Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Asa Jokowi Pimpin ASEAN

Asa Jokowi Pimpin ASEAN


B68 - Monday, July 5, 2021 21:30
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (tengah) bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi (kiri), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua dari kanan), dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting di Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres)

0 min read

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sempat ketersediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pembahasan code of conduct penyelesaian sengketa Laut China Selatan (LCS). Mampukah Indonesia menyatukan ASEAN untuk berhadapan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sedang mengarungi euforia patriotisme imbas perayaan 100 tahun kelahiran Partai Komunis Tiongkok?


PinterPolitik.com

Pada awal Juni 2021, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pembahasan Code of Conduct (CoC) penyelesaian sengketa di Laut China Selatan (LCS). Hal tersebut dilakukannya ketika menghadiri pertemuan antara negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan Republik Rakyat Tiongkok di Chongqing, Republik Rakyat  Tiongkok (RRT).

Pernyataan Retno pada saat itu menarik karena muncul setelah terjadinya insiden perbatasan antara RRT dan Malaysia. Terprovokasi oleh indikasi pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh belasan pesawat tempur RRT di perairan utara Kalimantan, angkatan udara Malaysia mengerahkan pesawat-pesawat tempur miliknya. Insiden tersebut mengeruhkan ketegangan yang sudah ada di wilayah tersebut.

Selain itu, pernyataan Menlu juga menandakan bahwa kedua pihak berminat untuk membuka kembali forum diskusi CoC yang pembahasannya tertunda oleh pandemi Covid-19. Ini merupakan suatu perkembangan melegakan di ranah diplomasi yang dibutuhkan oleh wilayah yang terus-menerus mengarah kepada ketegangan yang semakin parah. Hal tersebut terasa khususnya pada tahun 2020 ketika sebuah lembaga penelitian asal RRT menemukan lonjakan aktivitas maritim Amerika Serikat (AS) di LCS.

Kendati demikian, upaya pemerintahan Jokowi untuk memediasi upaya penyelesaian konflik di LCS mungkin akan berhadapan dengan permasalahan kontemporer yang mempersulit perkara. Peningkatan patriotisme Tiongkok di tengah perayaan 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok menjadi salah satunya.

Baca Juga: Perang AS-Tiongkok, Jokowi Harus Bersiap?

G7 Siap Keroyok Tiongkok

Lantas, mengapa hal tersebut dapat menghambat terwujudnya niat baik pemerintahan Jokowi? Kemudian, mengapa sikap negara-negara ASEAN yang hingga saat ini masih belum satu suara terhadap isu LCS juga berpotensi mencekal upaya mediasi Indonesia?

Jakarta Harus Mainkan Peran

Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak, sudah semestinya Indonesia menjadi pemimpin alamiah ASEAN. Khususnya, dalam sengketa di LCS yang terjadi antara negara-negara anggota ASEAN dan RRT, Indonesia diharapkan dapat menunjukkan kebulatan tekad yang didukung oleh kebijakan yang bersifat tegas. Namun, selama ini, masyarakat Asia Tenggara dan internasional menemukan yang sebaliknya.

Pendapat masyarakat terhadap pendirian dan sikap Indonesia terhadap LCS selama ini beragam. Terdapat pihak yang mengatakan bahwa Indonesia menunjukkan ketidaksiapan untuk berhadapan dengan RRT.

Lebih parah lagi, terdapat pula yang mengatakan bahwa Indonesia bersifat ambivalen dengan menimbang ketergantungan parsialnya terhadap RRT. Apa pun pendapatnya, terdapat kesamaan persepsi di antara mereka, yaitu Indonesia dianggap masih belum menggunakan potensi regionalnya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa LCS.

Kurang baiknya persepsi internasional turut dilatarbelakangi oleh kinerja Indonesia yang menurun di ruang lingkup diplomasi pada masa pemerintahan Jokowi. Paradigma kebijakan luar negerinya yang cenderung hanya difokuskan kepada perolehan investasi asing dan pembangunan infrastruktur domestik telah mengecilkan ruang gerak aktor-aktor pemerintah yang berinteraksi di forum-forum internasional. Ini merupakan keadaan yang berbeda dari masa-masa sebelumnya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

Menurunnya intensitas Indonesia di ruang diplomasi, terutama di luar urusan pencarian investasi dan mitra pembangunan infrastruktur juga disertai oleh mundurnya sosok Presiden dari proses pembentukan kebijakan luar negeri. Mantan peneliti Lowy Institute, Aaron L. Connelly mengungkapkan bahwa urusan luar negeri pada masa kepresidenan SBY banyak dicampuri oleh presiden, melalui staf kepresidenannya sebelum akhirnya diserahkan kepada menteri yang bersangkutan.

Sebaliknya, Jokowi memutuskan untuk menyerahkan perkara hubungan internasional kepada orang-orang yang dianggap ahli dan memberikan mereka otonomi yang cukup besar. Padahal. kehadiran tak terbantahkan Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa LCS melalui CoC bisa saja mengembalikan persepsi baik ASEAN dan komunitas internasional.

Permasalahan Tindakan Bersama ASEAN

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia berhadapan dengan masalah yang bersifat eksternal dan internal. Kedua permasalahan yang selanjutnya akan dijelaskan sudah jelas dapat mengganjal upaya Indonesia untuk menghasilkan dampak yang konkret. Permasalahan ini memuncak dalam suatu collective action problem yang akhirnya menghambat Indonesia dan ASEAN untuk mencapai suatu kesepakatan dan menegakkannya secara konsisten.

Dosen Ilmu Sosiologi di University of California, Robb Willer, menyepakati bahwa collective action problem kerap menjadi permasalahan yang muncul ketika anggotanya mendapatkan keuntungan dari keputusannya untuk tidak berkontribusi terhadap kelompoknya. Dalam konteks ini, kita dapat menemukan adanya negara-negara anggota ASEAN yang mendapatkan keuntungan dari ketidakhadiran sumbangsihnya terhadap upaya penyelesaian sengketa di kawasan LCS.

Seperti yang diketahui oleh komunitas internasional, kericuhan yang terjadi dilatarbelakangi oleh sengketa LCS tidak hanya terjadi antara negara-negara anggota ASEAN dan RRT, melainkan juga antara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri.

Baca Juga: Mengapa Luhut ‘Sayang’ Tiongkok?

Contohnya adalah antara Vietnam dan Malaysia. Sepanjang tahun 2019, pihak yang berwajib di Malaysia telah menahan sebanyak 748 kapal penangkap ikan asal Vietnam yang beroperasi di wilayah perairan Malaysia. Ketegangan yang muncul akibat permasalahan ini rencananya akan diredakan oleh dua negara yang bersangkutan dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di bidang keamanan laut.

Kemudian, terdapat pula negara anggota yang tidak melibatkan dirinya secara ekstensif dalam sengketa yang telah disinggung karena lokasinya tidak berdekatan dengan LCS meskipun dirinya merupakan anggota ASEAN. Singapura, contohnya, tidak begitu antusias untuk terlibat.

Sebagai negara yang bersengketa di kawasan LCS, Singapura sejauh ini hanya menekankan pentingnya kebebasan bernavigasi dan tidak lebih dari itu. Berdasarkan konsep collective action problem, negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong mungkin akan diharuskan untuk mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk terlibat sehingga untuk tidak terlibat merupakan keputusan yang menguntungkan, atau setidaknya tidak merugikan.

Ironisnya, Indonesia sendiri juga memiliki collective action problem-nya. Apabila dirinya ingin lebih melibatkan diri dalam upaya untuk mengatasi sengketa LCS, hal tersebut juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungannya dengan RRT yang selama ini menyangkut kepentingan domestik.

RRT merupakan negara dengan kontribusi nomor dua terbesar dalam penyaluran investasi ke Indonesia. Selain itu, negara itu juga merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Beberapa proyek infrastruktur di Indonesia bahkan dijalankan di bawah kerangka kerja sama Belt and Road Initiative (BRI).

Sikap Jakarta yang lebih keras terhadap sengketa LCS ditakutkan akan memprovokasi Beijing dan membahayakan kepentingan ekonomi Indonesia. Dosen Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Muhamad Arif, mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi sedang menghadapi dilema antara mempertahankan kedaulatan nasional atau kepentingan ekonomi – suatu dilema yang semakin tajam imbas dipertegasnya pengakuan RRT terhadap wilayah utara Laut Natuna pada tahun 2020 silam. Suatu provokasi yang uniknya ditanggapi secara tegas oleh Jakarta. 

Kendati kesuksesannya dalam menunjukkan sikap yang tegas pada tahun 2020, Indonesia masih harus menyatukan suara ASEAN. Collective action problem memang disinyalir menyebabkan ketidakberdayaan suatu perkumpulan, dan itu terbukti selama ini dalam respons ASEAN terhadap pelanggaran RRT yang terjadi secara terus menerus. Namun, seperti yang dituliskan Willer, adanya upaya untuk mengatasi permasalahan bersama lebih baik dari tidak ada sama sekali.

Bayang-bayang Gelombang Patriotisme Tiongkok

Tantangan yang siap menemui Indonesia ke depannya turut diperberat oleh gelombang patriotisme warga Tiongkok yang muncul dalam suasana perayaan 100 tahun kelahiran Partai Komunis Tiongkok (PKT). Penegasan ulang terhadap komitmen RRT terhadap kesatuan wilayahnya dan pembangunan angkatan perangnya yang berlanjut memunculkan situasi yang rumit bagi Indonesia dan rekan-rekan ASEAN-nya.

Baca Juga: Jokowi Kurang Tegas Menghadapi Tiongkok?

100 Tahun Partai Komunis Tiongkok China

Dalam rangkaian perayaan 100 tahun kelahiran PKT, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa negaranya tidak akan lagi menjadi korban perundungan komunitas internasional. Secara retoris, beliau mengancam akan menghadapkan pihak-pihak yang melakukan hal tersebut dengan sumber daya manusia RRT yang berjumlah 1.4 milyar jiwa.

Selain itu, Xi juga menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengupayakan reunifikasi Taiwan dalam rangka mewujudkan kesatuan wilayah Tiongkok dan mempertegas kedaulatannya. Hal tersebut, bagi Xi, merupakan komitmen kuat warga RRT yang tidak dapat diremehkan oleh masyarakat internasional dan negara-negara lain yang dianggap mengancam integrasi dan kemerdekaan RRT.

Benar, seperti kata Xi, masyarakat internasional sebaiknya tidak meremehkan tekad yang dimiliki oleh warga RRT, atau setidaknya jajaran pimpinan PKT untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya yang bercorak militeristis.

Pada bulan April tahun ini, RRT meresmikan tiga kapal perang baru dalam satu hari yang sama. Kumpulan tersebut terdiri dari satu kapal selam, satu kapal serbu amfibi, dan satu kapal perusak – masing-masing menambah kekuatan armada laut RRT yang saat ini meresahkan banyak negara yang memiliki taruhan di LCS.

Penambahan tersebut tidak lebih meresahkan bagi negara-negara ASEAN dan kekuatan-kekuatan regional lainnya seperti Australia daripada kapal induk terbaru RRT yang rencananya sudah siap berlayar pada tahun 2022. Kapal yang diberi nama Type 003 tersebut akan lebih besar dari pendahulunya yang bermana Liaoning dan Shandong. Berdasarkan laporan CSIS, dek penerbangannya sudah hampir rampung.

Tidak mengherankan, memang RRT disinyalir sedang menjadi rising great power yang sedang melaksanakan proyek ekspansionisme di kawasan sekitarnya. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya RRT membutuhkan kemampuan militer yang cukup kuat untuk mengintimidasi lawan-lawannya atau bertempur pada akhirnya jika situasi dan kondisi yang berkembang mengharuskannya.

Lantas, berdasarkan hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya, dapat kita katakan bahwa upaya pemerintahan Jokowi melalui Menlu Retno untuk menjadikan Indonesia sebagai pihak yang lebih aktif dalam menyelesaikan sengketa LCS akan berhadapan dengan berbagai kesulitan.

Ketidakpaduan suara ASEAN yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia menjadi batu ganjalan pertama. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dipastikan terganjal oleh batu berupa kehadiran RRT yang lebih bersifat agresif dalam menampilkan patriotismenya baik secara retoris maupun praktis. (B68)

Baca Juga: Jokowi Riding The Dragon Tiongkok


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait