HomeHeadlineDirty Vote, Anies & Ganjar Justru Rungkat?

Dirty Vote, Anies & Ganjar Justru Rungkat?

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Walaupun bisa saja tak terkait sama sekali dengan kritik maupun “serangan” yang menjadi substansi film Dirty Vote, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai justru dirugikan atas eksistensi dan reaksi terhadap film itu jelang Pilpres 2024. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

Serupa Sexy Killers di 2019, Dirty Vote menjadi film yang dinilai bertendensi politis karena dirilis jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Lumrah saja memang, saat kecenderungan itu disebut sebagai medium out of the box untuk menyuarakan pandangan dan sikap politik dalam sebuah ekosistem demokrasi.

Menampilkan tiga narasumber yang merupakan ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, Dirty Vote memaparkan berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Salah satunya, mengenai bagaimana lolosnya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden kendati usianya tidak memenuhi syarat.

Setelah tayang dan langsung mendapat jutaan penonton, Dirty Vote seolah menjadi instrumen penggerak maju bagi mereka yang sepakat dengan kritik dan perspektif serupa di film itu.

Dirilis jelang Pemilu dan Pilpres 2024, aktor politik peserta yang merasa tersudut sontak bereaksi, utamanya kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

TKN Prabowo-Gibran mempertanyakan dan menyebut narasi dalam film tersebut tidak benar. Sementara itu, terdapat pula yang menyebut film Dirty Vote hanya merupakan kliping berita.

jokowi ‘disambar guntur

Di titik ini, angin segar kiranya seketika menghampiri rival kubu duet nomor urut 02 itu, yakni kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Akan tetapi, di sisi lain, dampak Dirty Vote seolah yang bertendensi “serangan” bagi kubu Prabowo-Gibran kiranya justru bisa merugikan bagi kubu 01 dan 03.

Itu pun kiranya tetap terjadi kendati kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak terkait langsung dengan Dirty Vote. Mengapa demikian?

Bias Negatif Bagi Anies-Ganjar?

Tak dapat dipungkiri, Dirty Vote seakan mendapat gelombang dukungan berlipat ganda. Jika diurai dan diamati, mereka yang pro dengan narasi bawaan film besutan sutradara Dandhy Laksono, terdiri dari mereka yang aktif mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi, para penggagas narasi “asal jangan 02”, dan secara otomatis mereka di kubu dan pendukung Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud.

Baca juga :  Megawati dan Misteri Patung Butet

Sekilas, kelompok pro itu menggambarkan segmen massa yang cukup besar. Namun, realitanya, ketika melihat dari helicopter view, cakupan Pemilu dan Pilpres 2024 lebih dari itu dan bubble Dirty Vote tak sebesar itu pula.

Mereka yang masih tergolong swing dan undecided voters, ditambah mereka yang tak memiliki akses untuk menjangkau narasi yang dibawa Dirty Vote, seperti masyarakat di pelosok dengan ketiadaan teknologi pendukung, kiranya memiliki jumlah yang jauh lebih besar.

Survei Litbang Kompas pada Desember 2023, misalnya, mencatat angka pemilih bimbang atau undecided voters Pilpres 2024 mencapai 28,7 persen. Sementara itu, Arus Survei Indonesia (ASI) menyebut pemilih yang masih dapat berubah atau swing voters mencapai 44 persen.

Sekali lagi, tak dapat dipungkiri pula bahwa kemungkinan besar tujuan dari Dirty Vote adalah sebagai instrumen yang pada ujungnya sebagai semacam “panduan” untuk tak memilih pilihan tertentu di Pemilu maupun Pilpres 2024.

Kendati demikian, di sisi berbeda, hal itu juga bisa menjadi bumerang bagi pihak yang tak diserang. Dan justru menguntungkan pihak yang diserang.

Setidaknya, terdapat tiga penjelasan atau interpretasi mengenai postulat tersebut. Pertama, terkait negativity bias atau bias negatif.

Salah satu prinsip psikologis itu menunjukkan bahwa informasi negatif cenderung memiliki dampak lebih besar pada persepsi dan penilaian kita dibandingkan informasi positif.

Ketika kandidat mendapat paparan tuduhan maupun serangan, aspek negatif selalu ditekankan. Hal ini justru dapat mengarahkan pemilih untuk membentuk persepsi yang lebih negatif terhadap “penuduh” atau “penyerang”.

Sebagaimana diketahui, Dirty Vote merupakan film hasil kolaborasi berbagai lembaga dan organisasi yang selama ini dikenal kritis.

Namun, salah satunya terselip “Salam 4 Jari”, sebuah gerakan yang dianggap sebagai lambang persatuan pendukung Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Pertanyaan sontak mengemuka mengenai keberpihakan, termasuk hingga perkara pendanaan karya media visual itu.

Baca juga :  Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Kedua, terkait reactance theory atau teori reaktansi. Menurut proposisi ini, individu memiliki kebutuhan psikologis akan kebebasan dan otonomi.

Ketika seseorang merasa kebebasannya terancam atau dimanipulasi, kemungkinan besar mereka akan bereaksi menentangnya.

“Serangan” atau “tudingan”, dalam bentuk apapun, dapat dianggap sebagai upaya untuk memanipulasi atau mengontrol narasi, yang dapat memicu reaktansi pemilih, sehingga membuat mereka resisten dengan pihak-pihak penuding dan narasi yang mereka bawa.

Selain dalam konteks Dirty Vote dan Pilpres 2024 negara +62 yang mungkin saja relevan nantinya, kontestasi elektoral Amerika Serikat (AS) pun menjadi saksi atas reactance theory ini, baik di edisi 2016 maupun 2020.

Pada Pilpres AS 2016, kubu Hillary Clinton yang begitu aktif memberikan tudingan kepada kubu Donald Trump justru harus menelan kekalahan. Saat itu, isu kedekatan Trump dengan Rusia menjadi yang paling panas.

Lalu, di edisi 2020, giliran kubu Trump yang menelan pil pahit saat menuding kubu Joe Biden melakukan kecurangan Pemilu, yang bahkan bermuara pada kerusuhan di Penyerbuan Gedung Capitol di Washington DC pada tahun 2021. Saat itu, Trump kalah.

Lalu, terdapat satu interpretasi lain mengenai potensi bumerang film Dirty Vote bagi kubu Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud.

Sexy Killers Di Pusaran Pilpres

Mengobarkan Semangat 02?

Melalui adopsi konsep identity protective cognition dalam psikologi politik, Dirty Vote boleh jadi akan mengobarkan semangat mesin politik kubu Prabowo-Gibran di menit-menit akhir Pilpres 2024.

Dalam konsep tersebut, individu maupun kelompok seringkali memiliki keyakinan dan identitas yang sangat terikat dengan afiliasi politik mereka.

Respons defensif justru muncul saat kandidat yang didukungnya diserang. Hal ini dapat memperkuat komitmen terhadap kandidat pilihan mereka dan membuat mereka memandang aktor penyerang secara lebih negatif.

Oleh karena itu, saat diakumulasikan melalui tiga interpretasi itu, Dirty Vote agaknya dapat berbalik menjadi impresi negatif yang bisa sangat merugikan bagi kubu Anies-Imin maupun Ganjar-Mahfud.

Terutama, saat aktor-aktor penyokong mereka turut aktif menyuarakan narasi dan “serangan” selaras dengan yang dibawa film tersebut. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

More Stories

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com