Sentimen anti Asia meningkat dalam beberapa pekan terakhir di Amerika Serikat (AS). Di samping terkait aksi-aksi kekerasan rasial yang menjadi ekses dari pandemi Covid-19, banyak pihak menilai persoalan ini juga berhubungan dengan pergeseran dinamika peradaban antara Tiongkok sebagai pemain dominan peradaban Timur, dengan AS sebagai kekuatan utama politik Barat. Benarkah demikian?
“Rationally what the established power US should be doing is engaging in multilateralism with a rising power like China”.
::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat Singapura::
Beberapa hari lalu, tagar #StopAsianHate dan #StopAAPIHate menjadi trending utama di jagat maya, terutama di platform media sosial Twitter. Ini terkait seruan anti rasial yang digaungkan oleh banyak pihak, menyusul meningkatnya aksi rasial terhadap komunitas orang-orang Asia dan Pasifik di AS.
Resonansinya bertambah besar karena grup musik Korea seperti BTS juga ikut menyerukan hal tersebut. Bukan tanpa alasan, BTS adalah salah satu grup musik dengan penggemar – yang sering disebut sebagai Army – yang terkenal cukup militan di media sosial. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan isu ini mendapatkan tempat yang besar dalam pembentukan opini publik.
Secara garis besar, konteks kebencian terhadap orang Asia memang telah meningkat, seiring seruan yang mempersalahkan orang-orang Asia sebagai penyebab pandemi Covid-19. Ini terkait awal pertama kali virus ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok.
Baca Juga: PKS-Demokrat Bersinar Di Tengah Corona
Di AS sendiri konteks kebencian pada orang Asia ini dituduh bertambah besar karena pernyataan-pernyataan Presiden Donald Trump yang setahun lalu kerap mengidentikkan pandemi tersebut sebagai “virus Tiongkok” atau bahkan “virus Asia”.
Gerakan Stop AAPI (Asian Americans and Pacific Islanders) Hate yang berbasis di San Francisco dan melacak diskriminasi dan xenofobia terhadap orang Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik, menghitung hampir 3.800 insiden rasial terhadap orang Asia dan Pasifik dari Maret 2020 hingga Februari 2021.
Kemudian, hasil survei tahunan yang dilakukan oleh Anti-Defamation League juga menunjukkan bahwa jumlah orang Asia-Amerika yang mengalami insiden karena kebencian dan pelecehan online mengalami lonjakan terbesar.
Kebencian, marginalisasi, dan stereotip terhadap orang Asian ini disebut-sebut mengakibatkan peristiwa berdarah pada 16 Maret 2021 di Georgia. Adalah Robert Aaron Long, seorang warga AS kulit putih berusia 21 tahun, menembak mati delapan orang di tiga panti pijat di Cherokee County dan Atlanta. Enam dari mereka yang tewas adalah wanita keturunan Asia.
Long telah ditangkap dan didakwa dengan delapan dakwaan pembunuhan. Meskipun ia mengklaim tidak termotivasi oleh ras para korban dan kejahatan rasial bukan bagian dari dakwaan terhadapnya, banyak orang percaya penembakan massal itu adalah tindakan kejahatan rasial.
Ini kemudian menjadi konsen isu yang besar, apalagi pasca peristiwa lanjutan penyerangan terhadap seorang lansia keturunan Asia oleh seorang pria beberapa hari setelahnya.
Konteks Asian hate kemudian menjadi perbincangan panas, bahkan membuat acara televisi seperti The Late Late Show with James Corden membahas hal ini dalam salah satu kesempatan. Demikianpun dengan komedi Saturday Night Live (SNL) yang tidak ketinggalan pula menyinggung hal ini dalam salah satu kesempatan tayang.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah benarkah konteks kebencian rasial ini hanya terjadi karena persoalan pandemi Covid-19 semata? Atau adakah fenomena ini sebenarnya menggambarkan hal yang lebih besar yang terjadi pada masyarakat di AS secara keseluruhan? Lalu bagaimana akademisi dan mantan diplomat Singapura, Kishore Mahbubani, melihat persoalan ini?
Kebencian Pada Orang Asia: Bukti Kejatuhan Peradaban Barat?
Kebencian dan sentimen rasial terhadap orang-orang Asia memang punya sejarah yang cukup panjang di AS. Kebencian terhadap orang-orang Tiongkok misalnya, telah muncul sejak abad ke-19, terutama ketika banyak pekerja migran asal Tiongkok mulai berdatangan ke negeri Paman Sam itu, seiring meningkatnya aktivitas pertambangan – misalnya akibat peristiwa seperti Californian Gold Rush dan yang sejenisnya yang terjadi sejak tahun 1848.
Konteks kebencian ini kemudian terus berkembang seiring masuknya AS ke era Perang Dunia. Paham McCarthyism – yang menempatkan komunisme sebagai musuh utama di segala bidang – ikut menjadi pemanas konteks sentimen negatif terhadap Asia dan Tiongkok secara khusus. Apalagi, Tiongkok kemudian menjadi negara yang berdiri di atas panji komunisme itu di era Mao Zedong.
Isu sentimen terhadap Tiongkok ini kemudian berkembang terus hingga saat ini. Sentimen ini kemudian mengalami perluasan makna, tidak lagi hanya terbatas pada orang-orang Tiongkok atau keturunan Tiongkok, tetapi kepada orang-orang Asia Timur secara keseluruhan dan kemudian meluas lagi kepada orang-orang Asia dan orang-orang dari Pasifik.
Baca Juga: Banjir Jakarta, Antara Anies dan Soeharto
Persoalannya kemudian membuncah pasca pandemi Covid-19 melanda Eropa dan AS. Di AS sendiri, terjadi peningkatan sentimen anti Asia hingga 150 persen sepanjang tahun 2020. Ini kemudian diperparah dengan kampanye politik di gelaran Pilpres AS 2020 lalu, di mana Joe Biden kerap diserang isu terkait kedekatannya dengan Tiongkok.
Gerakan kampanye politik ini tidak bisa dianggap remeh karena secara tidak langsung membangun kesadaran komunal yang membentuk persepsi masyarakat AS terhadap Tiongkok. Hal ini akan mendatangkan efek yang besar terutama pada kelompok-kelompok konservatif.
Menariknya, setelah terpilih sebagai Presiden, Biden justru terlihat berusaha membalikkan isu tersebut dengan “bermain keras”. Ia kembali menggunakan politik standar ganda yang kerap digunakan AS dalam politik internasional ketika mengkritik Tiongkok dan Rusia terkait demokrasi. Biden memang terlihat membangkitkan permusuhan dengan Tiongkok.
Sikap politik yang demikian ini justru bisa berbahaya jika tidak diiringi perbaikan persepsi di dalam negeri AS sendiri. Pasalnya, akan sangat mungkin asosiasi terhadap ras tertentu akan dipersepsikan dari bagaimana cara negara memandang entitas negara lain. Dalam konteks ini, sikap politik AS terhadap Tiongkok bisa saja meningkatkan tensi publik domestiknya sendiri terhadap orang-orang keturunan Tiongkok atau Asia secara keseluruhan.
Kemudian, dalam setiap konflik, bisa dipastikan akan selalu ada hulunya. Mayoritas konflik sosial saat ini selalu berangkat dari persoalan ketidakadilan, salah satunya dalam bidang ekonomi.
Michelle Maiese dari Emmanuel College Boston berbicara mengenai konteks konflik dan ketidakadilan yang selalu berdiri seperti kepingan mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan akan selalu melahirkan hubungan kausalitas.
Dalam konteks di AS sendiri, kondisi ketidakadilan ekonomi itu terefleksi dari riset yang menemukan bahwa 50 persen masyarakat dengan ekonomi terbawah di AS justru mengalami penurunan pendapatan dalam 40 tahun terakhir. Ini berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami oleh 1 persen orang kaya yang ada di negara tersebut.
Masalah ini kemudian mendapatkan ujungnya ketika Donald Trump sukses membentuk persepsi besar di AS bahwa kondisi ekonomi tersebut terjadi karena faktor lain, misalnya peningkatan imigran. Akibatnya, orang Asia yang memang sebagian besar adalah imigran mendapatkan framing politik sebagai kelompok yang dipersalahkan terkait kondisi ekonomi di negara tersebut.
Momentum Politik Orang Asia
Jika menggunakan pandangan Kishore Mahbubani yang menyebutkan bahwa peradaban Barat kini sedikit kewalahan menghadapi kebangkitan negara-negara Asia, isu sentimen rasial ini sangat mungkin bisa dianggap sebagai bukti kemunduran peradaban Barat.
Asia saat ini sedang ada pada titik lompatan peradaban, seiring menguatnya pembangunan ekonomi di kawasan. Bahkan, untuk di beberapa kawasan spesifik, misalnya di Asia Tenggara, Tiongkok sudah mulai makin mendominasi. Perjanjian blok dagang terbesar sepanjang sejarah bertajuk Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP adalah contoh bagaimana Tiongkok makin merengkuh pengaruh di kawasan.
Artinya, di balik sentimen terhadap orang Asia di AS, sebetulnya ada gambaran besar soal digdaya orang-orang Asia itu sendiri. Memang masih perlu kajian yang lebih mendalam untuk melihat hubungan sebab akibat dalam kasus ini. Namun, jika fenomena kebangkitan Asia ini mempengaruhi kebijakan politik AS di level negara, sangat mungkin hal itu juga akan mempengaruhi persepsi masyarakat di tingkatan terbawah.
Baca Juga: Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024?
Contoh paling jelasnya tentu saja dalam kasus Trump yang justru menggunakan isu-isu yang demikian untuk kampanye politik, atau bahkan mencari kambing hitam terkait ketidakmampuan negara menangani pandemi Covid-19.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Well, Presiden Jokowi dan Indonesia secara khusus bisa mengambil momentum dari persoalan ini, terutama dalam konteks kebanggaan sebagai orang-orang Asia. Bangsa-bangsa Asia punya sejarah kebesaran dari masa lalu yang harus dijadikan sebagai motor untuk membawa masyarakatnya menuju ke arah yang lebih baik.
Orang-orang Jepang di era Meiji sudah membuktikan bagaimana mereka berubah dari sebuah bangsa yang nyaris menjadi koloni Barat, menjadi salah satu negara yang paling ditakuti – sekalipun memang ada warisan kekejaman dalam penjajahan yang dilakukan di kemudian hari.
Yang jelas, konteks sentimen rasial di AS harus menjadi momentum bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan posisi politiknya, ekomominya, dan lain sebagainya, di hadapan negara-negara Barat. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
