Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Mundurnya Mahfud MD dari posisi Menko Polhukam yang diikuti resign-nya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Komisaris Utama Pertamina kiranya bukan persoalan etika. Saat dilakukan di tengah proses politik, impresi yang ditimbulkan agaknya juga tak dapat dilepaskan dari kemanfaatan yang lebih besar di ranah kepentingan politik.
Di media sosial, resign-nya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina dikemas secara ringan dengan mempertanyakan traktiran keduanya untuk rekan-rekan di hari terakhir kerja.
Namun, kemasan itu hanya sedikit menurunkan tensi politik yang kadung panas mengiringi berbagai peristiwa dan manuver lain jelang kian dekatnya Pilpres 2024.
Sebagaimana diketahui, kabar mundurnya Mahfud muncul kemarin lusa, yang mana artinya Senin (5/2) pekan depan, dirinya tak lagi berkantor di Medan Merdeka Barat.
Sementara itu, Ahok “pamer” surat resign dari Pertamina di Instagram pribadi miliknya kemarin, Jumat (2/3). Ahok mengaku mundur agar tak ada lagi kebingungan mengenai arah politiknya.
Satu benang merah dari keduanya adalah Mahfud MD merupakan cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, sementara Ahok adalah politisi PDIP, parpol utama pengusung duet Ganjar-Mahfud.
Setelah keduanya mundur, apresiasi terkait etik mengemuka. Ihwal yang seolah juga menjadi glorifikasi tersendiri bagi kubu pengusung dan pendukung Ganjar-Mahfud.
Menariknya, Mahfud secara gamblang menyebut keputusannya itu demi keperluan etik dan elektoral di saat yang sama.
Artinya, dapat dikatakan hipotesis utama mundurnya Mahfud, dan kemungkinan juga Ahok, yakni terkait persoalan etika agaknya tak sepenuhnya valid.
Lalu, sejauh mana manuver-manuver ini dapat memengaruhi percaturan politik Pilpres 2024? Dan pertanyaan mendasar yang menarik adalah ihwal di balik alasan sesungguhnya mengapa Mahfud dan Ahok sampai harus mundur.
Untuk Ambil Suara Anies?
Mahfud kiranya telah mengantisipasi sejak awal interpretasi yang muncul mengenai alasan dirinya mundur dengan mengatakan terdapat kemungkinan kepentingan etik dan elektoral.
Alasan yang sama pun seolah menjadi justifikasi di balik mundurnya Ahok dari Pertamina.
Namun, diskursus yang mengemuka, di lini masa, misalnya, tetap jamak yang mengapresiasi latar belakang etika Mahfud dan Ahok. Sesuatu yang kerap terbingkai menjadi narasi ofensif yang terarah ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Setidaknya, terdapat tiga justifikasi politik mengapa Mahfud dan Ahok akhirnya memutuskan mundur dari posisinya masing-masing.
Pertama, terkait alasan mendasar mengenai implementasi konsep manajemen impresi di hadapan pemilih.
Hal ini tentu menjadi krusial saat berkaca pada elektabilitas Ganjar-Mahfud yang terus merosot ke peringkat buncit di beberapa survei. Bahkan, tersalip oleh duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Para pembuat keputusan di koalisi Ganjar-Mahfud sepertinya cukup memahami dan khawatir dengan tren itu dan berusaha memperlihatkan manuver bertendensi idealis dengan tajuk utama “etika” melalui Mahfud dan Ahok.
Selain itu, pengunduran diri Mahfud dan Ahok yang terbingkai dalam tema mempertahankan politik etis dan progresivitas demokrasi bisa saja sebagai upaya merebut suara yang selama ini dimainkan tanpa penantang oleh duet Anies-Imin.
Artinya, tak menutup kemungkinan bahwa impresi yang dimunculkan Mahfud dan Ahok di balik pengunduran dirinya juga ditujukan untuk merebut ceruk suara paslon nomor urut 1.
Namun, tak ketinggalan pula, dengan narasi kritis dan progresif, PDIP di saat bersamaan pun membuka opsi bermitra dengan kubu 01, misalnya, andai Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Terlepas dari siapa yang harus kalah di putaran pertama.
Alasan demi keleluasaan kerja politik pun kiranya juga merupakan bagian dari impresi tersendiri, saat sebelumnya etika Mahfud kerap dipertanyakan karena tak kunjung mundur dari kabinet.
Kedua, mundurnya Mahfud dan Ahok kiranya terkait pula dengan menyegarkan dan mengisi kembali amunisi politik koalisi PDIP pengusung Ganjar-Mahfud.
Ya, setelah seolah dikhianati sosok-sosok seperti Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon, dan Maruarar Sirait, PDIP memang tampak tak hanya tersudut, namun juga pincang.
Kendati masih ada sosok vokal seperti Adian Napitupulu maupun Masinton Pasaribu untuk bertarung narasi, hal itu agaknya belum cukup di tengah situasi genting ketertinggalan elektabilitas dan injury time Pilpres 2024 yang hanya tersisa tak sampai 2 minggu lagi.
Keleluasaan Mahfud untuk menebar narasi kritis tanpa impresi “aneh” karena turut berada di dalam sistem yang muncul sebelumnya, plus suara lantang Ahok tentu diharapkan menjadi kekuatan segar bagi PDIP untuk bertarung di sisa waktu.
Kemudian, terdapat satu justifikasi terakhir yang kiranya menjadi latar belakang manuver pengunduran diri Mahfud dan Ahok. Apakah itu?
Agar PDIP Terlihat Kuat?
Saat pertanyaan lanjutan muncul terkait mengapa menteri asal PDIP belum mundur, partai banteng kiranya berusaha menggunakan narasi yang menempatkan mereka sebagai entitas paling berpengaruh saat ini.
Bukan mengalami, tetapi PDIP kiranya berusaha menciptakan ilusi bahwa mereka yang saat ini memegang kendali politik.
Ya, PDIP, melalui Sekjen mereka Hasto Kristiyanto memunculkan prioritas stabilitas politik dan dampaknya ke aspek sosial hingga ekonomi di balik tak kunjung atau akan mundurnya menteri koalisi mereka, termasuk yang berasal dari PPP.
Menariknya, isu panas pengunduran diri menteri yang juga menyasar ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun dikabarkan dicegah oleh Megawati Soekarnoputri karena alasan yang sama dengan Hasto.
Dengan kata lain, tautan antara narasi, isu, dan manuver PDIP serta para aktor di balik koalisi pengusung Ganjar-Mahfud kemungkinan juga demi impresi mereka di hadapan aktor, entitas, dan koalisi politik rival di 2024.
PDIP dan koalisi pun tentu tak ingin kalah dan tampak lemah. Karena jika mereka benar-benar masuk kotak dan tak lanjut ke putaran kedua, mereka membutuhkan daya tawar dan relevansi dalam dimensi tertentu.
Dengan waktu yang kian dekat, akan sangat menarik untuk melihat dampak dari manuver pamungkas koalisi PDIP. Atau mungkin PDIP masih memiliki kartu rahasia lain yang akan dikeluarkan di detik terakhir? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
