“Ya tentunya harus adil kan, jadi bukan hanya yang PNS, tapi yang PHL kita harus perhatikan juga, karena kan nanti akan benchmarking dengan kebijakan THR ini bagi para PHL.” ~ Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]epertinya Ramadan tahun ini sangat berkah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, Pemerintah memutuskan anggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk tahun 2018 sebesar Rp35,76 triliun, meningkat 68,9 persen dari tahun lalu. Menariknya, untuk pertama kalinya tahun ini pensiunan PNS juga akan mendapatkan THR.
Seakan gak mau kalah pamor dengan Pemerintahan Presiden Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengeluarkan terobosan baru loh. Bang Sandi berjanji akan memberikan THR bagi Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kece juga idenya, mening dia aja dulu yang jadi gubernur. Secara Gubernur DKI yang sekarang lebih sering mingkem bae sih.
Tapi ya sudah lah, gak usah dibahas, hahaha. Btw, emangnya udah dipikirin masak-masak ni sama Bang Sandi? Coz jumlah PHL Pemprov DKI Jakarta itu banyak loh. Jumlahnya mencapai 286.628 orang. Emang ada anggarannya untuk itu? Jangan gegayaan doang loh. Yang ada nanti PHL-nya pada kecewa. Wedew.
Gak mau kan Bang Sandi dibilang Pemberi Harapan Palsu (PHP)? Okai, kalau gitu kita tunggu ya realisasinya. Gak boleh omdo loh. Auto dosa itu mah. Tapi kalau mau baik ke PHL, jangan nanggung atuh. Jangan cuma memberikan THR. Kenapa gak diangkat aja jadi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)?
Eike jamin kalau itu diterapkan, banyak dukungan dari PHL Pemprov DKI Jakarta. Sebenernya apalah artinya THR yang cuma satu kali dalam setahun itu. Toh nilainya gak terlalu besar, apalagi kalau dibandingkan dengan THR versi PNS Pemprov DKI Jakarta. Kalau mereka tau bedanya, ya nyesek juga atuh.
Toh tujuan awal dari pemberian THR bagi PHL ini agar timbul geliat ekonomi khususnya di akar rumput. Ya udah sih, naikan aja gaji bulanannya. Kan Pemrov DKI punya Dana Hibah tuh yang sebesar Rp1,7 triliun per tahun. Dari pada cuma buat badan, lembaga, organisasi swasta, maupun organisasi masyarakat, ya mendingan buat meningkatkan kesejahteraan PHL ini. Kan lebih berfaedah. (K16)
