HomeCelotehSoal Hukuman Mati, PDIP Beda Standar?

Soal Hukuman Mati, PDIP Beda Standar?

“One day, you’re here. One day, you’re there. One day, you care. You’re so unfair” – Justin Timberlake, penyanyi asal Amerika Serikat


PinterPolitik.com

Hari Antikorupsi Sedunia 2019 memang telah berlalu. Namun, semangat pemberantasan korupsi sepertinya masih membara nih di masyarakat luas.

Usulan mengenai hukuman mati bagi para koruptor misalnya, hingga kini masih menjadi topik yang ramai dibicarakan di berbagai media dan publik. Ide ini mencuat ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta.

Sebagian masyarakat menyetujui usulan itu agar menciptakan efek jera bagi para pelanggarnya. Namun, tampaknya tidak semuanya sepakat dengan usulan tersebut. Amnesty International misalnya, bilang kalau diberlakukannya hukuman mati bakal melanggar hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, menurut mereka, hukuman mati juga nggak bakal ngebikin jera para koruptor. Pasalnya, banyak negara udah mulai ngehapus hukuman mati karena ternyata nggak relevan dengan jumlah kejahatan yang terjadi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga punya pendapat yang sejalan nih sama Amnesty International. Kata beliau nih, hukuman mati belum tentu relevan di Indonesia.

Oleh sebab itu, Pak Hasto lebih setuju kalau hukuman yang diberlakukan adalah pemiskinan terhadap para koruptor. Katanya nih, hukuman itu bisa ngebikin efek jera nih.

Selain itu, beliau menilai hukuman mati itu tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Bahkan, beliau mencontohkan konvensi-konvensi internasional yang telah menghapuskan hukuman mati.

Wah, bisa-bisa citra Indonesia di mata dunia jadi jelek dong kalau memberlakukan hukuman mati. Apalagi nih, Indonesia kan habis ini menduduki posisi penting sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022.

Hmm, benar juga ya Pak Hasto. Soal hukuman mati untuk pengedar narkotika misalnya, banyak dicecar nih sama negara-negara lain. Brasil dan Belanda sampai-sampai menarik pulang duta besarnya lho pada tahun 2015 dulu. Waduh.

Tapi nih, uniknya, Pak Hasto punya pendapat yang berbeda lagi nih soal hukuman mati kejahatan narkotika. Pada tahun 2016, beliau pernah bilang kalau PDIP perlu ngedukung penuh nih upaya pemerintahan Jokowi untuk memerangi narkoba – dari dukungan politik sampai pemberlakuan hukuman mati.

Lha, kok jadi beda-beda gini? Yang benar mendukung atau menolak nih jadinya, Pak Hasto? Masa iya soal kemanusiaan jadi separuh-separuh gitu, Pak?

Tapi, mungkin kita perlu positive thinking dulu nih. Bisa aja, Pak Hasto sudah sadar kalau hukuman mati dianggap melanggar HAM oleh berbagai pihak. Mulai sekarang, beliau boleh jadi telah mulai mendorong agenda-agenda perlindungan HAM, termasuk untuk para koruptor. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Hasto dan Politik Uang UU MD3
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Singapura ‘Ngeri-ngeri Sedap’ ke Prabowo?

Jokowi ajak Prabowo ketika bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong dan deputinya, Lawrence Wong. Mungkinkah 'ngeri-ngeri sedap' ke Prabowo?

Strategi Erick Thohir Menangkan Timnas?

Timnas U-23 lolos ke babak semifinal di Piala Asia U-23 2024. Mungkinkah ini semua berkat Ketum PSSI Erick Thohir? Mengapa ini juga bisa politis?

Gibran, Wapres Paling Meme?

Usai MK bacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, unggah fotonya sendiri dengan sound berjudul “Ahhhhhh”.