HomeTerkiniWiranto: Hanya Program Pelatihan Bahasa Yang Dihentikan

Wiranto: Hanya Program Pelatihan Bahasa Yang Dihentikan

Menko Polhukam mengatakan, memang telah ada langkah-langkah dari Panglima TNI untuk menghentikan sementara kegiatan tentang program kerja sama pelatihan bahasa. Ia menjelaskan, kerja sama pelatihan bahasa ini melibatkan kedua angkatan bersenjata atau antara Tentara Nasional Indonesia dan Australian Defence Force (ADF), yang sudah berlangsung lama.


pinterpolitik.comKamis, 5 Januari 2017.

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengklarifikasi pemberitaan terkait pemutusan kerja sama militer Indonesia – Australia, yang ramai diberitakan sejumlah media massa di Tanah Air dalam hari-hari terakhir ini. Program yang dihentikan sementara hanya program pelatihan bahasa.

“Tidak seperti yang diberitakan. Bahwa kita menghentikan seluruh kerja sama pertahanan antara kedua negara, bukan seperti itu,” tegas Wiranto dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1/2017) siang, seperti dikutip dari laman Setkab.

Menko Polhukam mengatakan, memang telah ada langkah-langkah dari Panglima TNI untuk menghentikan sementara kegiatan tentang program kerja sama pelatihan bahasa. Ia menjelaskan, kerja sama pelatihan bahasa ini melibatkan kedua angkatan bersenjata atau antara Tentara Nasional Indonesia dan Australian Defence Force (ADF), yang sudah berlangsung lama.

Diakatakan, dalam pelaksanaan pelatihan bahasa itu memang terjadi sedikit insiden yang menyinggung martabat kita sebagai bangsa. Hal ini terjadi November 2016.

“Jadi, Panglima TNI kemudian melakukan langkah-langkah sementara dihentikan kerja sama pelatihan bahasa itu, bukan menghentikan kerja sama pertahanan. Jadi amat sangat jauh bedanya. Jadi betul-betul bukan menghentikan seluruh kegiatan kerja sama pertahanan, bukan, tapi kembali hanya itu, masalah itu,” tegas Wiranto.

Menurut Menko Polhukam, penghentian kerja sama tersebut hanya bersifat sementara, dan akan dilanjutkan kembali tatkala pihak Australia sudah nyata-nyata melakukan satu langkah-langkah penyelesaian dari kasus tersebut.

Baca juga :  Sohibul Iman, Ahmad Heryawan 2.0?�

Sesuai dari laporan Menteri Pertahanan yang langsung berbicara dengan Menteri Pertahanan Australia, menurut Wiranto, langkah-langkah itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan investigasi dan sudah dilakukan skorsing komandan pelatihan bahasa itu, sudah dihentikan. Lalu, dari hasil akhir ada pemberitaan bahwa yang bersangkutan akan diberikan sanksi.

Menko Polhukam menambahkan, Australia sudah mengambil langkah-langkah seperti itu dan mengharapkan agar ada pertemuan langsung Panglima TNI dengan Panglima Australian Defence Force (ADF) untuk dilaksanakan sesegera mungkin.

Selain itu, lanjut Wiranto, Australia sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanannya, tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan kerja sama yang kuat dan produktif dengan Indonesia, dan tetap menjaga sikap saling percaya dan bersahabat antara kedua negara.

Oleh karena itu, Menko Polhukam berharap agar masalah tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara yang telah berlangsung baik selama ini. “Ini juga telah ditekankan oleh Bapak Presiden kepada media pagi tadi,” ujarnya. (E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tarung 3 Parpol Raksasa di Pilkada

Pilkada Serentak 2024 menjadi medan pertarungan sengit bagi tiga partai politik besar di Indonesia: PDIP, Golkar, dan Gerindra.

RK Effect Bikin Jabar ‘Skakmat’?�

Hingga kini belum ada yang tahu secara pasti apakah Ridwan Kamil (RK) akan dimajukan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta atau Jawa Barat (Jabar). Kira-kira...

Kamala Harris, Pion dari Biden?

Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memutuskan mundur dari Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 dan memutuskan untuk mendukung Kamala Harris sebagai calon...

Siasat Demokrat Pepet Gerindra di Pilkada?

Partai Demokrat tampak memainkan manuver unik di Pilkada 2024, khususnya di wilayah-wilayah kunci dengan intrik tarik-menarik kepentingan parpol di kubu pemenang Pilpres, Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lantas, mengapa Partai Demokrat melakukan itu dan bagaimana manuver mereka dapat mewarnai dinamika politik daerah yang berpotensi merambah hingga nasional serta Pilpres 2029 nantinya?

Puan-Kaesang, ‘Rekonsiliasi’ Jokowi-Megawati?

Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep diwacanakan untuk segera bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mungkinkah akan ada rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo...

Alasan Banyaknya Populasi Asia

Dengarkan artikel berikut Negara-negara Asia memiliki populasi manusia yang begitu banyak. Beberapa orang bahkan mengatakan proyeksi populasi negara Asia yang begitu besar di masa depan...

Rasuah, Mustahil PDIP Jadi “Medioker”?

Setelah Wali Kota Semarang yang juga politisi PDIP, Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih menjalani proses hukum sebagai saksi di KPK dan Polda Metro Jaya, PDIP agaknya akan mengulangi apa yang terjadi ke Partai Demokrat setelah tak lagi berkuasa. Benarkah demikian?

Trump dan Bayangan Kelam Kaisar Palpatine�

Percobaan penembakan yang melibatkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (13/7/2024), masih menyisakan beberapa pertanyaan besar. Salah satunya analisis dampaknya ke pemerintahan Trump jika nantinya ia terpilih jadi presiden. Analogi Kaisar Palpatine dari seri film Star Wars masuk jadi salah satu hipotesisnya.�

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...