PT Freeport Indonesia berulah lagi. Sekitar 8000 karyawannya dipecat dan 8 orang meninggal akibat akses kesehatan BPJS ikut diblokir. Freeport kok tega amat ya?
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]T Freeport kayaknya nggak ada kapok-kapoknya berulah di Papua. Terhitung sejak Mei lalu, sudah sekitar 8000 karyawan yang dipecat oleh Perusahaan asal Amerika tersebut. Bahkan akses kesehatan BPJS mereka juga diblokir, sehingga kesulitan mendapat pelayanan kesehatan, imbasnya sudah 8 orang yang meninggal.
Laporan ini dikabarkan oleh Koordinator Kontras Haris Azhar yang juga merangkap sebagai kuasa hukum karyawan PT Freeport Indonesia. Ia menambahkan, jika memang karyawan menerima untuk di PHK, sesuai UU Ketenagakerjaan seharusnya pasca enam bulan PHK, para karyawan itu masih mendapatkan hak BPJS. Akan tetapi, ketentuan tersebut diabaikan oleh Freeport.
Haris Azhar: Backing Freeport Sangat Kuat https://t.co/Qk9DY2gLVL pic.twitter.com/M6IbFHFySF
— RMOLJabar (@rmoljabar) November 29, 2017
Bahkan menurut Haris, saat para karyawan mogok massal karena dipecat secara sepihak, mereka malah dianggap mangkir oleh PT Freeport. Menurutnya, arogansi Freeport ini akibat tidak adanya tindakan tegas, baik dari pemerintah setempat maupun aparat keamanan di Papua.
“Ini kan seakan mereka (Freeport) memiliki backing yang sangat kuat. Ternyata banyak intimidasi dan teror. Mereka (karyawan) pernah lagi berunding di tungguin sama Kapolda, Irjen Pol Paulus Waterpau,” kata Haris.
Oleh karena itu, Haris pun mengadukan permasalahan ini ke Istana Negara dengan harapan ada tanggapan positif dari pemerintah. Sejauh ini, Kantor Staff Presiden (KSP) mengaku sudah mendapatkan informasi mengenai permasalahan ini. Tapi belum ada tindakan lanjutannya.
Melihat kasus tersebut, saya jadi berpikir, kok enak banget Freeport bersikap arogan dengan para karyawannya begitu. Ini bukan sekedar urusan perjanjian kontrak kerja, tapi juga telah merembet kepada masalah kesehatan dan nyawa warga negara Indonesia. Maka ini perlu ditangani secara tegas oleh pemerintah.
Saya hanya mengharapkan agar pemerintah tegas dan sigap dengan kasus ini. Setidaknya ini bisa menjadi ajang pembuktian kepada netizen, rezim ini bukanlah antek neolib atau sahabat karibnya Freeport. Atau ini akan rumit karena Freeport memang punya backing yang kuat? (K-32)
