HomeHeadlineBahaya IKN Mengintai Prabowo?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah. Banyak yang menduga hal inilah yang membuat Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN mengundurkan diri karena dianggap seret dalam mendatangkan investasi. Benarkah demikian? Lalu akankah proyek IKN justru menjadi bahaya bagi pemerintahan Prabowo-Gibran nanti?

PinterPolitik.com

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu program ambisius yang menjadi salah satu program utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tujuan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Proyek ini bertujuan mengatasi permasalahan overpopulasi dan kemacetan di Jakarta, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan model pembangunan yang melibatkan investasi dari pihak swasta, proyek ini diharapkan menjadi magnet bagi investor, sehingga ujung akhirnya tak banyak membebani anggaran negara.

Namun, hingga saat ini, dari target investasi sebesar Rp100 triliun, realisasi investasi hanya mencapai Rp47,5 triliun. Masalah ini sempat menimbulkan kebingungan di kalangan investor, apalagi pasca pengunduran diri Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe secara bersamaan.

IKN diproyeksikan akan menghabiskan dana hingga Rp466 triliun. Tentu dengan kondisi realisasi investasi yang rendah, pertanyaannya adalah akan seperti apa nasib pembangunan proyek yang menjadi legacy dari Presiden Jokowi ini?

Pasalnya, jika masalah kekurangan pendanaan ini tak ditangani dengan baik, maka hal ini akan menjadi tantangan besar bagi Prabowo Subianto saat menjabat sebagai presiden selanjutnya nanti. Seberapa buruk?

Warisan Kebijakan Jokowi

Untuk memahami bagaimana seretnya investasi IKN dapat berdampak buruk bagi pemerintahan Prabowo, kita bisa merujuk pada teori warisan kebijakan atau policy legacy. Menurut teori ini, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan pemerintahan berikutnya.

Terkait beban fiskal dan ekonomi misalnya, James L. Sundquist dalam bukunya The Decline and Resurgence of Congress menyebutkan bahwa warisan kebijakan seringkali berupa beban fiskal yang harus ditanggung oleh pemerintahan baru. Dalam konteks IKN, kekurangan pendanaan tentu akan menjadi beban fiskal yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo.

Baca juga :  The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

Kelak Prabowo harus mencari cara untuk menutupi kekurangan ini, baik melalui peningkatan penerimaan negara, pemotongan anggaran di sektor lain, atau penarikan utang baru. Semua opsi ini memiliki implikasi yang tidak mudah dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi negara.

Poin berikutnya adalah soal tekanan politik. Dalam bukunya Politics and Policy Implementation, Paul Sabatier mengemukakan bahwa warisan kebijakan sering kali membawa tekanan politik bagi pemerintahan baru. Prabowo akan menghadapi tekanan politik yang besar untuk menyelesaikan proyek IKN. Jika gagal, ia akan dikritik oleh oposisi dan masyarakat, yang bisa mempengaruhi stabilitas politik dan dukungan publik terhadap pemerintahannya. Keberlanjutan proyek IKN akan menjadi isu utama yang harus dihadapi oleh Prabowo.

Hal yang juga penting adalah bahwa Prabowo memiliki program makan siang gratis sebagai salah satu unggulan kampanyenya. Namun, dengan adanya beban pembiayaan IKN, kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk program-program sosial lainnya seperti makan siang gratis ini mungkin akan terpengaruh.

Deborah Stone dalam Policy Paradox: The Art of Political Decision Making menyebutkan bahwa prioritas kebijakan sering kali harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan politik. Dalam hal ini, Prabowo mungkin harus menyesuaikan atau bahkan mengurangi anggaran untuk program makan siang gratis guna memenuhi kebutuhan pendanaan IKN.

Berefek Negatif?

Persoalan pendanaan dan investasi ini memang akan berujung pada pembangunan infrastruktur IKN yang mungkin terhambat. Ini bisa menyebabkan penundaan proyek yang akhirnya meningkatkan biaya keseluruhan. Kelak, pemerintahan Prabowo harus mencari cara untuk menyelesaikan proyek ini dengan sumber daya yang terbatas, yang bisa mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan proyek.

Selain itu, beban fiskal dari proyek IKN bisa memaksa pemerintahan Prabowo untuk mengurangi anggaran di sektor lain, termasuk program-program sosial yang telah dijanjikan selama kampanye. Ini bisa berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan mengurangi popularitas pemerintah.

Dengan demikian, ketidakpastian mengenai investasi IKN dapat mempengaruhi kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional. Kenneth Rogoff dalam This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly menyebutkan bahwa kepercayaan investor adalah kunci untuk stabilitas ekonomi. Jika investor tidak yakin dengan kemampuan pemerintah menyelesaikan proyek besar seperti IKN, ini bisa berdampak negatif pada investasi secara keseluruhan di Indonesia.

Baca juga :  Prabowo Ogah Teruskan IKN?

Berdasarkan analisis-analisis tersebut, Prabowo memang perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Opsi pertama adalah merevisi rencana pembiayaan pemerintahan. Prabowo harus segera merevisi rencana pembiayaan proyek IKN.

Mantan Wakil Presiden, sekaligus Guru Besar Ekonomi, Profesor Boediono dalam bukunya Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah, menyebutkan bahwa pemerintah bisa mencari sumber pendanaan alternatif seperti obligasi pemerintah atau pinjaman multilateral. Selain itu, Prabowo juga bisa menjajaki kerjasama internasional untuk mendapatkan dukungan finansial.

Poin kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan publik dan investor. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap dana yang diinvestasikan digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana.

Poin ketiga adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Pemerintahan Prabowo perlu terus mengevaluasi kemajuan proyek IKN dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Selain itu, perlu dilakukan konsolidasi politik untuk menghadapi tekanan politik. Prabowo harus membangun koalisi yang kuat dan solid di parlemen.

Dukungan dari partai politik dan kelompok masyarakat akan sangat penting untuk melewati masa-masa sulit dan mendapatkan legitimasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan pandangan Paul Sabatier yang menekankan pentingnya dukungan politik dalam implementasi kebijakan.

Dengan demikian, jika mampu melakukan langkah-langkah politik dan ekonomi ini, Prabowo dapat menghindarkan pemerintahannya dari bahaya defisit anggaran jika proyek ini tetap kekurangan investor di kemudian hari.

Bagaimanapun juga, kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola warisan kebijakan dan mengatasi tantangan yang muncul adalah indikator utama keberhasilan pemerintahannya. Oleh karena itu, Prabowo harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas untuk menghadapi bahaya IKN yang mengintai dan memastikan keberhasilan proyek ini serta program-program lainnya yang diusungnya.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Mengapa Kaesang Ngebet ke Anies?

Meski Anies Baswedan tampak menghindar dari wacana dipasangkan dengan Kaesang, putra bungsu Jokowi itu tampak tetap tertarik. Mengapa?

Mengapa Islamophobia Tinggi di Eropa?

Islamophobia menjadi horor yang terus menghantui Benua Eropa. Mengapa kebencian ini bisa terus ada?

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

More Stories

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.

Di Balik Tearful Speech Puan dan Arah Politik PDIP

Puan Maharani menyampaikan pidato dalam haru di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Tangisan Puan itu terjadi saat ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait adanya “kader” yang ia sebut melanggar konstitusi.