“Bisik-bisik tetangga, kini mulai terdengar selalu di telinga,” – Elvy Sukaesih, Bisik-bisik Tetangga
PinterPolitik.com
Kabinet Pak Jokowi sepertinya tidak pernah selesai dari perbedaan pendapat di depan publik. Kayaknya, sudah lebih dari satu kali menteri-menteri Pak Jokowi punya pendapat berbeda yang diungkapkan terang-terangan kepada khalayak luas. Wah, apakah ini udah bisa disebut kegaduhan?
Yang paling anyar, ada perbedaan pendapat yang diberitakan secara luas terkait dengan perpanjangan izin Front Pembela Islam. Kali ini, yang terlibat dalam perbedaan pendapat ini adalah Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Jadi, sebelumnya sempat heboh pernyataan dari Pak Fachrul bahwa dirinya adalah orang yang paling pertama memberikan rekomendasi izin perpanjangan ormas tersebut. Kalau kata Pak Fachrul, dirinya sempat terpikir tak ingin memperpanjangan izin FPI, tetapi berubah pikiran karena ormas yang didirikan Rizieq Shihab ini disebut berjanji tak akan ulangi kesalahan mereka.
Meski Pak Fachrul sudah jadi orang yang pertama ingin memperpanjang izin FPI, ternyata Pak Tito selaku rekan Pak Fachrul ternyata tak sepenuhnya punya pendapat serupa. Kalau kata Pak Tito, ada permasalahan dalam AD/ART ormas tersebut, sehingga izin belum bisa diterbitkan sekarang.
Wah, gimana nih, kok kedua anggota kabinet ini punya pendapat berbeda terkait satu isu yang sama? Memangnya gak bisa dibicarakan terlebih dahulu di rapat internal kabinet?
Yang jadi masalah adalah, hal ini ternyata sudah terlebih dahulu menimbulkan respons beragam dari masyarakat yang buat beberapa orang mungkin gaduh. Para buzzer yang dianggap pro-Jokowi misalnya sempat lebih dahulu kecewa dengan pernyataan Pak Fachrul.
Di lain pihak, kubu yang berbeda justru merespons pernyataan Pak Tito. Partai Gerindra misalnya menyoroti agar mantan Kapolri itu tidak mempersulit penerbitan izin FPI.
Tuh, sudah terlihat bahwa berbagai elemen masyarakat punya respons beragam terkait dengan dua pendapat berbeda dari anggota kabinet Pak Jokowi. Nah, dari hal itu, kita mungkin harus balik lagi nanya, apakah ini kegaduhan?
Ibaratnya, masyarakat tuh seperti Cuma denger bisik-bisik dari tetangga, tapi karena bisik-bisiknya terdengar secara luas, mereka jadi buru-buru merespons duluan.
Terlepas dari itu semua, perbedaan pendapat ini harus direfleksikan ke pemerintahan Pak Jokowi. Apakah pemerintahan Pak Jokowi bakal terganggu karena menteri-menterinya malah berbeda pendapat di muka publik? Apakah gak bisa perkara ini diselesaikan di rapat dan bukan di media?
Semoga aja perbedaan pendapat semacam ini gak ada lagi ya. Reaksi masyarakat dari hal itu bisa gak terpediksi soalnya. Selain itu, pertanyaan soal kinerja kabinet juga bisa mengemuka kalau hal itu dipertontonkan ke depan publik. (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
