HomeCelotehBNPB Akui Data Pemerintah Tak Jujur?

BNPB Akui Data Pemerintah Tak Jujur?

Kecil Besar

“Kami dapat feeding data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka”. – Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB


PinterPolitik.com

Makin maraknya jumlah pasien yang positif terpapar Covid-19 memang menjadi keprihatinan tersendiri. Pasalnya, pemerintah dituntut untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran di tengah ketakutan akan makin banyaknya korban dari virus ganas tersebut.

Nah, mungkin hal inilah yang bikin persoalan data – misalnya terkait jumlah pasien, jumlah yang telah meninggal dan lain sebagainya – menjadi hal yang sangat vital keberadaannya.

Iya cuy, soalnya kalau nggak ada data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka kendali penularan virus akan semakin sulit dilakukan.

Dengan data yang akurat, siapa saja yang sudah terinfeksi virus bisa dilacak interaksinya dan dengan demikian bisa diminimalisir pergerakannya dan potensi penyebaran virusnya bisa diketahui. Masalah akan timbul kalau data tersebut tidak akurat.

Inilah yang untuk beberapa waktu terakhir kerap dituduhkan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19. Tuduhan tidak transparan, tidak membeberkan data sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan, serta ketidakmampuan untuk menyediakan fasilitas yang bisa menghadirkan data yang akurat adalah beberapa “serangan” yang diarahkan kepada Jokowi dan jajaran kabinetnya.

Hal ini belakangan secara tidak langsung diakui sendiri oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana alias BNPB loh. Agus Wibowo selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyebutkan bahwa pihaknya belum mampu menghasilkan data yang lengkap dan terbuka karena terbatasnya sumber data itu dari Kementerian Kesehatan.

Bisa dibayangin kan, BNPB selaku lembaga yang telah ditunjuk untuk memimpin upaya penanganan Covid-19 aja nggak ada gambaran pasti seperti apa kondisi penyebaran virus ini sesungguhnya di lapangan.

Data yang dipublikasikan pemerintah setiap harinya – yang hingga tulisan ini dibuat jumlah kasusnya telah mencapai 2.491 – dianggap jauh lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jumlah yang meninggal misalnya – yang kini ada di angka 209 orang secara nasional – jauh di bawah jumlah orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 di DKI Jakarta saja yang jumlahnya mencapai 621 orang.

Konteks data ini penting loh karena mempengaruhi pengambilan kebijakan secara keseluruhan. Kalau menurut astrofisikawan terkemuka dunia, Neil deGrasse Tyson, data adalah sumber dari informasi. Informasi adalah sumber dari pengetahuan. Dan pengetahuan adalah sumber dari kebijaksanaan.

Artinya, jika secara data saja salah, maka jangan harap kebijaksanaan yang diambil – yang sering kali hadir dalam bentuk kebijakan publik – bisa diambil secara benar. Duh, makin lama kok makin miris dan takut ya dengernya.

Mending sebagai masyarakat kita mengikuti saran untuk berdiam di rumah dan jangan keluar kalau tidak ada hal yang mendesak. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Jokowi: Saya akan Lawan! Part 2
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

Sandi Galau Jokowi Makin Sakti

“Berikan tubuhmu sebanyak mungkin nutrisi supaya kuat, sehat dan bertenaga. Jika tubuh sudah kuat, sehat dan bertenaga, maka silahkan lanjutkan perlawanannya.” PinterPolitk.com Sandiaga Salahuddin Uno menyambut...

Masa Suram Budiman Sudjatmiko dkk.

“Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta,” – Iwan Fals, Bongkar Pinterpolitik.com Mahasiswa bergerak. Ribuan mahasiswa  di seluruh penjuru negeri...

Pemerintah ‘Paksa’ Minum Air Kotor?

“Air berkata kepada yang kotor, ‘Kemarilah.’ Maka yang kotor akan berkata, ‘Aku sungguh malu.’  Air berkata, ‘Bagaimana malumu akan dapat dibersihkan tanpa aku?” ~...

Anak STM Mendemo “Anak TK”

“Keterangan saya tidak begitu dipahami, karena memang enggak jelas bedanya antara DPR dan Taman Kanak-Kanak,” – Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4 Pinterpolitik.com Awas, awas, anak STM...

SBY Khawatirkan AHY?

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan hanya ada satu matahari di Partai Demokrat. Tegasnya, saat ini yang memimpin partai adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kenapa...

PDIP Seharusnya Bersyukur Ada Luhut?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya membuat gerah PDIP. Masinton Pasaribu bahkan mengeluarkan kalimat tegas, hingga meminta Presiden Jokowi memecat Luhut. Namun, mungkinkah PDIP...

Ridwan Kamil dan Cerita Bukber

Meski Satgas Covid-19 telah imbau agar bukber dilaksanakan tanpa ngobrol, Ridwan Kamil sebut bukber diperbolehkan dengan syarat.

Beranikah Ahok Lawan Barat?

Negara-negara Barat dan sejumlah aktor non-negara seperti Greenpeace desak agar tidak beli minyak Rusia. Beranikah Ahok lawan kemauan Barat?

More Stories

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

Hotel Sultan dan Mesin Uang Soeharto

Water canon, batu beterbangan, 3.161 aparat mengepung Senayan. Negara akhirnya merampungkan apa yang gagal dilakukan selama 26 tahun: merebut Hotel Sultan dari tangan keluarga Sutowo. Nilai aset Rp 28,9 triliun — eksekusi perdata terbesar dalam sejarah Indonesia. Bermula dari tipu daya: Ibnu Sutowo membangun hotel pesanan Gubernur Ali Sadikin, bukan atas nama Pertamina, melainkan atas nama PT Indobuildco milik pribadinya.

The One-Man Band

Lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi — Luhut Pandjaitan kerap dikritik sebagai simbol konsentrasi kekuasaan yang tak sehat. Tapi kritik itu melewatkan satu pertanyaan kunci: bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan, melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya? Jawabannya bukan soal nepotisme — melainkan soal desain.