Kerja sama yang akan dilakukan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Partai Golongan Karya (Golkar) agak sedikit aneh. Bukankah partai ini tergabung dalam pansus angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin menggulingkan lembaga anti rasuah ini dan kadernya Setya Novanto masih tersandung kasus e-KTP, untuk apa diajak kerja sama?
PinterPolitik.com
Golkar Sepakat Kerjasama dengan KPK Soal Peningkatan Integritas Parpol https://t.co/osimwCdXwQ pic.twitter.com/vevWRYrlqF
— Partai Golkar (@DPP_Golkar) September 18, 2017
Sebaiknya KPK fokus untuk memberantas korupsi. Soal pencegahan korupsi itu menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Segera tuntaskan Kasus e-KTP dan BLBI agar kepercayaan dan simpati masyarakat kepada KPK tetap terjaga. Wacana untuk meningkatkan integritas partai politik, biarkan menjadi tanggung jawab masing-masing partai. Tak usah mencampuri urusan rumah tangga orang, jika urusan dalam rumahmu belum selesai.
Aksi ini memang kontroversial, tapi juga mengundang tanya, ada apa di balik semua ini? Mari kita lihat bersama. Bisa jadi ini hanyalah manuver KPK untuk mencari ‘suaka’ atas gempuran bertubi-tubi dari pansus angket DPR. Relasi antara KPK dan DPR akhir-akhir ini seperti tikus dan anjing, mana mungkin bisa terjalin kerja sama yang baik? Think about it.
Ini bisa menjadi sandungan bagi KPK karena akan memunculkan asumsi publik bahwa KPK dan Golkar terlibat politik ‘tukar guling’. KPK mencari dukungan ke Golkar atas serangan pansus angket DPR, sedangkan Golkar berupaya membebaskan big boss dari belitan korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK agar elektabilitas partai tak menurun. Maka, untuk mengantisipasi agar rumor tersebut tak muncul, sebaiknya KPK tetap fokus pada tugas pokok untuk memberantas korupsi dan mengabaikan hal-hal yang hanya untuk kepentingan politik. Relnya KPK adalah ranah hukum bukan ranah politik.
Korupsi itu layaknya ‘hama’ yang sudah kelewat akut menyerang sebuah tanaman, maka harus dicabut hingga ke akar-akarnya. Maka, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pusat. Silahkan usut dan tuntaskan kasus BLBI dan e-KTP, jangan dibiarkan menggantung. Tetap lanjutkan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah-daerah tapi jangan sampai mengabaikan korupsi di pusat yang sebenarnya merupakan akar dari korupsi Indonesia. (dari berbagai sumber/K-32)
