu belajar untuk menjembatani perbedaan ini agar bisa mempertahankan wilayah mereka dari gangguan negara-negara asing. Namun, mungkinkah tujuan – atau kepentingan – bersama tersebut muncul di masa mendatang dengan dua “kubu” di ASEAN ini? (A43)

Baca Juga: Saatnya Jokowi ‘Pimpin’ ASEAN


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait