HomeNalar PolitikAlumni 212 Cocok Jadi Parpol?

Alumni 212 Cocok Jadi Parpol?

Kecil Besar

Apakah arah pergerakan para alumni 212 bernuansa politis dan mungkinkah cocok untuk menjadi partai politik?


PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]icara soal aksi 212, tapi tak ada sangkut pautnya dengan Wiro Sableng ya? Karena ini berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah umat Islam di Jakarta pada 2 Desember tahun lalu. Aksi yang konon katanya bertujuan untuk ‘membela Islam’ tersebut, diduga sarat dengan unsur politis.

Hal ini turut dibenarkan Pak Karyono Wibowo, Direktur Indonesia Public Institute (IPI) ini menjelaskan bahwa manuver yang dilakukan oleh para alumni 212 ada nuansa politiknya. Katanya organisasi keagamaan, kok malah merempet ke politik? Aneh bin ajaib ya.

Ada beberapa indikator untuk menjelaskan pernyataan tersebut. Yang pertama, mengenai aksi 212 tahun lalu dinilai memiliki tujuan politis untuk menumbangkan Ahok. Apalagi dilaksanakan menjelang Pilgub DKI Jakarta.

Hal ini ditandai dengan munculnya jargon yang menganjurkan agar jangan memilih kepala daerah yang diusung oleh partai pendukung penista agama. Jargon tersebut beredar luas di twitter.

Sayang sekali ya, kok media sosial sekelas twitter dipakai untuk menyebar fitnah dan ujaran kebencian. Mungkinkah ini yang menyebabkan burung di twitter lebih kurus dari burung travel*** ya?

Yang kedua, mereka juga mem-viral-kan ungkapan jangan pilih presiden dan partai pengusung presiden yang mendukung penista agama. Bukankah ini dialamatkan kepada Pakde Joko dan Partai koalisinya?

Yang ketiga, ada pernyataan dari pembina presidium alumni 212, Kapitra Ampera. Ia dengan tegas mengatakan bahwa gerakan 212 adalah gerakan real politik, untuk menumbuhkan kesadaran politik.

Baca juga :  Transformasi Dudung, Jenderal Kanvas?

Lha katanya acara keagamaan, kok malah dikaitkan dengan politik sih? Ini nih yang aneh nih. Emang ada agama yang ngajarin untuk berpolitik? Bukankah politik dan agama itu dua hal yang berbeda?

Mungkin ada baiknya agar para alumni 212 menjadi partai politik atau menjadi underbow partai politik aja ya. Biar jelas dan fokus untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui saluran demokrasi yang sudah diatur oleh konstitusi. Bukankah itu lebih bijak? Biar nggak ada lagi kesan atau tendensi memakai nama Islam untuk kepentingan politik. (K-32)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

PDIP dan Gerindra Ngos-ngosan

PDI Perjuangan dan Gerindra diprediksi bakal ngos-ngosan dalam Pilgub Jabar nanti. Ada apa ya? PinterPolitik.com Pilgub Jabar kian dekat. Beberapa Partai Politik (Parpol) pun mulai berlomba-lomba...

Arumi, ‘Srikandi Baru’ Puan

Arumi resmi menjadi “srikandi baru” PUAN. Maksudnya gimana? PinterPolitik.com Fenomena artis berpolitik udah bukan hal baru dalam dunia politik tanah air. Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk...

Megawati ‘Biro Jodoh’ Jokowi

Megawati tengah mencari calon pendamping Jokowi. Alih profesi jadi ‘biro jodoh’ ya, Bu? PinterPolitik.com Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu laksana lilin yang bernyala. Lilin...