“Going places where you don’t belong” – Drake, penyanyi rap asal Kanada
Di dunia ini, bisa dibilang bahwa tidak semuanya dapat terdistribusikan secara merata. Kesejahteraan, misalnya, belum tentu dapat dinikmati oleh semua orang.
Mungkin, fakta inilah yang akhirnya mendasari berbagai kegiatan blusukan dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma). Pasalnya, melalui blusukan tersebut, Bu Risma kabarnya mampu tuh memberikan tempat tinggal yang lebih layak pada para tunawisma dan pemulung yang ditemuinya.
Tidak hanya tempat tinggal, Bu Mensos dikabarkan juga menjanjikan untuk mencarikan pekerjaan bagi mereka. Kabar terbarunya, Bu Risma sempat memasukkan sejumlah tunawisma dan pemulung yang ditemuinya untuk bekerja di sebuah apartemen yang dikelola oleh anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tapi nih, tanpa disadari, di tengah upaya Bu Risma untuk menyelamatkan para tunawisma dan pemulung ini, ada sejumlah figur yang disebut-sebut bakal bisa jadi “gelandangan” juga lho. Pasalnya nih, ada wacana yang bilang kalau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 dan 2023 nanti akan ditiadakan lho.
Baca Juga: Anies Tak Mau Tersalip Lagi
Katanya sih, wacana ini akan menggabungkan serangkaian Pilkada tersebut dengan Pemilu 2024. Wah wah, kalau kata ahli hukum tata negara Refly Harun, bisa-bisa banyak kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK), hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal jadi “gelandangan” politik karena tidak lagi punya posisi jabatan.
Hmm, kalau gini caranya, para kepala daerah ini bakal kehilangan panggung politik dong. Alhasil, Bu Risma dan mereka-mereka yang menjadi menteri – seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno – dong yang nanti bisa melenggang ke kursi Pilpres 2024. Waduh.
Dengan begitu, mimpi Anies, RK, Ganjar, dan Khofifah untuk bersaing di pesta politik 2024 bisa kandas dong. Namun, itu semua kembali bergantung pada desain politik yang disepakati para “pemain” politik besar yang ada sih.
Lagipula, belum tentu semua partai politik akan sepakat terhadap wacana tersebut. Selain itu, bila Pilkada 2022-2023 tidak dilaksanakan, lantas siapa ya yang nanti jadi kepala-kepala daerah di wilayah tersebut? Bisa-bisa nggak stabil tuh. Mungkin nih, wacana ini bisa aja hanya jadi angin lalu sih. Hmm. (A43)
Baca Juga: Risma Jadi “Bawahan” Anies?
