Tantangan KPK untuk Jokowi-Prabowo

“Anda tidak perlu angkat senjata ke medan perang seperti jaman dulu, Anda cukup jangan korupsi saja itu sudah cukup.” ~Ahok

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ebat Pilpres yang pertama sebentar lagi akan digelar. Kira-kira siapa jagoanmu? Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno? Kalau yang masih bingung memilih gimana? Jangan sedih, makannya nonton debat, siapa tahu dapat pencerahan. Hehehe.

Acara debat Pilpres yang dihelat KPU dan disiarkan di seluruh stasiun TV Indonesia ini akan diakan pada Kamis 17 Januari 2019. Temanya nanti adalah Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Coba, gimana ya pendapat mereka tentang isu-isu tersebut?

Menyebut-nyebut isu korupsi, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif jadi ikut terpanggil untuk memberikan komentar nih. Ehh, lebih tepatnya wejangan sih, untuk kedua calon presiden. Doi juga menantang kedua calon untuk mengemukakan keseriusannya dalam memberantas korupsi.

Nah, ini perlu banget emang. Secara korupsi itu isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan udah kayak budaya yang mendarah daging. Makanya ku setuju banget dengan tantangan KPK. Siapapun presidennya harus tegas memberantas korupsi. Jangan tebang pilih.

Kali ini Syarif memberikan beberapa wejangan terkait langkah nyata apa yang harus dilakukan kedua capres untuk membasmi korupsi jika terpilih nanti.

Pertama, perlu ada perbaikan dan reformasi yang serius di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Nggak cuma di sektor penegakan hukum, pemerintah juga harus menyinggung proses perizinan juga. Mengingat ada banyak kasus yang ditangani KPK yang berhubungan dengan perizinan seperti kasus Meikarta dan kasus dugaan suap fungsi pengawasan limbah sawit di Kalimantan Tengah.

Yang kedua, capres juga perlu menyinggung khususnya perizinan Sumber Daya Alam seperti tambang, hutan, perkebunan, dan perikanan. Dalam debat nanti, capres kudu bisa membahas mengenai penyelamatan pendapatan negara. Biar negara nggak rugi mulu. Masa SDA terus dieksploitasi tapi negara nggak dapet apa-apa? Beuhh, punya banyak SDA tapi nggak bisa ngatur pengolahannya apa gunanya?

Wejangan ketiga adalah tentang penyelamatan dari perpajakan bea cukai, royalti tambang, hutan, kebun, dan perikanan.

Keempat, capres juga harus mewaspadai perilaku korupsi pada pengadaan infrastruktur besar dan pengadaan barang-jasa pemerintah. Selama ini itu semua menjadi permasalahan kronis. Gimana nggak, wong beberapa kali operasi senyap banyak ditemui kasus ini, misalnya kasus suap penggaraan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Kelima, capres juga harus memberikan gambaran langkah nyata yang berhubungan dengan subsidi dan bantuan sosial. Dan keenam, soal korupsi untuk pengisian jabatan promosi-mutasi di Pemda.

Huufftt, banyak juga wejangannya ya. Eittt tapi tunggu dulu. Dari wejangan-wejangan yang telah disebutkan, ada tantangan dari pimpinan KPK untuk para capres gaes. Apa itu? Ya, siapapun yang terpilih harus berani merevisi UU Tipikor. Biar apa? Biar nggak ada lagi GAP antara UU Tipikor dan UNCAC yang telah diratifikasi.

Hmm, kira-kira ada yang berani nggak ya? Penasaran saya? Hihihi. (E36)