HomeCelotehSaat Puan Minta Tanya PDIP

Saat Puan Minta Tanya PDIP

“Coba bertanya pada manusia tak ada jawabnya,” – Peterpan, Langit Tak Mendengar


PinterPolitik.com

Ada yang masih penasaran sama kasus Harun Masiku dan dugaan suap PAW PDIP? Kalau iya, sepertinya itu adalah hal yang wajar. Kasus ini emang lumayan menghebohkan karena melibatkan salah satu partai terbesar di negeri ini.

Mungkin, saking bikin penasarannya kasus ini, ada aja berita terkait dengan hal itu. Para pewarta seperti terus menggali lebih jauh perkembangan kasus tersebut, terlebih ada perkembangan seperti perginya Harun dan juga pembentukan tim hukum oleh PDIP.

Nah, dalam proses penggalian informasi itu, Ketua DPR RI yang sekaligus juga merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani jadi salah satu figur yang ikut ditanyai oleh para jurnalis.

Layaknya banyak jawaban pejabat terkait kasus ini, Bu Puan menjawab pertanyaan dari wartawan dengan bilang kalau proses hukum harus dihormati. Di luar itu, mantan Menko PMK ini ternyata punya jawaban lain saat ditanyai penetapan tersangka sesama kader PDIP.

Bu Puan sepertinya enggan untuk menanggapi penetapan Harun Masiku yang hingga kini keberadaannya masih menjadi teka-teki. Secara spesifik, Bu Puan juga bilang kalau itu tanyanya ke partai, bukan ke Ketua DPR.

Hmmm, mungkin ada benernya juga sih pernyataan Bu Puan itu. Sebagai pejabat publik, ketua DPR perempuan pertama Indonesia itu memang idealnya gak terlalu banyak mengurusi perkara di internal partai.

Meski demikian, coba kita lihat posisi Bu Puan di struktur PDIP. Kalau yang tertera di situs PDIP, Bu Puan ini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan. Jadi ya, Bu Puan ini selain punya jabatan publik sebagai Ketua DPR, juga punya jabatan partai sebagai Ketua DPP.

Baca juga :  Jalan Terjal Sengketa Pilpres 2024

Hmmm, kalau udah begini jadinya gimana ya? Mungkin gak ya wartawan yang nanya ke Bu Puan ini berpatokan ke susunan pengurus PDIP yang tertera di situs?

Ya gak tahulah. Kan katanya kalau emang mampu dua jabatan sekaligus, harusnya gak dipersoalkan. Eh, tapi nantinya, para wartawan itu perlu gak ya dikasih brief sama pejabat kapan dia berlaku sebagai pejabat publik, kapan dia bertindak sebagai kader parpol? (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...