HomeCelotehSohibul ‘Morotin’ Uang Negara?

Sohibul ‘Morotin’ Uang Negara?

“Saat ini pembiayaan kompetisi demokrasi ditanggung partai politik. Ini menyebabkan demokrasi mahal. Akibatnya mereka yang terpilih bukan yang punya integritas dan kapabilitas, tapi semata-mata punya isi tas,” ~ Presiden PKS, Sohibul Iman.


PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]ak bisa dipungkiri, di era demokrasi seperti sekarang, biaya partisipasi untuk mengikuti kontestasi pemilu tidaklah murah. Sebut aja, untuk menjadi bupati setidaknya harus punya modal Rp20 miliar. Apalagi kalau ingin menjadi Gubernur, sedikitnya harus siap menggelontorkan dana Rp100 miliar. Gak punya duit? Ya jangan nyalon lah! Begitulah kiranya kondisi Pemilu di Indonesia.

Ada yang salah dengan itu? Gak sih, tapi kalau udah menjabat dan jalan satu-dua tahun, baru tuh keliatan efek negatifnya. Apaan lagi coba kalau bukan kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat terjerat kasus korupsi. Kalau korupsi mah udah auto dosa.

Nah, Presiden PKS, Sohibul Iman punya jalan keluar menarik nih biar para politisi gak lagi terjerat OTT KPK. Caranya, salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan yaitu pembiayaan politik ditanggung oleh pemerintah. Walah, ini cius idenya kayak gini? Boleh juga sih. Ya dari pada kena OTT KPK. Kan bisa amsyong tuh.

Kebanyakan kan kader partai akan abis-abisan mengeluarkan anggaran untuk ikut pemilu. Dan saat menjabat nanti, kader partai gak perlu repot-repot mencari uang untuk mengembalikan dana kampanye. Jadi buang lah jauh-jauh niatan korupsi. Dan gak perlu panik kena OTT KPK karena pembiayaan politik ditanggung oleh pemerintah.

Sungguh mulia ya ide Presiden PKS ini. Mantap jiwa. Tapi apa ada jaminannya meski sesudah mekanisme ini diterapkan, nantinya gak akan ada lagi kader partai yang kena OTT KPK? Eike rasa gak menjamin deh. Korupsi mah dari niatan. Jadi gak ngaruh sama besaran uang yang digunakan saat kampanye saat pemilu.

Baca juga :  Mengapa Deklarasi Anies 10 November Batal?

Apa jangan-jangan maksudnya Sohibul Iman ini biar para kader partai tetap bisa dengan leluasa korupsi namun di sisi lain partainya tetap mendapat fasilitas pembiayan politik dari pemerintah. Wah, itu mah menang banyak dung partai politik. Sa ae lau Sohibul. Ini namanya ‘ngadalin’ negara demi menetesnya uang rakyat ke kantong partai politik. Hadeuh, cape deh. (K16)

spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Zulhas dan Bisnis Jastip Menjanjikan

Nama Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) disebutkan Prof. Karomani soal kasus penitipan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

PDIP Bakal Gabung KIB?

“Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini (Al Rihla)” – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar PinterPolitik.com Demam Piala Dunia 2022 Qatar rupanya...

Ada “Udang” di Balik Relawan Jokowi?

“Saya di dalam sana. Jadi saya tahu perilakunya satu-satu. Kalau Anda bilang ada dua faksi sih tidak, berfaksi-faksi. Ada kelompok yang tiga periode, ada kelompok...

Tito Sewakan Pulau, Cari Investasi?

“Pada intinya, akan mengembangkan kawasan sebagai eco-tourism. Sebetulnya, bagus, menurut saya, daripada dia tidak digunakan kosong begitu saja” –   Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri PinterPolitik.com Sebagian besar masyarakat Indonesia...

PDIP vs Relawan Jokowi, Rebutan GBK?

Usai acara Gerakan Nusantara Bersatu di GBK, PDIP tampak tidak terima relawan Jokowi bisa pakai GBK. Mengapa GBK jadi semacam rebutan?

Mengintip “Spotify Wrapped” Jokowi

Sekarang sudah waktunya untuk "Spotify Wrapped 2022". Musik dan politik pun saling berkaitan. Apakah Jokowi punya "Wrapped" sendiri?

Saatnya Ganjar Balas Jasa Puan?

“Ganjar itu jadi Gubernur (Jateng) jangan lupa, baik yang pertama dan kedua itu, justru panglima perangnya Puan Maharani,” –   Said Abdullah, Ketua DPP...

More Stories

Data IDI Dengan Pemerintah Berbeda?

IDI dilaporkan data kematian Covid-19 yang berbeda dengan pemerintah. Sebut kematian telah sentuh angka 1000 sedangkan data pemerintah belum sentuh angka 600. Dinilai tidak...

MK Kebiri Arogansi DPR

"(Perubahan pasal UU MD3) sudah diputuskan hukum, iya kita sebagai negara hukum, ikut dan taat apa yang telah diputuskan MK yang final dan mengikat,"...

Gerindra ‘Ngemis’ Cari Teman

"Prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN. Mungkin juga dengan Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat PKB juga.Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif,...