HomeCelotehPDIP-Jokowi Mulai Pecah Kongsi?

PDIP-Jokowi Mulai Pecah Kongsi?

“Jelas tidak setuju baik sebagai pribadi, sebagai fraksi PDIP, maupun sebagai Komisi IX. Itu kan sudah melalui tahapan rapat berkali-kali, yang melibatkan rapat gabungan, bahkan pernah dipimpin oleh Ketua DPR Mbak Puan, semua menolak kenaikan BPJS dan diserahkan ke pemerintah”. – Ribka Tjiptaning Proletariyati, Anggota Komisi IX Fraksi PDIP


PinterPolitik.com

Tidak ada kawan dan lawan yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanyalah kepentingan. Demikianlah kata-kata fenomenal yang pernah diucapkan oleh negarawan Inggris, Henry John Temple.

Hmm, mungkin itu yang terjadi sama Pak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarnoputri dulu ya. Pas Pipres 2009 keduanya berpasangan dan jadi teman sehati dalam politik. Eh, pas Pilpres 2014 keduanya malah berlawanan.

Bahkan, partainya Pak Prabowo, Gerindra, sempat nuduh Bu Mega “berkhianat”. Duh, ngeri kali tuduhannya. Sama kayak tuduhan mantan yang diselingkuhin gitu ya. Uppps.

Setelah Pak Jokowi menang lagi di Pilpres 2019 untuk periode kedua, Bu Mega sama Pak Prabowo kini kongsi lagi nih dengan sama-sama ada dalam pemerintahan. Hmm, mesra banget deh. Hehehe.

Nah, drama perselingkuhan – eh maksudnya pertemanan yang retak – itu nampaknya kini mulai terjadi lagi nih. Tapi kali ini antara kubunya Bu Mega, yaitu PDIP, dengan Pak Jokowi.

Penyebabnya adalah kebijakan Pak Jokowi yang nekat lagi kembali ngeluarin aturan untuk menaikkan iuran BPJS. Kan aturan kenaikan itu sebelumnya sempat tuh dikeluarin oleh Pak Jokowi. Tapi, udah dianulir oleh Mahkamah Agung (MA).

Nah, Pak Jokowi malah bikin baru lagi aturan kenaikan tersebut. Akibatnya, hampir semua pihak “nyerang” sang presiden. Baik partai yang jadi oposisi, maupun yang ada di pemerintahan.

Salah satunya adalah partai pendukung utama Pak Jokowi, yakni PDIP. Beberapa kader PDIP, misalnya Bu Ribka Tjiptaning Proletariyati, menolak dengan tegas aturan tersebut. Wih, namanya keren, Proletariyati. Mewakili banget suara masyarakat bawah dan kaum buruh alias proletar. Upps.

Tapi emang sih, buat yang belum tahu, Bu Ribka ini pernah nulis buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Orang tua doi emang jadi bagian dari PKI. Makanya mungkin itu jadi inspirasi anaknya dinamain seperti itu.

Yang jelas, emang Bu Ribka dan PDIP udah memposisikan diri sebagai politisi dan partai yang mewakili suara wong cilik – begitu identitas PDIP yang selalu digembar-gemborkan saat kampanye.

Cuma, hal yang bikin menarik adalah konteks kritik tersebut. Kan kalau sebagai partai pemerintah dengan kadernya menjabat sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, harusnya didukung kebijakan-kebijakannya. Bukannya malah dikritik.

Makanya, nggak heran banyak yang berspekulasi bahwa hubungan Pak Jokowi dan PDIP itu kayak suami istri pencitraan yang kalau di depan tetangga dan warga terlihat rukun dan mesra. Tapi di rumah setiap hari berantem mulu. Piring-piring di dapur kayaknya udah pecah semua. Upppss. Hehehe.

Banyak lah contohnya, mulai dari zaman “Petugas Partai”, hingga soal pemilihan menteri dan lain sebagainya.

Semoga deh Pak Jokowi dan PDIP bisa mencari solusi untuk masalah ini. Soalnya, di satu sisi kenaikan iuran BPJS itu penting untuk tetap menjamin layanan tersebut bisa dinikmati masyarakat dengan cukup. Sementara pada saat yang sama, sekarang ini sedang ada Covid-19 di mana ekonomi masyarakat anjlok.

Duh, emang maju kena mundur kena ini namanya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.