HomeDuniaTrump Revisi Perintah Eksekutif

Trump Revisi Perintah Eksekutif

Kecil Besar

Dengan pernyataan itu, tampaknya Trump tidak akan melakukan langkah hukum lagi setelah pengadilan federal membatalkan perintah eksekutifnya yang dikeluarkan beberapa hari setelah dia dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2017.


pinterpolitik.com

WASHINGTON, DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan depan akan menerbitkan perintah eksekutif yang sudah direvisi dengan menghilangkan unsur-unsur yang ditolak pengadilan federal.

Dalam jumpa pers di Gedung Putih, Kamis (16/2), Trump tidak menjelaskan secara rinci perbedaan antara perintah eksekutif yang akan terbit dengan kebijakan lama.

Dengan pernyataan itu, tampaknya Trump tidak akan melakukan langkah hukum lagi setelah pengadilan federal membatalkan perintah eksekutifnya yang dikeluarkan beberapa hari setelah dia dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2017.

Ia berkata, “Satu-satunya masalah adalah putusan pengadilan yang buruk sehingga membuat kami, menurut saya, dengan segala hormat, membuat sebuah keputusan yang buruk.”

Setelah perintah eksekutif diteken pada 27 Januari lalu, semua wisatawan dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Sudan, dan Libya untuk sementara dilarang masuk ke AS. Nasib serupa juga menimpa para pengungsi, khususnya yang berasal dari Suriah, untuk masuk ke AS.

Kebijakan tersebut membuat bingung banyak pihak, termasuk negara-negara yang memiliki perjanjian khusus dengan AS, seperti Meksiko dan Kanada. Pemegang visa AS dan “green card”, serta mereka yang memiliki dua kewarganegaraan, sama bingungnya, karena ikut terjerat dalam larangan itu.

Penasihat Keamanan Presiden, Steve Bannon, dikabarkan berada di balik keputusan kontroversial itu. Bahkan dia tidak mau menerima keberatan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait beberapa hal dalam kebijakan tersebut.

Hakim Federal James Robart, dari Negara Bagian Washington, kemudian menolak keputusan kontroversial itu, sehingga tidak berlaku secara nasional.

Trump mengancam membawa kasus itu ke Mahkamah Agung, tetapi Departemen Kehakiman memilih untuk merevisi aturan yang asli dan menerbitkannya kembali. (Kps/E19)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...