Kata Bang Pangi, DPR zaman sekarang matanya sudah rabun semua. Maksudnya apa nih, Bang?
PinterPolitik.com
[dropcap]D[/dropcap]irektur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyoroti kinerja De-pe-er yang dinilai nggak tegas dalam mengontrol kinerja pemerintah. Lembaga yang mewakili rakyat tersebut dinilai kerjanya hanya mengamini kemauan presiden, tanda dikaji atau dikritisi terlebih dahulu.
“Setelah reformasi harusnya DPR menjadi kuat. Tapi sekarang apa maunya Presiden itu diaminkan oleh DPR. Coba tunjukkan sama saya apa yang tidak diaminkan oleh DPR. DPR hari ini sudah rabun matanya, boro-boro mengawasi eksekutif, mau mengawasi dirinya sendiri aja ga bisa,” tegas Pangi saat diskusi bertajuk ‘Korupsi E-KTP 2,3 T, Siapa Susul Setnov’ di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, (29/11).
Anggota DPR Sekarang Matanya Rabun, Kerjanya Hanya Mengamini Kemauan Presiden https://t.co/AvEsY4Whd6 pic.twitter.com/mEPAPCViYO
— PangiSyarwi Chaniago (@pangisyarwi1) November 30, 2017
Pernyataan Bang Pangi ini mungkin lucu, tapi di balik itu ada sindiran yang menohok untuk pemerintah dan De-pe-er. Ia menilai De-pe-er bungkam dengan kebijakan pemerintah terkait membanjirnya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia.
Selain itu, ia juga menyoroti listrik dan air yang sudah ‘dicuri’ swasta. Padahal segala kekayaan alam dan air itu adalah milik negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Tapi, De-pe-er sepertinya ‘mata buta’ dan ‘jahit mulut’ dengan hal ini.
Kalau bicara soal campur tangan Negeri Tirai Bambu di tanah air itu bukan lagi cerita baru. Konon katanya ada proyek maritim berjenjang Tiongkok yang bernaung di bawah slogan ‘one belt, one road’ (OBOR). Selain itu, coba tengok aja proyek infrastruktur yang sudah dan sedang berjalan. Atau soal proyek reklamasi di ibukota negara dan proyek ‘negara dalam negara’ di ujung barat Bekasi.
Mungkin kehadiran para pekerja dari Tiongkok menguntungkan bagi segelintir orang, tapi kalau diamati lebih dalam, ini justru merugikan bangsa Indonesia. Bisa aja ini menjadi potensi untuk meningkatkan angka pengangguran dan menambah jarak antara kaya dan miskin.
Maka, pemerintah dan DPR perlu sinergi. Mungkin untuk percepatan perekonomian perlu campur tangan asing, tapi kalau sampai menghadirkan tenaga kerja asing ke tanah air, itu bukanlah pilihan yang bijak. Maka, pemerintah perlu kritis, cerdik dan tegas dalam menjalin kerjasama dengan pihak asing, terutama Tiongkok. Biar nggak terus-terusan dituduh ‘rezim neolib’ atau ‘antek asing’ lagi. (K-32)
