Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis laporan soal praktik hak asasi manusia (HAM) di Indonesia untuk tahun 2020. Sejumlah pelanggaran HAM pun disebutkan. Apakah ini ‘amunisi’ Biden untuk bayangi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?
“Started cockin’ up my weapon, slowly loadin’ up this ammo” – Nas, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)
Tanpa kita sadari, manusia memiliki kecenderungan untuk membuat penilaian atas suatu barang atau, bahkan, manusia lainnya. Biasanya, dalam melakukan penilaian, standar tertentu pun digunakan agar dapat menentukan apakah barang atau individu cukup mumpuni atau tidak.
Kecenderungan inilah yang mungkin membuat kita mudah membuat persepsi atas orang atau benda lain. Dengan persepsi semacam ini, bukan tidak mungkin upaya untuk mengenali orang atau benda lain tersebut menjadi lebih mudah.
Kategorisasi akan baik dan buruk turut tercipta di dalam proses penilaian tersebut. Maka dari itu, kita dapat memutuskan akan langkah selanjutnya, yakni soal perlu menjadi lebih baik keesokan harinya atau, bahkan, sudah merasa puas dengan hasil penilaian tersebut.
Baca Juga: Suez: Saatnya Jokowi Ingat Sriwijaya?
Kala masih duduk di bangku sekolah dulu, misalnya, segala hasil belajar kita pun perlu diukur dengan berbagai macam ujian. Hasil ujian itu pun akhirnya berakhir menjadi sebuah rapor yang dilaporkan tiap akhir masa belajar.
Mungkin, bukan hanya siswa-siswi, hal yang sama juga berlaku bagi negara-negara. Pasalnya, beberapa waktu lalu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat (AS) merilis sebuah laporan yang menilai praktik-praktik hak asasi manusia (HAM) di berbagai negara untuk tahun 2020.
Salah satu negara yang masuk dalam penilaian itu adalah negara kita tercinta, yakni Republik Indonesia. Namun, uniknya, dalam laporan tersebut, AS justru lebih banyak menyebutkan soal berbagia dugaan pelanggaran HAM. Beberapa di antaranya adalah soal pemblokiran internet di Papua, intoleransi, hingga diskriminasi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan sebagianya (LGBT).
Penilaian seperti ini oleh AS bukan tidak mungkin bakal menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, sebagai negara adidaya, keputusan dan penilaian semacam ini bisa saja berdampak besar bagi masa depan Indonesia.
Boleh jadi, penilaian ini juga menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri AS – kini dipimpin oleh Presiden Joe Biden – terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia. Lantas, mengapa pemerintahan Biden memutuskan untuk merilis laporan serupa? Apa konsekuensi yang bisa saja menghantui Jokowi?
Tatanan ala Biden?
Boleh jadi, laporan soal praktik HAM Indonesia ini bukanlah hal yang mengejutkan bagi banyak pihak. Pasalnya, dengan terpilihnya Biden sebagai presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020 lalu, banyak ahli menilai bahwa AS akan kembali menjalankan perannya sebagai “pemimpin” dunia.
Politik luar negeri yang diadopsi Biden ini berbeda jauh dengan apa yang selama ini dijalankan oleh mantan Presiden AS Donald J. Trump. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Trump menjalankan politik luar negeri yang lebih pragmatis, yakni mengedepankan kepentingan AS.
Ini berujung pada banyaknya aksi sepihak (unilateral) yang dilakukan Trump. Negara-negara sekutu AS – khususnya di Asia – pun disebut-sebut banyak merasa ditinggalkan oleh sang Paman Sam.
Bisa jadi, kembalinya peran AS di panggung politik dunia ini turut menandai kembalinya sebuah tatanan dunia (international order) yang menurut John J. Mearsheimer – profesor politik di University of Chicago, AS – memiliki tendensi untuk menerapkan nilai-nilai yang diyakini oleh negara Paman Sam tersebut, yakni demokrasi dan penegakan HAM.
Baca Juga: Jokowi, Biden dan Kebencian Pada Asiahttps://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pinterpolitik&dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1379817395607400456&lang=id&origin=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com%2Fin-depth%2Famunisi-biden-bayangi-jokowi&sessionId=dc1e94b5a0321ac05b5352a31739046bb5c98d8a&siteScreenName=pinterpolitik&theme=light&widgetsVersion=2582c61%3A1645036219416&width=550px
Apa yang dijelaskan oleh Mearsheimer ini bisa jadi akan kembali ditegakkan oleh pemerintahan Biden. Pasalnya, pada era pemerintahan Trump, tatanan dunia liberal tidak terlalu menjadi perhatian – membuat kehadiran AS menjadi berkurang bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Bisa jadi, dengan Trump yang pragmatis, isu-isu demokrasi dan HAM menjadi lebih diabaikan oleh negara-negara lain karena sang hegemon global menarik diri dari berbagai upaya internasional. Mudahnya, tanpa sang polisi dunia, komitmen global pada demokrasi dan HAM pun menurun.
Pemerintahan Jokowi di Indonesia, misalnya, dinilai memiliki komitmen demokrasi yang terus berkurang. Betapa tidak, skor indeks demokrasi ala the Economist Intelligence Unit (EIU) bagi Indonesia juga terus menurun – bahkan skor pada 2020 menjadi skor terendah dalam 14 tahun terakhir.
Sebenarnya, sorotan akan berkurangnya komitmen Indonesia terhadap demokrasi dan HAM ini juga pernah muncul di bawah pemerintahan Trump. Namun, berbeda dengan Biden, situasi demokrasi dan HAM bukan harga mati bagi Trump untuk bernegosiasi dan berbisnis dengan negara-negara lain.
Lantas, apa artinya sorotan HAM dan demokrasi di bawah Biden? Mengapa sorotan ini bisa menjadi semacam amunisi politik luar negeri untuk Biden dalam kebijakan luar negerinya terhadap Indonesia?
Amunisi untuk Jokowi?
Kembalinya AS ala Biden untuk hadir dalam panggung politik dunia ini sebenarnya berhubungan dengan konstruksi nilai dalam masyarakat internasional. Sama seperti masyarakat domestik pada umumnya, nilai-nilai ini dinegosiasikan dan diadopsi menjadi nilai dan norma yang diyakini bersama.
Boleh jadi, dengan adanya kontrol atas kepatuhan terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, negara-negara lain akan kembali menerapkan nilai dan norma serupa. Dalam hubungan internasional, kehadiran hegemon sebagai pemimpin antarnegara ini biasa disebut sebagai hegemonic stability (stabilitas hegemoni).
Dengan begitu, compliance (kepatuhan) dapat terjaga. Negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Utara, misalnya, kini mulai mengikuti jejak politik luar negeri Biden. Salah satunya adalah ketika Uni Eropa, AS, dan Kanada secara bersama menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap petinggi-petinggi Tiongkok terkait dugaan genosida dan pelanggaran HAM di Provinsi Xinjiang.
Bukan tidak mungkin, nilai dan norma yang dibangun AS melalui tatanan liberal ini membangun konstruksi sosial yang menempatkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sebagai nilai dan norma utama bagi masyarakat internasional. Negara-negara lain bisa saja kembali menerapkan prinsip yang sama seperti apa yang Biden terapkan di AS.
Namun, pembangunan tatanan dunia yang dikonstruksi ini bukan berarti tanpa konsekuensi bagi pemerintahan Jokowi di Indonesia. Dengan sorotan HAM yang termuat dalam laporan Kemlu AS, Biden bisa saja memiliki legitimasi untuk menegur pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Menuju Status Pemimpin Kuat
Bila benar begitu, Biden bisa saja menerapkan deterrence – upaya untuk membuat negara B tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh negara A – terhadap pemerintahan Jokowi. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu pion penting dalam strategi AS untuk menghalau kebangkitan Tiongkok – mulai dari pengaruhnya sebagai “pemimpin alami” Association of South East Asian Nations (ASEAN) hingga posisi geografis Indonesia yang strategis bagi Tiongkok maupun AS.
Menariknya lagi, sorotan HAM ala Biden ini bisa saja bukan satu-satunya amunisi deterrence yang menghantui Jokowi. Deterrence oleh negara Paman Sam tersebut bisa juga tengah terjadi dalam cara konvensional, yakni dengan manuver dan kapabilitas militer.
Hal ini terlihat dari bagaimana AS telah memiliki kerja sama pertahanan dan latihan bersama di sekitar wilayah Indonesia – meningkatkan proyeksi kekuatan Paman Sam di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, sebuah jet tempur milik AS dikabarkan telah melintasi ruang udara zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna.
Amunisi Biden pun bisa saja tidak hanya terletak pada sorotan HAM dan kemampuan militer, melainkan juga di bidang yang bagi Jokowi sangat penting, yakni ekonomi. Seperti yang diketahui, Indonesia menikmati surplus perdagangan yang cukup besar melalui fasilitasi Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh AS.
GSP ini juga yang membuat Jokowi tidak tinggal diam untuk melobi AS di era pemerintahan Trump. Salah satu tokoh yang disebut-sebut berjasa dalam negosiasi GSP dengan AS ini adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk AS.
Mungkin, pemerintahan Biden merasa perlu untuk menyiapkan amunisi-amunisi semacam ini untuk membayangi pemerintahan Jokowi. Dengan begitu, AS dapat membuat Indonesia berperilaku lebih sejalan dengan politik luar negerinya.
Jokowi di Persimpangan?
Amunisi ini bisa jadi diperlukan karena adanya kecenderungan tertentu yang dimiliki Jokowi dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, yakni pragmatisme dan praktikalitas. Ben Bland dan Ralf Emmers, misalnya, menyebutkan bahwa politik luar negeri Jokowi lebih digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan domestik, seperti pembangunan infrastruktur.
Inilah mengapa Tiongkok dapat menjadi jawaban mudah bagi Jokowi. Dalam hal ini, jawaban ini dapat menjadi mimpi buruk bagi strategi politik luar negeri Biden yang ingin menghalau kekuatan Tiongkok.
Mungkin, dengan amunisi-amunisi ini, pemerintahan Jokowi dapat mulai behave (berperilaku) sejalan dengan apa yang diinginkan AS. Strategi Menlu RI Retno untuk membangun upaya ASEAN dalam krisis Myanmar, misalnya, disebut-sebut menjadi upaya Indonesia untuk menampilkan diri sebagai negara demokratis di depan mata pemerintahan Biden.
Bila benar amunisi-amunisi Biden ini turut membayangi, bukan tidak mungkin Jokowi kini berada di persimpangan di mana Indonesia harus mengimbangi berbagai kepentingan yang ada. Meski ada amunisi-amunisi tersebut, Jokowi di satu sisi juga harus mengimbanginya dengan kepentingan infrastruktur dan pembangunannya yang selama ini dapat terbantu dengan kehadiran Tiongkok. Menarik untuk diamati bagaimana langkah Jokowi untuk mengimbangi berbagai kekuatan di persimpangan ini. (A43)
Baca Juga: Facebook Cs Lampaui Jokowi?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
