HomeCelotehBawaslu Pendukung Koruptor?

Bawaslu Pendukung Koruptor?

“Aneh sikap Bawaslu ini. Rencana KPU (larang eks napi korupsi jadi caleg) seharusnya didukung. Kita butuh parlemen yang diisi sosok kompeten dan bersih. DPR terlalu berharga untuk diserahkan kepada para eks napi korupsi.” ~ Ketua DPP PSI, Tsamara Amany.


PinterPolitik.com

[dropcap]E[/dropcap]ntah apa yang ada di benak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar hak asasi manusia (HAM) jika melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kenapa juga Bawaslu yang harus koar-koar tentang pelanggaran HAM ini, toh Komnas HAM aja mingkem bae tuh. Lebay ah Bawaslu.

Menyikapi sikap Bawaslu ini, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany jadi tergelitik. Gimana gak? Korupsi itu sendiri adalah tindakan yang termasuk dalam kategori kajahatan luar biasa. Para koruptor ini kan justru pelanggar HAM dengan mengkorupsi uang rakyat. Kenapa justru HAM mereka yang malah dibela sama Bawaslu?

Eta terangkanlah? Tapi kalau menurut alasan Bawaslu sendiri sih, larangan menjadi Caleg hanya berlaku untuk eks narapidana kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak aja. Jadi untuk mantan narapidana korupsi boleh lah ya. Jiah, cape deh.

Peraturan hukum itu kan lahir berdasarkan norma yang ada pada masyarakat. Kejahatan narkoba dan seksual terhadap anak kan bentuk tindakan tercela, jadi sudah sepatutnya pelakunya diberi sanksi. Jadi begitu pula dengan pelaku tindak pidana korupsi. Jadi harusnya ketiga eks pelaku ini gak boleh nyaleg lagi.

Kelakarnya Bawaslu sih bahwa unsur pemidanaan orang yang telah menyelesaikan hukuman akan kembali ke titik nol. Sehingga mantan napi harus diterima masyarakat. Jika mantan narapidana korupsi itu menjadi Caleg suatu saat nanti, masyarakat memiliki hak untuk memilihnya atau tidak memilihnya. Bener juga sih.

Baca juga :  Misteri Pak Bas Jadi Fotografer

Tapi tau gak sih, kalau cara pandang Bawaslu ini akan memiliki konsekuensi logis yang berat suatu saat nanti? Kenapa demikian? Ya karena para Caleg ini gak takut untuk punya niat korupsi saat menjabat nanti. Sekalipun nanti kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan divonis bersalah, toh nanti pas bebas tetep bisa nyaleg lagi. Jiah, cape deh.

Menurut eike, rencana KPU sangat progresif loh. Aturan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Pemilu jangan dilihat sebagai seremonial politik belaka. Tapi juga dalam rangka melahirkan wakil rakyat yang berdedikasi pada bangsa ini karena membuang jauh sifat korup. So, kalian gimana guys, mendukung sikap Bawaslu atau keputusan KPU yang didukung PSI ini? (K16)

spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Zulhas dan Bisnis Jastip Menjanjikan

Nama Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) disebutkan Prof. Karomani soal kasus penitipan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

PDIP Bakal Gabung KIB?

“Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini (Al Rihla)” – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar PinterPolitik.com Demam Piala Dunia 2022 Qatar rupanya...

Ada “Udang” di Balik Relawan Jokowi?

“Saya di dalam sana. Jadi saya tahu perilakunya satu-satu. Kalau Anda bilang ada dua faksi sih tidak, berfaksi-faksi. Ada kelompok yang tiga periode, ada kelompok...

Tito Sewakan Pulau, Cari Investasi?

“Pada intinya, akan mengembangkan kawasan sebagai eco-tourism. Sebetulnya, bagus, menurut saya, daripada dia tidak digunakan kosong begitu saja” –   Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri PinterPolitik.com Sebagian besar masyarakat Indonesia...

PDIP vs Relawan Jokowi, Rebutan GBK?

Usai acara Gerakan Nusantara Bersatu di GBK, PDIP tampak tidak terima relawan Jokowi bisa pakai GBK. Mengapa GBK jadi semacam rebutan?

Mengintip “Spotify Wrapped” Jokowi

Sekarang sudah waktunya untuk "Spotify Wrapped 2022". Musik dan politik pun saling berkaitan. Apakah Jokowi punya "Wrapped" sendiri?

Saatnya Ganjar Balas Jasa Puan?

“Ganjar itu jadi Gubernur (Jateng) jangan lupa, baik yang pertama dan kedua itu, justru panglima perangnya Puan Maharani,” –   Said Abdullah, Ketua DPP...

More Stories

Data IDI Dengan Pemerintah Berbeda?

IDI dilaporkan data kematian Covid-19 yang berbeda dengan pemerintah. Sebut kematian telah sentuh angka 1000 sedangkan data pemerintah belum sentuh angka 600. Dinilai tidak...

MK Kebiri Arogansi DPR

"(Perubahan pasal UU MD3) sudah diputuskan hukum, iya kita sebagai negara hukum, ikut dan taat apa yang telah diputuskan MK yang final dan mengikat,"...

Gerindra ‘Ngemis’ Cari Teman

"Prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN. Mungkin juga dengan Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat PKB juga.Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif,...