HomeBelajar PolitikJokowi Pakai Politik Anggaran

Jokowi Pakai Politik Anggaran

Kecil Besar

“Jika kalian ingin punya kemampuan berjoget yang luar biasa, coba saja sesekali dekati ulat bulu. Siapa tahu cara itu bisa membantu.”


PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang Pilpres 2019, calon petahana Presiden Jokowi akan menggandakan dana bantuan masyarakat miskin. Dana tersebut akan diberikan dalam empat tahap, di mana dua tahap pertama dilaksanakan pada bulan Januari dan April, sebulan lebih cepat dibandingkan dengan jadwal tahun ini.

Ecie, buru-buru sangat nih Jokowi, emangnya mau ke mana sih buru-buru? Mau cuti dari jabatannya sebagai presiden? Share on X

Atau mau sekalian pencitraan mumpung masih bisa? Oh, mungkin Jokowi buru-buru karena tahu hidup rakyat semakin hari semakin susah. Jadi daripada jujur-jujur amat bilang dirinya gagal bangun ekonomi, mending bagi-bagi duit lah biar pada diam dan tidak jadi menghanyutkan. Wkwkwk.

Jadi gimana menurut kalian gengs, apakah wajar keputusan Jokowi yang mengedepankan kebijakan ini? Hmmm, yakin wajar? Jokowi berniat akan menggandakan dana bantuan untuk masyarakat miskin tahun depan loh, saat menjelang Pilpres pada bulan April. Ea ea ea.

Kalau katannya Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, bantuan bersyarat yang Jokowi akan keluarkan tersebut dikenal sebagai Program Keluarga Harapan alias PKH dan ditujukan untuk 10 juta keluarga yang akan menelan biaya setidaknya Rp 38 triliun pada tahun 2019, naik dari sekitar Rp 19 triliun di tahun ini. Weleh-weleh. Banyak ya gengs, kalau dikorupsi gurih itu. Wkwkwk.

Katanya Agus, pihaknya ingin sekali keluarga miskin mendapatkan manfaat yang lebih besar dan bantuan lebih cepat. Dan juga program ini tidak ada hubungannya dengan Pemilu di tahun mendatang.

Hmmm, lagi-lagi paradoks politik kembali nongol gengs. Katanya dulu waktu zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bantuan-bantuan seperti membagikan uang tunai sebagai program yang membodohkan dan membuat malas masyarakat. Tapi kok sekarang program seperti ini muncul lagi ya? Ckckck.

Jadi gimana nih gengs, apakah langkah yang dilakukan Jokowi ini suatu tindakan yang membodohkan dan mendukung masyarakat miskin jadi malas? Hmm, eyke nanya gini bukan berarti tidak pro terhadap masyarakat miskin ya gengs. Tetapi, aneh aja gitu, kok bisa ya gini lagi gini lagi. Weleh-weleh. (G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...