HomeNalar PolitikBuni Yani Rangkap Jabatan

Buni Yani Rangkap Jabatan

Kecil Besar

Bu Yani mengatakan bahwa pola Pilkada DKI Jakarta bisa diterapkan di Pilkada Jawa Barat. Apa bisa?


PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa yang nggak kenal dengan Buni Yani. Terdakwa kasus ujaran kebencian ini memang cukup populer saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Lewat unggahan videonya tentang pernyataan Ahok mengenai isi surat Al Maidah ayat 51, ia ‘sukses’ membuat Ahok masuk bui. Bahkan atas prestasinya ini, ia diberi gelar sebagai ‘Pahlawan Pilkada DKI Jakarta’. Buseet, hebat amat ya. Kayaknya para pengikut Gus Dur perlu belajar dari cara Buni Yani, biar Gus Dur bisa segera mendapat gelar pahlawan, ehh salah kamar.

Kelihatannya gelar kepahlawanannya hanya bersifat temporal. Pasca Pilkada DKI Jakarta, bapak kita ini kedapatan jualan mug untuk menyambung hidupnya. Duh, kasian amat ya. Inikah rasanya ditinggalkan? Upps.

Tapi, Buni Yani tetaplah Buni Yani. Walaupun, jadi korban nyinyiran netizen, ia sepertinya santai-santai aja. Status terdakwa, nggak jadi halangan baginya untuk berkoar-berkoar di media sosial. Apakah karena Buni Yani memang ‘sakti’ atau ‘sakit’? Atau ada sosok ‘sakti’ yang berada di belakangnya sehingga ia berani berbuat demikian?

Mulanya saya berpikir fenomena ‘rangkap jabatan’ cuma berlaku bagi para menteri yang terjun ke dunia politik aja. Eh, ternyata oh ternyata, pola ini juga dipakai oleh Buni Yani. Walaupun, kini berstatus terdakwa, ia juga ‘rangkap jabatan’ sebagai pengamat politik. Wow, luar biasa.

Baca juga :  Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Baru-baru ini, ia mengeluarkan sebuah pernyataan yang cukup kontrversial. Ia mengatakan bahwa pola Pilkada DKI Jakarta bisa diterapkan di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Pernyataan tersebut, memantik banyak tanggapan dari warganet.

Kalau mau dipikir-pikir, mungkin omongan Buni Yani bisa dibenarkan, soalnya pada Pilkada Jabar nanti Gerindra, PAN dan PKS tetap dalam satu paket. Koalisi ‘trisula maut’ ini memang terbukti sukses besar pada Pilkada DKI tahun lalu. Mungkinkah kesuksesan tersebut bakal terulang di Jabar?

Namun, melihat suasana dan kondisi Jabar yang berbeda dengan Jakarta, maka komentar Buni Yani patut diragukan. Bisa jadi, ini hanya sekadar gimik atau sensasi semata. Tapi , tetap harus diwaspadai agar tak muncul lagi ‘ahok-ahok’ lain pada Pilkada Jabar nanti. (K-32)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

PDIP dan Gerindra Ngos-ngosan

PDI Perjuangan dan Gerindra diprediksi bakal ngos-ngosan dalam Pilgub Jabar nanti. Ada apa ya? PinterPolitik.com Pilgub Jabar kian dekat. Beberapa Partai Politik (Parpol) pun mulai berlomba-lomba...

Arumi, ‘Srikandi Baru’ Puan

Arumi resmi menjadi “srikandi baru” PUAN. Maksudnya gimana? PinterPolitik.com Fenomena artis berpolitik udah bukan hal baru dalam dunia politik tanah air. Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk...

Megawati ‘Biro Jodoh’ Jokowi

Megawati tengah mencari calon pendamping Jokowi. Alih profesi jadi ‘biro jodoh’ ya, Bu? PinterPolitik.com Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu laksana lilin yang bernyala. Lilin...