“Keberanian yang membuat kalian akan tahan dalam situasi apapun! Nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kau hidup!”
PinterPolitik.com
[dropcap]I[/dropcap]ndonesia Police Watch (IPW) mengendus keanehan di Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aromanya, hmmm, aroma kepentingan, terasa sangat kuat sekali.
Salah satu dampaknya, gaji ribuan pegawai termasuk gaji para anggota DPRD mandeg. Weeeewwww, hal ini diakibatkan jerat kasus yang menimpa pejabat teras di Pemerintahan Kota Makassar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Erwin Syafruddin Haiyya sudah ditetapkan sebagai tersangka, weleeeeh weleeeeh. Mau jerat siapa lagi?
Weewww, ternyata kasus ini juga menyeret Walikota Makassar yang akan mencalonkan kembali di periode keduanya. Wedeewww, sang petahana dihantui bayang-bayang penanganan kasus korupsi yang bisa menggerus elektabilitasnya.
Pak Polisi, bisakah ditunda dulu? Weleeeeh weeleeeeh.
Bukan kasian sih, tapi kalau sesuai himbauan Kapolri sih harusnya dihentikan sementara dulu sampai proses penyelenggaraan Pilkada usai. Lah tapi kok tetap dilanjutkan ya?
Hmmm, ini serangan lawan politik atau memang kepolisian disana belum tahu atau tak mau taat dengan himbauan Kapolri? Nahloooh.
Akhirnya IPW mencoba menguji nyali Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk terlibat dalam kasus yang ditangani penyidik Polda Sulawesi Selatan.
Tapi apakah bisa diselesaikan di tangan kedua orang penting ini? Ya kalau terus berlanjut Kota Makassar punya jalannya sendiri dong. Tak mau patuh himbauan Kapolri nih?
Tapi peristiwa ini entah menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi penanganan kasus hukum, weleeeeh weleeeeh.
Di satu sisi, penanganan kasus seharusnya tak ada halangan sama sekali, baik dibenturkan dengan adanya penyelenggaraan Pilkada sekalipun. Asal jangan dipake buat nyerang aja, weleeeeh weleeeeh. Weeewwww, jahat banget kalau dijadikan senjata.
Namun, di sisi yang lainnya, penghentian sementara kasus hukum jelang Pilkada ini apakah tidak menodai esensi penegakan hukum? Ah syuuudaaaaahlah, ga akan nemu solusi kalau dua orang penting ogah turun tangan, weleeeeh weleeeeh.
Kalau Kapolri dan Mendagri punya keberanian menangani persoalan ini sih keren, cuma kalau engga berani apalagi tak mau tahu, ahhhh syudaahhhlah. (Z19)
