HomeCelotehMuhadjir dan “Restu Menikah” Negara

Muhadjir dan “Restu Menikah” Negara

Kecil Besar

“Restu bumi leburkan hati, sucikan dari debu dunia,” – Dewa 19, Restoe Boemi


PinterPolitik.com

“Kapan nikah?” Pertanyaan yang sungguh membosankan tapi terus-menerus diulang-ulang oleh banyak orang. Mau lagi lebaran atau sekadar kumpul keluarga, pertanyaan ini terus-menerus dilontarkan oleh sanak saudara. Dikira nikah gampang apa?

Pertama ya, nyari pasangannya aja tuh susahnya minta ampun. Ada yang fisiknya menarik, eh tahunya dia gak mau sama kita. Ada yang akhirnya mau sama kita, eh tahunya dia bau ketek. Ada yang semua syarat fisik dan cinta dipenuhi, eh ternyata mau nikahan bak putri raja. Pokoknya susah deh.

Kalau misalnya sosok yang dicinta ternyata udah dipenuhi, masalah gak berhenti di situ. Perjuangan berikutnya ada di ikhtiar merebut restu calon mertua. Wah, ini pertanyaannya bisa macem-macem, mulai dari agama, pekerjaan, keturunan, suku, dan lain sebagainya.

Belum lagi urusan finansial, beuh ini juga bikin pusing. Sekarang kan zamannya Instagram, nah banyak calon mempelai yang ingin pesta pernikahan dikemas se-instragammble mungkin sehingga bisa membuat anggaran pernikahan membengkak. Harus nabung kayak apa coba kalau mau bikin pernikahan seperti Princess Disney?

Nah, di tengah berbagai daftar yang harus dipenuhi tersebut, ada satu lagi nih yang berpotensi membuat perkara pernikahan jadi tambah sulit. Menko PMK Muhadjir Effendy mewacanakan agar pasangan yang mau menikah melakukan sertifikasi dulu sebelum memulai biduk rumah tangga mereka.

Waduh, apa lagi ini? Masak urusan nikah harus ada sertifikatnya segala?

Sebenarnya sih, kalau kata Pak Muhadjir, belum pasti apakah ada sertifikatnya atau enggak. Sertifikasi yang dimaksud ini tuh lebih banyak ke kelas atau bimbingan pra nikah. Kalau kata Pak Muhadjir, kalau gak lolos kelas pra nikah ini, pasangan gak boleh menikah. Waduh.

Di atas kertas, bimbingan pra nikah ini sebenarnya mungkin sah-sah aja. Mungkin ada pasangan yang perlu diberikan pengetahuan lebih mendalam secara religius, ekonomi, atau kesehatan terkait jalannya pernikahan.

Tapi, kalau misalnya dibuat wajib sampai gak bisa nikah, bukankah ini bentuk intervensi negara kepada ranah privat warga negara? Masak sih udah capek merebut restu mertua masih harus mendapat restu negara?

Hmmm, semoga aja sih, formulasi bimbingan pra nikah ini gak sampai mengintervensi urusan privat terlalu jauh. Kalau enggak, gimana nasib para calon pengantin, udah susah nyari pasangan, merebut restu, sama ngumpulin uang, tahunya gak dibolehin nikah sama negara? (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

Ahok Jadi Ketua KPK?

Jokowi telah resmi menunjuk pansel pimpinan KPK 2019-2023. Prediksi tentang siapa ketua KPK yang dihasilkan seleksi ini pun sudah mulai bisa digulirkan. Pinterpolitik.com Teka-teki tentang siapa...

Kini, Giliran Politik Milenial?

Sosok-sosok yang berasal dari generasi milenial kini mulai bermunculan guna mengisi perannya di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan politik. Apakah kehadiran milenial menjadi tanda...

Ferry, “Sahabat Kepompong” Sandiaga

"Persahabatan bagai kepompong," lirik lagu Kepompong oleh Sind3ntosca. PinterPolitik.com Mendekati pilpres 2019, masing-masing kubu sibuk membangun struktur tim pemenangan agar mampu menjalankan manuver-menuver canggih untuk meraup...

Hantu Sawit di Papua?

Di balik berbagai kerusuhan yang terjadi akibat diskriminasi rasial terhadap kelompok Papua, terdapat persoalan kelapa sawit yang dinilai dapat mengancam lingkungan dan komunitas adat...

Jokowi Lempar Hadiah

Bagi kebanyakan orang, tentu saja apa yang dilakukan oleh Jokowi ini kurang etis. Dengan melempar-lemparkan bingkisan, Jokowi dianggap kurang menghormati masyarakat. PinterPolitik.com "If you have something...

PDIP Ketularan Artis

“Lelah bahas politik, mending lihat artis yang sedang akting jadi politikus. Hmmm, apa mereka akan berubah jadi tikus?” PinterPolitik.com Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak sembarangan...

MK ‘Mabok’ Gugatan UU Pemilu

"Terlalu banyak menghabisakan waktu untuk bertanya ini - itu, kita malah lelah sendiri." ~Lala Purwono PinterPolitik.com Biasanya, keputusan spontan dalam keadaan terdesak akan melahirkan hasil yang...

Inisiatif Tingkat Dewa Timses Jokowi

"Jangan bertanding kalau Anda maunya hanya menang, tanpa siap untuk kalah." ~Mario Teguh PinterPolitik.com Semangat membara dari seluruh lapisan masyarakat dan politisi kadang dapat menimbulkan suhu...

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...