“Semenjak dilantik oleh Pak Presiden, saya tidak pernah mengganti nomor handphone. Saya terima banyak sekali keluhan dari masyarakat. Itu membantu kerja saya dan untuk evaluasi.” ~ Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
PinterPolitik.com
[dropcap]T[/dropcap]erwujudnya Good Governance merupakan dambaan bagi setiap masyarakat dalam bernegara. Penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab dan melayani, menjadi kunci dasar pondasi kepercayaan rakyat pada Pemerintahnya. Dan salah satu bentuk pelayanan itu, berupa menyediakan nomor telepon keluhan masyarakat pada kementerian terkait.
Yup, seperti yang kerap dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam menerima keluhan masyarakat melalui nomor handphone. Bilangnya sih dalam sehari minimal ada 150 pesan aduan dari masyarakat. Isinya bermacam-macam, seperti keluhan limbah dan laporan keberadaan kapal ikan negara asing yang mengambil ikan di laut Indonesia. Wuiduih, boleh juga nih.
Beda dulu beda sekarang lah ya. Menteri zaman now kalau gak kerja udah pasti di-kick sama Presidennya, hahaha. Jadi begitu ada laporan keluhan seperti ini, ya Bu Susi udah harus menindaklanjuti. Lagian, emangnya mau laporan keluhan limbah dibiarkan aja. Yang ada nanti lingkungan sekitar perairan Indonesia bisa tercemar. Kalau ikannya pada mati gimana ayo, mau emangnya?
Moga aja ini gak cuma cuap-cuap semata ya Bu Susi. Hari gini kok pencitraan, yailah udah garing tau gak sih. Sekarang itu saatnya kerja dan melayani. Ya kalau bisa sih, tindak tanduk Bu Susi ini dapat menular ke Menteri yang lain. Sehingga semua kementerian gak lagi apatis. Setelah resmi menjabat, eh dianya malah tutup kuping gak mau denger suara keluhan rakyat. Hadeuh, bikin keki aja sih.
Jadi tugas Menteri itu sebelas dua belas lah ya sama staf customer service. Toh memang Menteri pada hakikatnya pembantu Presiden, dan Presiden itu adalah pembantu rakyat. Sudah tugas seorang Menteri untuk senantiasa melayani masyarakat. Jangan sampai Pemerintah malah justru berpaling dari keluhan dan menjauhi rakyat. Karena itu sama saja memperbudak rakyat demi kekuasaan semata. Jadi moga negeri ini gak seperti yang dikatakan filsuf Jonathan Swift (1667-1745), ‘For in reason, all government without the consent of the governed is the very definition of slavery.’ (K16)
