HomeNalar PolitikJangan Ngawur Dong Pak Fahri !

Jangan Ngawur Dong Pak Fahri !

Kecil Besar

Hari ini Pak Fahri Hamzah mengeluarkan kicauan bahwa posisi Pansus angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih besar dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Yah, pak Fahri jangan ngawur dong!


PinterPolitik.com

Saya ngak habis pikir dengan bapak yang satu ini, katanya wakil ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat, kok malah ngurusin politik. Bukannya ngurusin kepentingan masyarakat, malah jadi tukang kritik pemerintah. Pantas aja, sering kena bully di medsos mungkin karena ia buli (buta-tuli) dengan kemiskinan masyarakat.

Si bapak ini kayaknya suka bikin pernyataan yang offside untuk menjelek-jelekkan kinerja pemerintah. Tukang kritik tapi tak mau dikritik, pantas aja ditendang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tapi kok masih betah-betah aja duduk di kursi empuk DPR?

Kalau sampeyan wakil rakyat yang baik, jangan cuma omdo (omong doang) tapi harus omdando (omong dan do = lakukan), bila perlu kasih teladan yang benar. Jangan cuma dikenal dengan komentar nyentrik terhadap pemerintah tapi juga harus strict dengan korupsi di Indonesia. Tapi kayaknya bapak tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemarin aja dalam sidang paripurna DPR, ia kelihatannya berusaha menghalang-halangi kerja KPK dengan mengijinkan agar masa kerja pansus angket DPR diperpanjang. Keputusan yang dibuatnya juga kontroversial karena memang mengabaikan saran dari pihak-pihak yang menolak perpanjangan kerja pansus angket DPR.

Sekarang malah bikin pernyataan kontroversial yang bikin telinga terbakar. Masa pansus angket DPR dianggap lebih tinggi dari KPK dan Polri? Lu yang benar aja pak Fahri, jangan bikin saya ngakak. Jelas-jelas kehadiran pansus hanya bikin kerja KPK untuk mengusut korupsi besar semisal BLBI dan e-KTP terhambat, kok anda malah mendukung kerja pansus untuk tetap berlanjut. Kalau ente keukeh dengan kicauan bahwa pansus angket dibentuk berdasarkan landasan pasal 20A ayat 2 UUD 1945, saya pikir ente sudah salah tafsir. Kalau memang pembentukkan pansus angket harus lewat persetujuan DPR dan presiden, mengapa kemaren ente ngak ngundang pakde Joko? Kok ente malah bikin keputusan sendiri berlagak kayak ketua DPR dan Presiden, ketuk palu sebelum semua selesai bicara. Satu kata untuk anda, TERLALU. Mungkin saja anda punya kepentingan tertentu di sana, aku ra urus takut salah nuduh. Kayaknya bapak kurang konsentrasi sehingga logika berpikir mandek, mau aqua atau mizone Pak? (K-32)

Baca juga :  Lari lambat Kuda Fahri Hamzah?

 

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

PDIP dan Gerindra Ngos-ngosan

PDI Perjuangan dan Gerindra diprediksi bakal ngos-ngosan dalam Pilgub Jabar nanti. Ada apa ya? PinterPolitik.com Pilgub Jabar kian dekat. Beberapa Partai Politik (Parpol) pun mulai berlomba-lomba...

Arumi, ‘Srikandi Baru’ Puan

Arumi resmi menjadi “srikandi baru” PUAN. Maksudnya gimana? PinterPolitik.com Fenomena artis berpolitik udah bukan hal baru dalam dunia politik tanah air. Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk...

Megawati ‘Biro Jodoh’ Jokowi

Megawati tengah mencari calon pendamping Jokowi. Alih profesi jadi ‘biro jodoh’ ya, Bu? PinterPolitik.com Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu laksana lilin yang bernyala. Lilin...