HomeNalar PolitikAda Kepentingan dalam Amendemen?

Ada Kepentingan dalam Amendemen?

Gagasan tentang amendemen UUD 1945 mendadak menjadi pembicaraan utama bagi aktor politik tanah air. Bukan tidak mungkin hal itu dipicu oleh motif ekonomi politik kelompok tertentu.


Pinterpolitik.com

Wacana amendemen UUD 1945 tiba-tiba berhembus kencang. Sebuah wacana yang umumnya dianggap tabu karena alasan sakralnya konstitusi, belakangan tengah menjadi pembicaraan serius. Berbagai partai politik tanah air memiliki pandangannya tersendiri terkait dengan wacana tersebut.

Ada partai yang setuju dan bahkan mendorong serius terjadinya perubahan terbatas pada konstitusi tersebut. PDIP misalnnya tak malu-malu untuk menunjukkan posisi pro pada amendemen konstitusi yang lahir sejak bertahun-tahun lalu tersebut.

Sementara itu, beberapa partai lain memilih bersikap hati-hati sebelum menentukan sikap pada gagasan amendemen UUD 1945 tersebut. Mereka menyadari betul bahwa perubahan pada konstitusi ini merupakan sesuatu yang amat berisiko, sehingga tak bisa dilakukan secara sembarangan.

Perlu diakui, amendemen UUD 1945 memang berpotensi membuka berbagai luka lama dalam perjalanan bangsa ini. Apalagi, beberapa usulan perubahan yang berkembang memang bisa memutar kembali memori tak sedap era Orde Baru seperti kekuatan MPR dan juga GBHN.

Lalu, mengapa wacana amandemen tersebut tiba-tiba mengemuka di masa seperti sekarang ini? Adakah motif khusus yang dapat dipenuhi melalui gagasan perubahan terbatas pada konstitusi tersebut?

Wacana yang Mengemuka

Di tengah wacana perebutan dan pembagian kursi pimpinan MPR, gagasan soal amendemen UUD 1945 tiba-tiba saja ikut masuk ke dalam agenda. Bola panas kemudian bergulir akibat ide tersebut. Kontroversi juga mengemuka seiring dengan potensi tergerusnya demokrasi melalui wacana amendemen tersebut.

Beberapa partai sebenarnya memang memiliki sikap yang cukup jelas terkait dengan wacana amendemen terhadap konstitusi ini. PDIP misalnya sudah sejak lama ingin mengembalikan UUD 1945 ke versi asli era Presiden Soekarno.

Hal serupa berlaku bagi partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, Gerindra. Salah satu cita-cita dari partai ini adalah untuk mengembalikan UUD 1945 ke versi aslinya. Tak hanya itu, PAN juga pernah melontarkan wacana tentang amendemen terbatas UUD 1945.

Jika diperhatikan, terlihat bahwa ada beragam isu spesifik yang ingin dipenuhi melalui wacana amendemen UUD 1945 belakangan ini. Salah satu yang paling kuat berhembus adalah pemberlakuan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tenar di era Orde Baru.

Tak hanya soal GBHN, MPR juga diwacanakan akan kembali menjadi lembaga tinggi negara melalui wacana amendemen yang belakangan mengemuka. Meski demikian, isu ini tergolong lebih sensitif ketimbang penghidupan GBHN, sehingga tak semua partai satu suara.

Baca juga :  Siasat JK Hadang Jokowi ke Golkar?

Jika sejarah yang menjadi rujukannya, wacana perubahan pada UUD 1945 ini sebenarnya sama sekali bukanlah barang baru. Sebelumnya, konstitusi tersebut pernah mengalami amendemen sebanyak empat kali seiring dengan berhembusnya angin reformasi.

Ada beberapa poin yang lahir dari empat amendemen tersebut. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi salah satu poin krusial dari amendemen pertama. Pada amendemen kedua, pasal-pasal detail tentang Hak Asasi Manusia (HAM) masuk sebagai agenda.

Amandemen ketiga meliputi poin-poin penting terkait dengan Pemilu dan juga pemakzulan presiden. Terakhir, pada amendemen keempat, perubahan lebih banyak berlaku untuk perekonomian negara ketimbang agenda politik dan pemerintahan seperti di amendemen-amendemen sebelumnya.

Ekonomi dan Perubahan Konstitusi

Di atas kertas, revisi terhadap konstitusi sebenarnya memang terlihat lebih berhubungan dengan urusan hukum dan juga politik. Meski demikian, pengguliran wacana ini bisa saja juga memiliki dimensi lain yang justru sebenarnya krusial.

Dalam kadar tertentu, perubahan pada konstitusi ini dapat memiliki kaitan dan pengaruh dengan urusan ekonomi. Dalam beberapa kasus, perubahan konstitusi bisa saja memiliki pengaruh pada kebijakan dan juga pertumbuhan ekonomi negara yang melakukannya.

Di luar itu, memandang perubahan konstitusi melalui kacamata ekonomi juga dapat menunjukkan bahwa ada aktor tertentu yang secara ekonomi berharap dapat terpenuhi kepentingannnya. Dalam konteks ini, lazimnya akan ada kelompok kepentingan atau interest group yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi. 

Peran dari interest group ini digambarkan misalnya oleh Donald J. Boudreaux dan A.C. Pritchard dalam Rewriting the Constitution: An Economic Analysis of the Constitutional Amendment Process.

Boudreaux dan Pritchard menyebutkan bahwa aktor-aktor pemerintahan dan interest group secara rasional memburu kepentingan pribadi mereka layaknya aktor-aktor sektor privat di pasar. Mereka akan memperluas kepentingan pribadi tersebut dengan aturan atau hukum yang menguntungkan kelompok tertentu. Boudreaux dan Pritchard berargumen bahwa interest group berinvestasi dalam aktivitas politik untuk memaksimalkan investasi mereka.

Secara spesifik, kelompok semacam itu bisa saja memiliki bentuk berupa lembaga multilateral. Tim Lindsey misalnya menyoroti peran lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia bagi perubahan peraturan di negara-negara seperti Thailand, Korea Selatan, dan tentu saja Indonesia.

Menelusuri Kelompok Kepentingan

Dalam konteks Indonesia sendiri, amendemen yang lebih dahulu terwujud sebenarnya juga disinyalir terwarnai oleh gagasan dari kelompok kepentingan tertentu. Hal ini terungkap melalui berbagai pengakuan anggota panitia amandemen UUD 1945.

Pada amendemen UUD 1945 tahun 2002, anggota fraksi PDIP Amir Aryoso misalnya, mengeluhkan adanya campur tangan NGO asing dalam proses perubahan konstitusi tersebut. Ada sebuah lembaga asal Amerika Serikat (AS) yaitu National Democratic Institute for International Affairs (NDI) yang disebut-sebut berperan dalam amendemen konstitusi negeri ini.

Baca juga :  Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Dalam pengakuan Amir Aryoso, PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Jacob Tobing telah didanai oleh NDI. Tuduhan ini kemudian tentu saja dibantah perwakilan NDI Indonesia. Meski demikian, dugaan soal intervensi lembaga asing dalam amendemen Indonesia kemudian mulai bergulir.

Hal tersebut tentu masih belum termasuk dengan dugaan keterlibatan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF. Ada dugaan bahwa amendemen UUD 1945 yang pernah terjadi di Indonesia terkait dengan beragam Letter of Intent dengan IMF. Perubahan peraturan semacam ini terungkap misalnya dalam catatan dari Simon Butt dan Tim Lindsey.

Selain itu, unsur interest group juga dapat berupa dari kepentingan aktor-aktor politik yang ada di sekitar pembahasan wacana amendemen ini. Mereka bisa saja memiliki agenda-agenda tersendiri yang ingin diwujudkan lewat perubahan UUD 1945 nanti.

Meski hal-hal semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan secara sempurna, bukan berarti bahwa indikasi adanya gerak-gerik interest group dalam perubahan konstitusi di Indonesia otomatis tidak ada. Seperti yang diungkapkan oleh Boudreaux dan Pritchard, kelompok ini cenderung aktif dalam mendorong penulisan ulang dari konstitusi.

Merujuk pada kondisi tersebut, wacana amendemen yang belakangan kencang berhembus bukan tidak mungkin terwujud jika ada interest group khusus yang mendorongnya. Tentu, terlalu terburu-buru jika peniupan wacana amendemen saat ini adalah ulah dari kelompok semacam itu. Meski demikian, dengan peran penting interest group dalam gambaran Boudreaux dan Pritchard, hal itu bukan tidak mungkin bisa terjadi.

Amendemen UUD 1945 yang belakangan berhembus bisa saja terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. Click To Tweet

Jika melihat agenda yang tengah berhembus, boleh jadi kepentingan dari interest group tersebut berkutat di antara kewenangan presiden. Penguatan kembali MPR dan dimunculkannya kembali GBHN memang kerap diidentikkan dengan pelemahan sistem presidensial di mana MPR sebagai lembaga legislatif kembali tampil perkasa.

Dalam konteks tersebut, boleh jadi ada interest group yang secara ekonomi politik kepentingannya dapat terpenuhi jika sistem presidensial tak lagi sekuat yang diharapkan.

Pada akhirnya, wajar jika ada yang mencium bahwa ada kelompok tertentu yang berusaha agar kepentingannya dapat terpenuhi melalui amendemen UUD 1945. Lalu, seperti apa bola panas amendemen UUD 1945 akan bergulir ke depan? (H33)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...